Tag: Berita Sampit

SAMPIT – Takut tidak bisa membiayai anaknya lantaran suami sirinya yang berprofesi sebagai sopir tak kunjung ada kabar, membuat S (24) nekat meletakan bayi yang baru dilahirkannya di teras rumah warga yang tak lain adalah neneknya sendiri, di Desa Penyang Km 38,6 Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Senin 20 September 2021, sekitar pukul 03.50 Wib lalu.

Inilah salah satu motif yang diduga menjadi alasan sang ibu meletakan bayi tersebut di teras rumah, lantaran juga takut orang tua, kakek dan neneknya tahu kehamilannya.

“Niat untuk membuang bayi belum muncul. Jadi Motifnya bukan membuang, tapi meletakan bayi di depan rumahnya sendiri,” kata Wakapolres Kotim, Kompol Abdul Aziz Septiadi, saat menggelar konferensi pers, Jumat 24 September 2021.

“Tapi tetap kami dalami pada yang bersangkutan apakah ada unsur niat disitu,” lanjutnya.

Aziz juga menerangkan, bayi tersebut merupakan anak ketiga dari S bersama suami sirinya yang berdomisili di Sampit tersebut. Dengan tubuhnya yang kecil dan kurus, sehingga S juga bisa menyembunyikan kehamilannya dari keluarganya.

“Kakek dan neneknya tidak tahu, karena secara fisik badan S kecil dan tidak diketahui dalam kondisi hamil,” paparnya.

Dijelaskan, pada waktu kejadian S melahirkan sendiri di rumah belakang, sedangkan pada subuh itu kakek dan neneknya berada di rumah depan.

“Panik melahirkan sendiri, selang beberapa menit bayi itu kemudian diletakan di depan rumah. Itu pun tidak ditinggal, S menunggu dari jauh. Setelah tahu ada yang mengambil bayinya dan selanjutnya menghubungi bidan,” jelas Aziz.

Sebelumnya, kasus penemuan bayi ini terungkap setelah unit Reskrim dan Intel Polsek Telawang melakukan pemeriksaan keterangan dari para saksi yakni Kepala Desa Penyang, Misja dan Suripah pemilik rumah dimana bayi tersebut diletakan, bidan setempat serta S sendiri.

Setelah dilakukan pendalaman dari penyidik, kecurigaan pun mengarah ke S, yang kemudian pihak kepolisian kembali mendatangi rumah Suripah untuk mengumpulkan bahan keterangan kembali.

“Pihak keluarga mengetahui setelah penyidik menginterogasi S di rumah tersebut, dan yang bersangkutan mengakui bahwa itu bayinya,” kata Aziz.

Dengan pengakuan tersebut, polisi selanjutnya membawa S beserta barang bukti berupa 1 keset kaki dimana bayi tersebut diletakan dan 1 gamis, baju yang dikenakan S saat melahirkan.

“Untuk status belum ada penetapan tersangka, namun masih terlapor,” tutup Aziz. (Cha/beritasampit.co.id).

.fb-background-color {
background: !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

SAMPIT – Seorang pemuda pengedar 15 paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 6,1 gram, berinisial DS (30) diringkus Satuan Resnarkoba Polres Kotawaringin Timur, dijalan Metro Tv, Perumahan Panca Setia Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Jumat 23 September 2021, sekira pukul 14.20 Wib.

Kapolres Kotim AKBP. Abdoel Harris Jakin, melalui Kasat Resnarkoba AKP. Syaifullah mengungkapkan kasus ini terungkap menindaklanjuti informasi masyarakat bahwa di rumah tersangka sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dirumahnya.

Kemudian anggota Sat Resnarkoba melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar, dan selanjutnya mendatangi rumah tersangka serta berhasil mengamankannya.

“Pada saat ditangkap tersangka sedang berada di dalam toilet rumahnya. Selanjutnya petugas penggeledahan rumah dan ditemukan sabu yang diselipkan didalam ban mobil bekas,”kata Syaifullah, Kamis 24 September 2021.

Kini tersangka beserta barang bukti berupa 15 bungkus plastik klip sabu dengan berat kotor keseluruhan 6,1 gram, 1 bungkus kotak rokok, 1 timbangan digital, 1 sendok bekas sedotan, 3 pak plastik klip, 1 gunting kecil dan 1 unit Handphone diamankan ke Polres Kotim untuk proses sidik lanjut.

“Tarsangka kita bidik dengan Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,”tutupnya.

(Cha/beritasampit.co.id)

.fb-background-color {
background: !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

SAMPIT – Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit (STIH HR), Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), akan kembali membangun bangunan baru sebagai sarana belajar mahasiswa.

Titik yang menjadi pusat pembangunan gedung baru tersebut masih berada di kawasan kampus setempat.

Ketua STIH HR Sampit, H. Rusdianto, menyampaikan bahwa dirinya bertekad menjadikan kampus STIH HR sebagai kampus yang terus berkembang dan maju dari berbagai aspek.

Selain maju dari sisi sumber dayanya, infrastruktur yang memadai tak kalah penting terus dipertahankan. Rusdianto mengakui, STIH HR Sampit saat ini kian dikenal oleh khalayak. Hal itu dibuktikan dengan animo mahasiswa baru yang diterima STIH HR Sampit selalu menggembirakan.

“Gedung baru yang sedang dibangun saat ini akan digunakan sebagai ruang belajar,
ruang kantor, ruang organisasi mahasiswa, mushola dan kepentingan kegiatan kampus lainnya,” kata H. Rusdianto, Jumat 24 September 2021.

Ia mengungkapkan, dibalik pembangunan gedung baru berlantai dua tersebut nantinya juga akan digunakan sebagai sarana dan prasarana untuk persiapan pendidikan Strata Dua (S2).

“Dengan adanya pembangunan gedung baru ini juga, kami berencana untuk membuka jenjang S2 hukum. Karena salah satu penilaian dari Dikti adalah tersedianya gedung yang memadai untuk sarana belajar bagi mahasiswa,” demikian Ketua Kampus STIH HR Sampit yang juga berprofesi sebagai pengacara ini.

(im/beritasampit.co.id).

.fb-background-color {
background: !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

SAMPIT – Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah jumlah penduduk untuk tahun 2020 Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menduduki peringkat pertama jumlah penduduk terbanyak yakni 428.895 jiwa.

Pelopor gerakan Nur Firmansyah berpendapat bahwa sejatinya sudah saatnya tokoh Kotim berada di tingkat Nasional menjadi DPR RI ataupun DPD RI.

Bukan sembarang berbicara, gaungan untuk membawa putra-putri daerah tersebut karenanya berdasarkan data statistik jumlah jiwa di Kotim, aturannya bisa untuk mengirimkan wakil di tingkat pusat demi kepentingan Bumi Habaring Hurung (bumi gotong royong).

“Kami akan terus kampanyekan kepada masyarakat, bahwa sudah saatnya kita harus bersatu mengirimkan wakil kita di tingkat nasional, sehingga bisa lebih maksimal membantu pembangunan di daerah kita tercinta Kotawaringin Timur,” ujar pria yang akrab disapa Firman ini, Jumat 24 September 2021.

Dari data statistik Provinsi Kalimantan Tengah sendiri peringkat kedua dipegang oleh kabupaten tetangga sebanyak 410.446 jiwa dari Kabupaten Kapuas dan peringkat tiga terbanyak Kota Palangka Raya 295.457 jiwa.

“Mudah-mudahan gerakan ini mendapat banyak dukungan dari seluruh lapisan masyarkat di Kotim, karena ini hal yang positif demi kebaikan dan kemajuan daerah,” sebut Firman.

Berikut link data jumlah penduduk yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, (https://kalteng.bps.go.id/indicator/12/390/1/jumlah-penduduk.html).

(im/beritasampit.co.id).

.fb-background-color {
background: !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

SAMPIT – Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur, menargetkan tahun 2021 ini melalui program Pendaftaran Tanah Sistemis Lengkap (PTSL) bisa menyelesaikan atau menerbitkan 12 ribu lebih sertifikat.

“Sampai bulan September ini yang sudah dalam proses sekitar 8.500 dari target 12 ribu lebih. Jadi sekitar kurang lebih 4 ribuan yang belum diproses. Kita masih punya waktu 3 bulan lagi mudah-mudahan selesai,” kata Kepala Kantor Pertanahan Kotim Jhonsen Ginting, saat kepada media ini, Kamis 24 September 2021.

“Tahun ini harus selesai, tidak ada lagi yang seperti tahun-tahun kegiatan dulu yang membuat citra kita jadi jelek. Jadi 12.000 lebih itu selesai tahun ini Paling lama 31 Desember 2021,”lanjutnya.

Sementara itu pada upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) dan ulang tahun Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA) ke 61, yang digelar di halaman kantor BPN Kabupaten Kotim

Sebanyak 32 sertifikat dari program PTSL telah diserahkan ke perwakilan desa dan warga penerima, terdiri dari 30 sertifikat milik BUMN, 1 dari Dinas Lingkungan Hidup dan 1 dari tanah wakaf.

“Ini yang menerima dari Desa Pundu, Pelantaran, Cempaga Mulia Barat dan Rantau Katang yang agak jauh mereka bersemangat hadir begitu mau kita bilang kalau sertifikatnya sudah jadi, dan mereka bersemangat datang,”ucapnya

Ginging menambahkan, pada Rabu 22 September lalu, Kantor BPN Kotim juga ada menyerahkan 101 sertifikat melalui kegiatan redistribusi. Dalam artian BPN juga banyak jenis kegiatan yang hasil akhirnya sama bersertifikat.

“Saya berharap, pada acara ulang tahun ini menjadi momen bahagia bagi semua orang BPN memulai dari titik nol lagi, star lagi, sesuai pidato dan pengarahan Menteri ATR/BPN, kita diharapkan tidak lagi bermain-main dalam memproses sertifikat,” demikian Jhonsen Ginting. (Cha/beritasampit.co.id)

.fb-background-color {
background: !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, berterima kasih sekaligus mendukung agar program redistribusi tanah terus ditingkatkan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, program redistribusi tanah oleh pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan memberikan sertifikat tanah secara gratis, sangat bermanfaat bagi masyarakat.

“Tahun ini kita ditarget sekitar 900 bidang. Kita berterima kasih atas program ini. Kalau didasarkan kebutuhan, mungkin kita perlunya jutaan sertifikat,” kata Bupati Halikinnor saat penyerahan sertifikat redistribusi tanah objek reforma agraria 2021 di Sampit, Kamis 23 September 2021. Demikian dilansir dari Antara.

Disampaikan Halikinnor, bahwa keberadaan sertifikat akan memperjelas kepemilikan dan batas tanah milik warga, sehingga dapat memperkecil potensi sengketa pertanahan di lapangan.

“Selama ini masih kerap terjadi sengketa pertanahan, seperti adanya sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan, perusahaan dengan perusahaan maupun masyarakat dengan masyarakat,” katanya.

Jika tanah sudah memiliki sertifikat maka penyelesaian sengketa akan lebih mudah. Kendala program ini adalah masalah kawasan hutan produksi atau HP dan hutan produksi konversi atau HPK sehingga perlu dicarikan solusi melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.

Halikinnor berharap program redistribusi tanah ini berlanjut setiap tahun. Untuk itu dia memerintahkan seluruh camat, lurah dan kepala desa untuk menginventarisasi tanah-tanah yang belum memiliki legalitas kepemilikan.

“Kalau belum putih atau APL maka kita ajukan untuk diputihkan sehingga bisa diajukan sertifikat melalui TORA, pengukuhan maupun lainnya. Menghindari konflik pertanahan karena jelas kepemilikan dan batas-batasnya,” ujar Halikinnor.

Halikinnor juga mengimbau masyarakat tidak menjual tanah. Justru tanah harus digarap agar memberikan hasil dan sertifikat tanah bisa digunakan untuk agunan mendapatkan modal usaha.

Kepala Kantor ATR/BPN Kotawaringin Timur, Jhonsen Ginting mengatakan pihaknya melalui program redistribusi tanah di Kotawaringin Timur telah diserahkan sebanyak 101 sertifikat tanah untuk masyarakat di daerah ini.

“Kita diberikan kuota oleh Kanwil ATR/BPN sebanyak 850 bidang. Sudah selesai tahap pertama 200 bidang di Desa Pelantaran dan hari ini Desa Selucing 101 bidang. Masih ada 500 lagi yang sedang kami kerjakan,” jelas Jhonsen Ginting.

Proses sertifikasi tanah lainnya masih menunggu penetapan CPCL atau calon peserta plasma yang ditandatangani bupati. Jika sudah klir bahwa memang betul milik masyarakat desa setempat, maka bisa diproses.

“Harus berdasarkan surat keputusan bupati. Jadi bukan kami di BPN saja yang terlibat prosesnya. Bupati tidak mau orang lain yang masuk. Harus sesuai nama dan tanah yang dimiliki,” kata Jhonsen Ginting.

(Antara/BS-65/beritasampit.co.id)

.fb-background-color {
background: !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

SAMPIT – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), menyatakan siap melayani warga yang ingin memperbarui sertifikat tanah dengan memuat titik koordinat bidang tanah warga.

Kepala Kantor ATR/BPN Kotim, Jhonsen Ginting menjelaskan, sertifikat tanah yang dilengkapi titik koordinat bidang tanah mulai diproduksi tahun 2015 karena pemanfaatan teknologinya baru dimulai tahun tersebut.

Sertifikat yang dikeluarkan sebelum tahun 2015 belum dilengkapi titik koordinat bidang tanah. Namun warga bisa memperbarui sertifikat tersebut untuk dilengkapi titik koordinat dengan menyampaikannya ke kantor BPN.

“Yang belum (titik koordinat) itu menjadi tanggung jawab kami untuk meng-update menjadi berkoordinat. Jadi kalau mempunyai sertifikat produk di bawah tahun 2015, bawa ke kantor kami. Nanti kami pasangkan alat di lokasi tanah itu untuk perekaman titik koordinatnya dan itu gratis,” kata Jhonsen Ginting, dilansir dari Antara, Kamis 23 September 2021.

Dia mengakui, masalah ini kurang tersosialisasi lantaran banyak program lain yang juga harus dilaksanakan BPN. Namun dia memastikan pihaknya akan melayani pembaruan sertifikat dengan menambahkan titik koordinat tersebut karena itu memang tugas pihaknya.

Titik koordinat akan memudahkan pemilik tanah maupun ahli warisnya untuk mengetahui secara persis lokasi dan posisi bidang tanah milik mereka.

“Pencantuman titik koordinat ini bidang tanah itu paling tidak akan membuat tanah itu mempunyai kepastian letak dan jelas posisinya. Kedua, dia tidak akan tumpang tindih lagi karena sudah tersusun sistem koordinatnya secara nasional dan terdata di BPN pusat sehingga tidak akan bisa tumpang tindih lagi,” tegas Jhonsen.

Sementara itu terkait pengusulan pembuatan sertifikat secara mandiri, Jhonsen mengatakan, pihaknya membuka loket tersendiri yang dijaga petugas mulai pukul 08.30 WIB sampai 15.00 WIB.

Jika semua persyaratan bisa dilengkapi dan tidak ada muncul sengketa maka sertifikat tanah sudah diterbitkan paling lambat dalam 90 hari. Namun jika ada sengketa maka sertifikat tanah baru diterbitkan jika sengketa sudah ada keputusan hukum tetap.

Biaya pembuatan sertifikat tergantung luas tanah dan jarak tanah dari kantor BPN. Hal itu lantaran biaya petugas untuk proses pengusulan mandiri ditanggung oleh pemohon sertifikat.

“Misalnya tanahnya di Desa Pelantaran, maka dia harus memfasilitasi pegawai kami ketika turun ke lokasi. Ini diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 128,” kata Jhonsen.

Jhonsen tidak menampik terkadang penerbitan sertifikat yang diusulkan secara mandiri oleh warga menjadi terlambat karena adanya sengketa. Sejauh ini persentasenya cukup kecil yakni di bawah 5 persen dengan lokasi terbanyak di kawasan kota.

Sengketa yang terjadi biasanya saling klaim, surat penyataan tumpang tindih, tahun yang berbeda atau penguasaannya yang bergeser. Umumnya penguasaannya yang bergeser karena di lapangan banyak tidak digunakan tanahnya sehingga ketika hendak diurus sertifikatnya, baru dibuat batasnya dan ternyata ada sengketa.

Ada pula kendala karena adanya tumpang tindih surat keterangan tanah atau surat pernyataan tanah, maupun karena tanah tersebut ternyata sudah ada sertifikat atas nama orang lain

Terkait perkara sengketa surat keterangan tanah, Jhonsen mengaku bingung karena itu ranah kewenangannya ada pada pemerintah daerah. Biasanya pihaknya berupaya memediasi dengan melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan atau desa yang terkait masalah tersebut.

“Kita pertemukan, saling membawa saksi dan saling membuktikan siapa yang paling berhak di situ. Biasanya pihak desa, lurah dan camat kami undang karena semua surat pernyataan tanah itu kan terbitnya dari lurah. Kalau tidak ada solusi juga maka kita tawarkan melalui jalur hukum yang lain seperti melalui pengadilan,” kata Jhonsen Ginting.

(Antara/BS-65/beritasampit.co.id)

.fb-background-color {
background: !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

SAMPIT – Sebagai tokoh agama sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Darul Amin Ustaz H. Akhmad Rayyan Zuhdi Abrar, sangat mengapresiasi kepedulian Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, yang sangat memperhatikan dunia pendidikan agama.

“Kita berterima kasih atas kunjungan orang nomor satu di bumi Kalteng ke pondok pesantren ini. Dan bentuk terima kasih kita beliau masih punya perhatian penuh kepada dunia pendidikan agama,” katanya, Kamis 23 September 2021.

“Kepada bapak H. Sugianto Sabran kita doakan harapannya mudah-mudahan terwujud, apa yang beliau inginkan pada pesantren Darul Amin ini menjadi salah satu tempat dunia pendidikan agama Islam yang ada di Kalteng,” lanjutnya.

Sementara itu, dalam kunjungannya ke pondok pesantren Darul Amin, Sugianto Sabran mengungkapkan bahwa kedatangannya hanya ingin bersilaturahmi dan melihat langsung apa yang menjadi kebutuhan Ponpes tersebut.

“Kita ke sini bersilaturahmi saja,” ucapnya singkat.

Sementara itu, dalam kunjungannya, Sugianto juga dampingi langsung Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor dan Wakilnya Irawati Buhari, juga tampak hadir Bupati Seruyan Yulhaidir. Sekda Kotim Fajrurrahman serta sejumlah Kepala SOPD di lingkungan Pemkab Kotim. (Cha/beritasampit.co.id).

.fb-background-color {
background: !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

SAMPIT – Teka teki siapa pembuang bayi di Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur akhirnya terungkap, dan jajaran Polsek Telawang berhasil mengamankan orang tua si bayi yang juga merupakan warga desa setempat.

Pelaku berinisial SY (24) yang tidak lain adalah cucu dari pemilik rumah dimana bayi tersebut ditemukan. Polisi berhasil mengungkap setelah melakukan pengumpulan keterangan dari para saksi yang ternyata salah satunya adalah ibu bayi malang tersebut.

Kapolres Kotim AKBP. Abdoel Harris Jakin melalui Kapolsek Telawang Ipda. Rakhmat Effendi, saat dikonfirmasi media ini, Kamis 23 September 2021, membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan ibu sang bayi.

“Kasus ini berhasil terungkap berkat kerja keras anggotanya yang tidak kenal lelah melakukan pengembangan dan mengumpulkan bukti-bukti keterangan di lapangan,” katanya.

Dari kronologis pengungkapan Rakhmat menjelaskan, berawal polisi mengumpulkan keterangan para saksi setelah pada hari Senin 20 September 2021 jam 06.30 Wib setelah mendapat laporan dari warga masyarakat, tentang ada penemuan bayi.

Selanjutnya Kanit Reskrim dan Kanit Intel Polsek Telawang berangkat menuju ke lokasi kejadian. Setelah sampai ternyata benar bahwa terdapat bayi yang sudah berada di dalam rumah Misja (76) warga Desa Penyang RT 04, yang saat itu bayi tersebut telah ditaruh di kasur bayi di ruang tamu.

Anggota Polsek Telawang langsung bergerak mencari bahan keterangan dan informasi di seputaran lokasi kejadian dengan mencatat para saksi-saksi, yang pertama kali menemukan bayi tersebut yaitu Surpiah (73) dan Cicin (49) dan SY (ibu bayi).

Pada Selasa 21 September 2021, anggota Polsek Telawang mengumpulkan informasi dari beberapa warga masyarakat di sekitar tempat kejadian, didapatkan informasi bahwa SY tidak lain adalah cucu kandung dari Suripah, pernah ada yang melihat jika yang bersangkutan sedang hamil tua.

Pada Rabu 22 September 2021, dilakukan pemeriksaan terhadap Suripah dan SY oleh Unit Reskrim Polsek Telawang, serta dilakukan pemeriksaan Visum terhadap SY di Puskesmas Telawang.

“Saat itu baru sebentar diperiksa, ketika mau diperiksa dalam namun SY menolaknya dengan alasan Haid,” ujar Rakhmat.

Pada Kamis 23 September 2021, pukul 07.00 Wib, anggota Reskrim mendatangi rumah Suripah untuk mengumpulkan bahan keterangan kembali.

“Di sini kita mendapatkan keterangan bahwa SY mengakui bayi yang dibuang adalah anak kandungnya sendiri, yang ketika melahirkan di rumah belakang langsung ditaruh di depan rumah Ibu Suripah (nenek terlapor),” ungkapnya.

Selanjutnya SY dibawa petugas menuju ke Polres Kotim, dan kemudian lakukan visum ke RSUD Dr Murjani Sampit.

“Visum oleh pihak dokter dan hasil penjelasan dokter bahwa yang bersangkutan memang benar ada tanda-tanda melahirkan,” ujarnya.

Selanjutnya Polsek Telawang melakukan koordinasi dengan Reskrim Polres Kotim untuk melakukan proses penanganan kasus tersebut.

“Yang bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kotim,” tandasnya (Cha/beritasampit.co.id).

.fb-background-color {
background: !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}