Ini penyebab tidak tercapainya target pendapatan dan penyerapan anggaran Kotim

Sampit (ANTARA) – Wakil Bupati Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah HM Taufiq Mukri mengatakan, ada sejumlah penyebab sehingga target pendapatan dan penyerapan anggaran tahun 2019 lalu tidak tercapai.

“Ini menjadi catatan dan bahan evaluasi kami untuk terus diperbaiki agar tidak terjadi lagi. Kami berharap program pembangunan bisa terlaksana sesuai rencana dan harapan,” kata Taufiq saat menghadiri rapat paripurna jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2019, Senin.

Saat rapat paripurna sebelumnya, tidak tercapainya target pendapatan dan penyerapan anggaran, menjadi sorotan sejumlah fraksi DPRD yakni Fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, PAN dan Demokrat.

Taufiq menjelaskan, kondisi pendapatan daerah belum dapat dimaksimalkan disebabkan Badan Pengelola Pendapatan Daerah belum memiliki sistem dan prosedur, baik secara elektronik maupun manual untuk menguji perhitungan-perhitungan pajak pada transaksi yang melibatkan wajib pajak, terutama pada perhitungan pajak daerah perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Penyebab tidak tercapainya target pendapatan lain-lain yang sah, khususnya dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Hal ini terjadi karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hanya menyalurkan dana bagi hasil tersebut sampai triwulan ketiga dan sisa kurang bayarnya akan ditransfer pada tahun berikutnya.

Selain itu, pendapatan dana bagi hasil turun, adanya pengembalian belanja yang tidak bisa diprediksi dan pendapatan yang tidak dapat diprediksi.

Baca juga:

“Terkait sisi belanja daerah yang tidak terealisasi atau kurangnya penyerapan anggaran 8,26 persen dikarenakan adanya penghematan atas belanja perjalanan dinas dan beberapa program yang tidak dilaksanakan karena terkendala pembebasan kawasan,” tegas Taufiq.

Sebelumnya disebutkan, target pendapatan keseluruhan pada 2019 sebesar Rp1.854.002.131.377, realisasinya Rp1.800.055.382.996 dengan persentase kekurangan atau tidak tercapai target sebesar 2,91 persen. 

Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan pos paling besar target yang tidak tercapai yaitu dari target sebesar Rp147.648.587.800 terealisasi hanya sebesar Rp134.304.872.161 atau target tidak tercapai sebesar 15,81 persen.

Realisasi belanja daerah secara keseluruhan realisasi Rp1.657.934.238.617. Target yang tidak tercapai sebesar 8,26 persen.

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

Dinas Pertanian Kotim sosialisasikan petunjuk pelaksanaan kurban di masa pandemi COVID-19

Sampit (ANTARA) – Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mengeluarkan surat edaran berisi petunjuk pelaksanaan penjualan dan kegiatan ibadah kurban di tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi.

“Kami berharap ini menjadi acuan bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah kurban. Intinya adalah pelaksanaan kurban dilaksanakan tapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Kotawaringin Timur, Marjuki di Sampit, Senin.

Pria yang juga menjabat Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah ini mengatakan, saat ini dalam situasi bencana pandemi COVID-19, diimbau agar kegiatan kurban memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terkait hal ini, Kementerian Pertanian sudah mengeluarkan surat edaran sebagai rujukan dan petunjuk.

Pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan kurban perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur pelaksanaan normal baru atau perubahan pola hidup pada situasi COVID-19. 

Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi penularan COVID-19 di tempat pemotongan hewan kurban dengan memperhatikan faktor-faktor risiko.

Marjuki mengingatkan, masyarakat diminta mewaspadai potensi penularan seperti interaksi antar orang dengan jarak yang dekat dan lamanya waktu interaksi, serta perpindahan orang antar provinsi/kabupaten/kota pada saat kegiatan kurban.

Status wilayah dengan tingkat kejadian yang tinggi dan penyebaran yang luas di suatu wilayah akan meningkatkan risiko penularan. Waspai pula cara penularan melalui droplet pada saat batuk, bersin atau penularan tidak langsung melalui kontaminasi permukaan benda.

Selain itu, faktor lainnya seperti komorbiditas atau adanya penyakit penyerta, risiko pada usia tua, penularan pada pengguna transportasi publik, di rumah dan komunitas.

Baca juga:

Pemotongan hewan kurban di luar rumah potong hewan ruminansia atau RPH-R, tetapi diizinkan. Namun, pelaksanaannya harus tetap mengacu pada protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Hal yang harus dilakukan diantaranya menjaga jarak fisik, pemotongan hewan kurban di lakukan di fasilitas pemotongan hewan kurban yang memenuhi syarat tempat penyembelihan, pengulitan, pemotongan dan pengemasan daging.

Pelaksanaan kurban hanya dihadiri panitia dan petugas penyembelihan kurban yang sehat. Panitia harus terus menjaga jarak selama kegiatan, menghindari posisi berhadapan dalam jarak dekat, menghindari batuk atau bersin ke arah orang lain.

Pendistribusian daging kurban juga harus mengacu pada protokol pencegahan COVID-19. Kebersihan panitia dan peralatan yang digunakan, menjadi hal mutlak yang harus dilakukan selama kegiatan berlangsung.

“Mari kita patuhi anjuran pemerintah supaya pelaksanaan kurban berjalan lancar dan penularan COVID-19 bisa dicegah. Kami meminta masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19,” demikian Marjuki.

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

Mayat Tanpa Identitas Ditemukan Mengapung di Teluk Bogam

Mayat Tanpa Identitas Ditemukan Mengapung di Teluk Bogam

EVAKUASI : IST/BERITA SAMPIT – Babinsa bersama bhabinkantibmas Teluk Sampit dibantu warga saat mengevakuasi mayat.

SAMPIT – Mayat mengapung di Teluk Bogam dekat Sungai Peradah, Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), menggegerkan warga. Mayat ditemukan sekitar pukul 14.00 WIB jenis kelamin laki-laki tanpa identitas jelas.

Komandan Kodim 1015 Sampit melalui Danramil 06 Samuda Letda Infantri Margus mengatakan, sesosok mayat ditemukan oleh sepasang suami istri saat akan memasang jaring di teluk bogam dekat sungai peradah.

“Pada saat melabuh jangkar, tiba-tiba istrinya ada melihat sesosok tubuh mengapung di atas air yang diduga mayat. Setelah dilihat lebih dekat ternyata benar, kemudian suaminya langsung melaporkan temuannya kepada kepala desa dan aparat terdekat,” ujar Margus kepada wartawan beritasampit.co.id via telepon, Senin 6 Juli 2020 malam.

BACA JUGA:   RSUD dr Murjani Sampit Terima Bantuan Dua Unit Alat Ventilator dari PMI Pusat

Saat dievakuasi, lanjutnya, ditubuh mayat tidak ditemukan adanya identitas jelas. Selain itu, kondisi tubuhnya mengenaskan yakni, kedua kaki dan lengan kanan putus.

“Serda Primandona Babinsa Ujung Pandaran yang mengangkat mayat. Saat ini mayat sudah dievakuasi ke rumah sakit Dr Murjani Sampit untuk otopsi lebih lanjut,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Desa Ujung Pandaran Aswin Nur membenarkan bahwa ada warganya telah menemukan mayat mengapung di Teluk Bogam dekat Sungai Peradah.

BACA JUGA:   Monyet Rampas dan Larikan Sampel Darah Pasien COVID-19 di India

“Iya, ada laporan dari ketua RT, laporan itu juga sudah kami sampaikan ke Polsek Jaya Karya Samuda dan Koramil 06 Samuda,” kata Aswin.

Dia menambahkan, mayat dievakuasi ke rumah sakit menggunakan pikap milik warga desa.
(ifin/beritasampit.co.id)

Pemkab Kotim diminta tegas terhadap perusahaan kernel diduga melanggar aturan

Pemkab Kotim diminta tegas terhadap perusahaan kernel diduga melanggar aturan

Sampit (ANTARA) – LWakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah H Ary Dewar meminta pemerintah kabupaten setempat bersikap tegas terhadap sebuah perusahaan kernel yang di Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Baamang yang diduga melanggar aturan.

“Pemerintah harus tegas. Kalau memang tidak ada izinnya, jalankan aturan. Kalau memang aturan mengharuskan sanksi penutupan, ya tutup saja,” kata Ary Dewar di Sampit, Senin.

Munculnya dugaan sebuah perusahaan kernel melanggar aturan karena belum memiliki izin sesuai aturan, terungkap saat rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur. 

Sebuah perusahaan yang hanya mengantongi izin pengolahan kernel atau biji buah kelapa sawit, ternyata juga memperluas usaha ke komoditas minyak kelapa sawit atau CPO (crude palm oil). Pihak perusahaan tidak menampik mereka belum mengurus izin terkait aktivitas CPO tersebut.

Informasi ini mengejutkan pemerintah kabupaten karena selama ini izin yang dikantongi hanya terkait pengolahan kernel. Pemanggilan pihak perusahaan sendiri awalnya terkait keluhan masyarakat setempat terhadap kerusakan jalan kabupaten yang juga dilalui angkutan milik perusahaan tersebut.

“Perusahaan memanfaatkan jalan umum kan memang sudah tidak sesuai, apalagi jika ternyata izinnya tidak sesuai aturan. Saya rasa lebih banyak kerugiannya daripada kontribusinya kepada daerah dan masyarakat,” tegas Ary Dewar.

Meski begitu, Ary mengatakan, DPRD tetap menunggu iktikad kedatangan pimpinan perusahaan untuk hadir pada rapat lanjutan di DPRD yang segera dijadwalkan. Selain meminta kepastian komitmen pihak perusahaan membantu perbaikan jalan poros Tanah Mas, rapat juga akan membahas perizinan perusahaan tersebut.

Kepala Bagian Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur, Wim RK Benung menegaskan, izin yang diperoleh perusahaan itu dari bupati hanya untuk aktivitas komoditas kernel.

Baca juga:

“Dulu izinnya hanya pabrik. Pelabuhan tidak ada masuk dalam izin mereka karena dulu memang untuk kernel, tidak ada pemberian izin pelabuhan. Dari sisi peraturan, mereka ada sedikit pelanggaran atas izin yang telah diberikan, dari kernel ada ekspansi ke CPO,” tegas Wim.

Wim menegaskan, belum ada permohonan terkait aktivitas komoditas CPO. Pihak perusahaan pun mengakui bahwa kegiatan CPO mereka tidak ada peruntukan izinnya, padahal ketika ada perubahan komoditas menjadi CPO maka harus ada perubahan izinnya.

Dia mengakui baru mengetahui informasi ada kegiatan di luar komoditas kernel tersebut saat terungkap dalam rapat di Komisi IV DPRD. Untuk itu eksekutif akan menindaklanjuti pada rapat berikutnya.

“Terkait sanksi, ini yang akan kami bicarakan bersama di lingkup eksekutif. Kita harus mendengar pendapat dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan lainnya. Soal pendapatan asli daerah, itu Bappenda yang lebih tahu,” demikian Wim.

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

Desa Diminta Bangun Sanggar Budaya Lokal, Ini Alasannya?

Desa Diminta Bangun Sanggar Budaya Lokal, Ini Alasannya?

BUDAYA LOKAL : ARIFIN/BERITA SAMPIT – Anak SDN SP-1 Babaluh Kecil, Desa Rawa Sari, Kecamatan Pulau Hanaut, Kotim, Kalteng siap tampil membawakan tari manasai.

SAMPIT – Keberadaan sanggar budaya terutama di desa-desa hampir tidak ada. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengimbau agar sanggar budaya dibangun di desa masing-masing.

“Saran saya, kembangkan sanggar budaya di desa untuk memberikan pelatihan berbagai kebudayaan termasuk budaya kesenian dayak,” ucap Kepala Dinas PMD Kotim Hawianan kepada wartawan beritasampit.co.id saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 6 Juli 2020.

Keinginan agar seluruh desa di Kotim membangun sanggar budaya, kata Hawianan, hal itu terinspirasi ketika hadir pada acara penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap II dan sekaligus penanaman secara simbolis bibit sorgum di Desa Rawa Sari Kecamatan Pulau Hanaut, pada Kamis 3 Juli 2020 lalu.

BACA JUGA:   Rokok Ilegal Beredar PAD Bisa ‘Bocor’, Dewan Minta Tingkatkan Pengawasan

Pada acara tersebut, sejumlah pejabat seperti Camat Pulau Hanaut, Kapolsek Bapinang, Danramil, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kotim, perwakilan Dinas Pertanian Kotim, disuguhkan tari manasai yang dimainkan anak SDN SP-1 Babaluh Kecil, Desa Rawa Sari.

“Yang saya kagumi itu, penarinya merupakan anak keturunan suku Jawa. Tapi, mereka mau berlatih budaya dayak lokal dan ini yang saya inginkan agar seluruh desa tidak hanya Rawa Sari untuk membangun sanggar budaya lokal,” tegasnya.

BACA JUGA:   Pemdes Kandan Salurkan BLT-DD Tahap Pertama kepada Warga

Dia menambahkan, pihaknya siap membantu desa untuk mengembangkan sanggar budaya lokal dengan catatan harus ada koordinasi. “Koordinasikan dengan DPMD Kotim bagaimana mengembangkan budaya lokal dan kami siap membantu,” saran Hawianan yang juga pernah menjabat Kabag Pemerintahan dan Umum Setda Kotim ini. (Ifin/beritasampit.co.id).

Optimalisasi sistem online kurangi potensi kebocoran pendapatan Kotim

Sampit (ANTARA) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mendorong pemerintah kabupaten terus mengoptimalkan penerapan sistem online dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah karena diyakini membawa banyak dampak positif.

“Untuk mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah, Fraksi Gerindra berharap pemerintah daerah mengupayakan komputerisasi sistem perpajakan daerah atau secara online. Ini dapat mengurangi potensi kebocoran, lebih transparan dan realisasinya lebih baik,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kotawaringin Timur Juliansyah di Sampit, Senin.

Tahun 2020 ini pendapatan asli daerah Kotawaringin Timur ditarget Rp270 miliar. Target itu terdiri dari pajak daerah Rp75 miliar, retribusi daerah Rp20.288.751.825, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp13.391.483.475 dan lain-lain PAD yang sah Rp161.319.764.700.

DPRD mendorong pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah. Selain mengoptimalkan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang ada, seluruh satuan organisasi perangkat daerah diharapkan terus menggali potensi-potensi baru pendapatan asli daerah.

DPRD meyakini potensi tersebut masih cukup besar namun belum digali optimal. Diperlukan terobosan dan kreativitas untuk menggali potensi baru pajak maupun retribusi daerah.

Juliansyah menyebutkan, pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu potensi yang masih bisa dioptimalkan. Pelayanan perizinan investasi juga membawa dampak terhadap percepatan pelayanan, sekaligus mengoptimalkan pendapat.

Penerapan sistem online dalam pelayanan pajak daerah seperti yang dijalankan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) harus terus ditingkatkan. Sistem online dapat mempermudah masyarakat membayar pajak sehingga dapat meningkatkan minat dan kepatuhan masyarakat membayar pajak daerah.

Baca juga:

Selain itu, pelayanan secara online mengurangi frekuensi pertemuan antara masyarakat dengan petugas pelayanan. Secara langsung ini dapat memangkas birokrasi serta mengurangi potensi-potensi penyimpangan maupun kecurangan.

“Potensi-potensi yang ada harus terus digali dan dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan daerah kita. Peningkatan PAD berpeluang mempercepat pertumbuhan ekonomi berkualitas, diantaranya sektor pendidikan bermutu, kesehatan terjamin, penyerapan tenaga kerja yang meningkat serta pembangunan berkualitas dan berkelanjutan,” kata politisi yang juga menjabat Sekretaris Komisi II DPRD dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kotawaringin Timur.

Fraksi Gerindra juga mengapresiasi prestasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengelolaan anggaran keuangan tahun 2019.

Predikat tertinggi yang berhasil diraih untuk enam kali berturut-turut tersebut menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten yang diakui oleh BPK. Prestasi ini harus terus ditingkatkan dan terus membenahi berbagai kekurangan yang masih terjadi.

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

Desa Rawa Sari Buktikan Keberhasilannya, Kadis PMD Kotim Berikan Apresiasi

Desa Rawa Sari Buktikan Keberhasilannya, Kadis PMD Kotim Berikan Apresiasi

SIMBOLIS : IST/BERITA SAMPIT – Penyerahan kambing gibas secara simbolis oleh Camat Pulau Hanaut kepada peternak di Desa Rawa Sari agar dikembangbiakan untuk menuju desa swasembada daging.

SAMPIT – Memberikan apresiasi kepada desa karena dianggap membanggakan bagi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hawianan, tidak segampang itu. Diperlukan pembuktian yang nyata dalam membangun desa dan sudah dirasakan seluruh warga desa setempat.

Akan tetapi, berbeda dengan Desa Rawa Sari, Kecamatan Pulau Hanaut. Desa ini justru mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya karena dianggap telah berhasil dalam membangun dan memajukan desa.

“Saya berikan apresiasi dan saya merasa bangga karena Kepala Desanya mampu memajukan desa ini. Itu semua tidak lepas dari binaan dan dukungan Camat dan unsur Muspika Pulau Hanaut,” ucap Hawianan kepada wartawan beritasampit.co.id saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 6 Juli 2020.

BACA JUGA:   DPRD Ingatkan Bantuan BST Harus Tepat Sasaran

Ada beberapa alasan mengapa Dinas PMD Kotim memberikan apresiasi, menurutnya, pihaknya telah melihat dan merasakan pengembangan potensi yang ada di Desa Rawa Sari, misalnya perkebunan jeruk lemon yang saat ini sudah diproduksi menjadi minuman segar.

Selain itu, ternak kambing gibas yang saat ini masih dikembangbiakan karena menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi untuk menuju desa swasembada daging. Selain itu, Desa Rawa Sari saat ini sudah mulai merambah penanaman bibit sorgum kerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kotim.

BACA JUGA:   Harga Ayam Potong Capai Rp 50 Ribu Per Kilo

“Desa Rawa Sari saya nilai sudah mulai maju dari segi pertanian, perkebunan dan peternakan, kedepannya saya harapkan seluruh desa di Kotim ini mampu menggali apa saja potensi yang ada di desanya masing-masing. Saya inginkan kedepannya juga desa itu terkenal apanya, misalnya ternak bebek, budidaya ikan dan lain sebagainya sesuai dengan potensi desa,” pungkasnya. (Ifin/beritasampit.co.id).

DPRD Kotim soroti tidak tercapainya target pendapatan dan penyerapan anggaran

Sampit (ANTARA) – Tidak tercapainya target pendapatan dan realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah tahun anggaran 2019, menjadi sorotan DPRD setempat.

“Kami mohon penjelasan apa yang menjadi kendalanya. Ini harus menjadi perhatian agar bisa diperbaiki dan tidak terulang pada tahun ini,” kata juru bicara PDIP DPRD Kotawaringin Timur Agus Seruyantara di Sampit, Senin.

Hal itu disampaikan Agus saat membacakan pandangan fraksinya dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD tahun 2019.

Target pendapatan keseluruhan pada 2019 sebesar Rp1.854.002.131.377, realisasinya Rp1.800.055.382.996 dengan persentase kekurangan atau tidak tercapai target sebesar 2,91 persen.

Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan pos paling besar target yang tidak tercapai yaitu dari target sebesar Rp147.648.587.800 terealisasi hanya sebesar Rp134.304.872.161 atau target tidak tercapai sebesar 15,81 persen.

Realisasi belanja daerah secara keseluruhan realisasi Rp1.657.934.238.617. Target yang tidak tercapai sebesar 8,26 persen.

“Mohon penjelasan tentang kurangnya penyerapan anggaran ini. Namun secara umum, capaian tahun 2019 baik walaupun ada beberapa catatan Fraksi PDIP untuk diperbaiki pada tahun anggaran berikutnya,” ujar Agus.

Masalah serupa juga menjadi sorotan Fraksi PAN. Dalam kesempatan yang sama mereka meminta eksekutif menjelaskan kendala yang dihadapi sehingga target pendapatan dan penyerapan anggaran tidak tercapai.

Baca juga:

“Apa yang menjadi kendala sehingga tidak tercapainya target yang diharapkan. Kami berharap pemerintah daerah melalui Bappenda dapat menggali lagi sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah,” kata juru bicara Fraksi PAN, Suprianto.

Ketua Fraksi Nasdem, Syahbana juga menyampaikan hal yang sama. Dia juga menyoroti besarnya sisa lebih penggunaan anggaran yang mencapai lebih dari Rp200 miliar yang berarti menandakan banyak program yang telah ditetapkan tapi tidak terlaksana.

“Terkait pendapatan, menurut pandangan Fraksi Nasdem, jika dilihat dari pencapaian maka perencanaan belum menggambarkan hasil pencapaian organisasi perangkat daerah dan kreasi mengoptimalkan potensi daerah,” demikian Syahbana.

Sementara itu pemerintah kabupaten yang diwakili Wakil Bupati HM Taufiq Mukri menyatakan akan menyampaikan jawaban terkait masalah itu saat agenda rapat paripurna berikutnya.

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

DPRD Kotim sarankan lima prioritas penanganan COVID-19

Sampit (ANTARA) – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah menyarankan pemerintah kabupaten memprioritaskan lima hal yang dianggap sangat penting dalam penanganan pandemi COVID-19 saat ini.

“Pemerintah kabupaten harus melakukan penanganan COVID-19 dan dampaknya dengan penanganan secara nyata, sistematik dan komprehensif,” kata juru bicara Fraksi Golkar Riskon Fabiansyah di Sampit, Senin.

Hal itu disampaikan Riskon saat membacakan pandangan umum fraksinya saat penyampaian pandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2019. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Rinie didampingi Wakil Ketua Rudianur dihadiri Wakil Bupati HM Taufiq Mukri.

Fraksi Golkar menilai, ada lima hal yang perlu menjadi konsentrasi pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19. Tujuannya agar pandemi virus mematikan ini dan dampaknya bisa diatasi dengan baik.

Lima prioritas tersebut yaitu langkah pencegahan dengan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, langkah penanganan secara medis bagi yang terpapar COVID-19, langkah pengamanan jaringan sosial bagi warga terdampak.

Selain itu, melakukan langkah penanganan dampak ekonomi dan bisnis serta langkah nyata mempersiapkan “new normal” atau pola baru paska pandemi COVID-19 agar masyarakat bisa beraktivitas dengan baik.

“Penggunaan anggaran penanganan COVID-19 juga harus diawasi dengan baik agar anggaran yang dikeluarkan benar-benar tepat sasaran dan membawa manfaat besar bagi masyarakat,” harap Riskon.

Baca juga:

Pandemi COVID-19 menjadi masalah bersama yang bisa mengancam nyawa siapa pun. Penularan COVID-19 juga telah membawa dampak buruk terhadap berbagai sektor seperti kesehatan, sosial dan ekonomi.

Untuk itu fokus penanganan yang harus dilakukan tidak hanya terhadap penularan COVID-19, tetapi juga dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Penanganan dampak sosial juga harus menjadi perhatian serius karena bisa berdampak terhadap bidang lainnya.

Riskon juga mengajak seluruh masyarakat mendukung upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Masyarakat diingatkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, menjaga jarak, tidak bersentuhan, sering mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga asupan gizi serta berolahraga dan kesehatan secara teratur.

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

Umat Hindu di Kotim diminta terus ikut menjaga kamtibmas pilkada

Sampit (ANTARA) – Umat Hindu di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah diminta bersama-sama ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mendukung suksesnya pelaksanaan pemilu kepala daerah 9 Desember 2020.

“Harapan kami semua kegiatan, termasuk agenda politik tahun 2020 ini bisa berjalan dengan baik, aman dan damai. Alhamdulillah situasi kamtibmas di Kotawaringin Timur kondusif dan terkendali. Tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Semua dapat ditangani dengan baik,” kata Kapolres AKBP Abdoel Harris Jakin di Sampit, Minggu malam.

Harapan itu juga disampaikan Jakin saat bersilaturahmi dengan umat Hindu di Kotawaringin Timur. Dia bertandang ke Pura Tri Buana Putra, Jalan Teratai IV Sampit.

Menurutnya, silaturahmi ini dilakukannya sebagai kapolres yang baru menjabat sehingga sangat penting baginya bersilaturahmi dengan segenap elemen masyarakat, termasuk umat Hindu yang ada di Kotawaringin Timur. Kunjungan ini untuk mempererat hubungan sesama warga.

Silaturahmi ini juga untuk memperkuat toleransi antar umat beragama. Kesempatan itu juga dimanfaatkannya untuk menyampaikan imbauan kepada umat Hindu terkait situasi keamanan dan ketertiban yang terkini.

Jakin mengatakan dirinya terus mengunjungi dengan semua tokoh agama saya untuk menjalin silaturahmi. Sebelumnya kunjungan dilakukannya kepada sejumlah ulama, selanjutnya dia akan bersilaturahmi umat Protestan, Katolik dan agama lainnya.

Dia berjanji kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan dalam rangka pembinaan hubungan dengan seluruh pemeluk agama. Dia berharap hubungan semakin baik dan toleransi hidup beragama selalu terjaga dengan baik.

“Kita semua berharap pilkada di Kotawaringin Timur yang aman dan tertib. Ini memerlukan dukungan seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali para tokoh agama,” tambah Jakin.

Tahun ini masyarakat Kotawaringin Timur akan mengikuti dua agenda pilkada sekaligus yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

Lebih dari 800 personel disiapkan untuk pengamanan pilkada, terdiri dari personel Polres Kotawaringin Timur dan bantuan dari Polda Kalimantan Tengah. Jumlahnya dinamis, tergantung perkembangan situasi di lapangan, misalnya penambahan tempat pemungutan suara (TPS) dan lainnya.

Baca juga:

Pihaknya siap mengamankan dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Polisi yang bertugas akan dilengkapi alat pelindung diri untuk mencegah penularan COVID-19.

Jakin menyebutkan, wilayah rawan saat pilkada di Kotawaringin Timur adalah wilayah yang secara geografis sulit dijangkau, seperti Desa Tumbang Gagu Kecamatan Antang Kalang. 

Perjalanan darat dari Sampit ke pusat Kecamatan Antang Kalang saja membutuhkan waktu hampir lima jam dengan pengawalan. Untuk mencapai Tumbang Gagu dibutuhkan perjalanan lima jam lagi melalui jalur sungai.

“Kondisi seperti itu sudah pasti, personel hanya bisa mengawasi satu TPS karena sulit menjangkau TPS lainnya. Keamanan ini salah satu prinsipnya adalah kecepatan. Kalau di kota bisa cepat dijangkau karena tidak ada kendala jarak dan akses. Mudah-mudahan semua aman dan terkendali,” demikian Jakin.

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

Copyright © 2020 Sampit