SAMPIT – Kekurangan tenaga kesehatan, khususnya tenaga dokter menjadi persoalan yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), jika ingin soktor pelayanan dibidang kesehatan bisa berjalan dengan baik sesuai dengann yang diharapkan.
“Ada 2 puskesmas di Kotim yang tidak ada dokter, yakni Puskesmas di Desa Penyahuan dan Tumbang Sangai. Ini jadi persoalan dan mudahan kedepannya kita bisa melengkapi tenaga kesehatan kita sehingga pelayanan kemasyarakat akan maksimal,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kotim Umar Kaderi, pada Peresmian Puskesmas Baamang 1, Peluncuran Public Safety Center (PSC) 119 dan Pencanangan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN), Selasa 24 Mei 2022.
Di Kabupaten Kotim sedikitnya ada 21 Puskesmas yang tersebar di seluruh Kecamatan, dan kebutuhan tenaga kesehatan tentunya sangat penting seiring dengan perkembangan jumlah penduduk Kotim yang begitu pesat.
“Dari 21 puskesmas dan kita ambil standar 9 standar kompetensi nakes, kita hanya tersedia 28,5 persen dan itu pun baru pada puskesmas didalam kota. Ini persoalan yang harus dipecahkan bersama, artinya 71,5 persen puskesmas nakesnya belum standar atau kurang,”ungkapnya.
Umar menerangkan, untuk jumlah perawat dan bidan Kotim masih cukup, tetapi kebutuhan tenaga lainnya yang menjadi persoalan, salah satunya tenaga kontrak (Tekon).
“Mudah-mudahan wacana pemerintah menghapus tekon jangan sampai terjadi di Kotim, karena akan berdampak terhadap pelayanan kesehatan baik di Rumah Sakit hingga ke pustu-pustu,”paparnya.
“Saat ini, kita terus bekerja secara maksimal bagaimana diberikan solusi yang tepat walaupun kekurangan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, Bupati Kotim Halikinnor menanggapi akan memperjuangkan agar kebijakan penghapusan tenaga kontrak tidak terjadi di Kotim.
“Permasalahan ini akan disampaikannya pada kegiatan Rakornas APKASI nantinya yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2022 mendatang,”ujarnya.
Halikinnor sendiri merupakan koordinator APKASI se – Kalimantan Tengah, dan dirinya berjanji persoalan perngapusan tekon tersebut akan disampaikannya kepada Presiden, Mendagri dan Menteri Keuangan.
“Karena kalau Tekon serentak dihapus tahun 2023, kita akan mengalami permasalahan, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan. Faktanya sampai sekarang kita masih membutuhkan tekon untuk mengisi di Puskesmas maupun Pustu dan Polindes yang ada di Desa-Desa,” tandasnya. (Cha/beritasampit.co.id)
Sumber: https://beritasampit.co.id/2022/05/24/dua-puskesmas-di-kotim-tak-miliki-dokter/