Tag: Berita Sampit

SAMPIT – Forum Pemuda Dayak (Fordayak) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) turut serta membantu ringankan beban masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) yang terkena dampak banjir dengan menyalurkan bantuan.

“Kita sudah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam yakni banjir yang melanda masyarakat di Kalimantan Selatan,” kata Ketua Fordayak Kotim, Saleh Suaidi, Selasa 19 Januari 2021.

Bantuan yang mereka salurkan ini diantaranya pakaian layak pakai, bahan sembako dan juga uang tunai. Nantinya, kata Saleh, bantuan yang sudah terkumpul ini akan dikirim bersamaan dengan bantuan-bantuan yang dikumpulkan ke pos induk Hatukep Itah Samandiai (HIS).

“Bantuan ini berdatangan dari relasi-relasi Fordayak, pembina-pembina dan juga para anggota Fordayak itu sendiri,” tukas Saleh.

Ditambahkan Saleh, bahwa kegiatan itu sebagai bentuk partisipasi mereka dari pemuda dayak untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terkena dampak bencana banjir di Kalimantan Selatan, akibat banjir ini 10 Kabupaten/Kota terdampak, 15 Orang Meninggal dan 24.379 Rumah terendam. (im/beritasampit.co.id).

.fb-background-color {
background: !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

SAMPIT – Kerusakan jalan lingkar selatan menjadi alasan kuat bagi para sopir angkutan berat tidak ingin melintas di jalur tersebut, akibatnya jalan dalam Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) juga turut menjadi rusak parah lantaran sering dilewati angkutan dengan tonase melebihi kemampuan badan jalan.

Selaku yang memiliki wilayah, Camat Mentawa Baru Ketapang, Sutimin, mengajak kepada seluruh pihak investor baik itu pengusaha angkutan maupun perusahaan perkebunan besar sawit (PBS) se-Kotim, turut berperan membantu melakukan perbaikan jalan lingkar selatan agar bisa fungsional sementara, sembari menunggu program pembangunan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

“Kami mohon bantuan pihak perusahaan melakukan perbaikan jalur lingkar selatan, sehingga mengurangi CPO atau angkutan berat lainnya masuk ke kota. Memang Itu jalan provinsi, tapi bagaimana kami bisa gotong royong kumpulan untuk mengurangi kerusakan jalan dalam kota,” terang Sutimin, Selasa 19 Januari 2021.

Permasalahan ini juga menurut Sutimin, telah dibahas pada RDP bersama pihak legislator bersama instasi maupun organisasi angkutan terkait, dan apa yang disampaikannya ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat, serta mewakili keluhan masyarakat Kecamatan MB Ketapang.

Menurutnya, permasalahan kerusakan jalan ini memang bisa diberikan solusinya, jangan sampai kerusakan jalan dalam kota seperti Kapten Mulyono, Pelita dan HM. Arsyad, yang sering dilintasi karena dianggap jalur alternatif semakin parah.

“Hasil RDP telah meminta Pemkab Kotim mengirim surat ke Gubernur Kalteng untuk memperbaiki lingkar selatan, sambil menunggu bagaimana kita melakukan perbaikan jangka pendek dulu,” tandasnya. (Cha/beritasampit.co.id).

.fb-background-color {
background: !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

SAMPIT – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dra. Rinie mengingatkan agar Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial (Dinsos) selalu memperhatikan stok logistik cadangan yang ada di gudang, baik jumlah maupun masa kadaluarsanya.

Permintaan itu bukan tanpa sebab, lantaran saat ini kondisi cuaca ekstrem terus menghantui seluruh daerah Kalimantan Tengah, maka dari itu ia meminta untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam seperti banjir dan lainnya. Jika terjadi banjir, bantuan logistik sudah siap disalurkan tanpa menunggu lama lagi.

“Intensitas hujan belakangan ini cukup tinggi, maka harus dibarengi dengan persiapan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir, terutama di kawasan hulu. Dan ketersediaan bahan bantuan harus jelas,” sebutnya, Selasa 19 Januari 2021.

Legislator partai PDI Perjuangan ini juga meminta Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk penanganan tersebut. Karena kondisi curah hujan di Bulan Januari 2021 ini cukup berpotensi menyebabkan adanya luapan anak sungai maupun sungai induk.

“Yang harus diantisipasi adalah kawasan hulu Kotim, dan harus dilakukan antisipasi serta pemantauan berkala, agar bisa diinformasikan kepada warga. Kawasan hulu memang selalu jadi langganan banjir, maka dari itu harus ada pendeteksian dini,” bebernya.

Potensi kecamatan yang paling rawan terjadi banjir berada di wilayah Utara Kotim, seperti di Kecamatan Antang Kalang, Tualan Hulu, Mentaya Hulu, Bukit Santuai, dan Parenggean. Selain itu ada juga di beberapa desa di Kecamatan Cempaga, Cempaga Hulu, dan Kota Besi.

Bahkan hampir setiap tahun, beberapa desa di kecamatan tersebut, menjadi langganan banjir. Terutama yang berada di dataran rendah dan juga bantaran Sungai Tualan dan beberapa sungai lainnya.

“Banjir ini terjadi diduga selain karena tingginya intensitas hujan juga karena kurangnya hutan primer penyangga air dikawasan hulu,” tutup Rinie. (im/beritasampit.co.id).

.fb-background-color {
background: !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

SAMPIT – Tidak jarang masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menuntut agar lahan plasma dari perusahaan yang belum memenuhi kewajiban. Menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kotim M Abadi, lahan plasma ini sangat penting untuk keberlangsungan suatu perusahaan.

Dikatakan M. Abadi, hal itu telah di atur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.

“Kalau sesuai dengan UU tersebut semua sumber daya alam mempunyai fungsi untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur,” ujarnya, Selasa 19 Januari 2021.

Didalam UU itu disebutkan pada poin a bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai kerunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi utama yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

“Bahkan pada poin b disebutkan, bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagaimana tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, karena bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta,” beber Abadi.

Dijelaskan Abadi, dalam UU tersebut juga dikatakan hukum agraria  mempunyai sifat dualisme dengan berlakunya hukum adat di samping hukum agraria yang di dasarkan atas hukum barat. Bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.

“Berhubung dengan apa dalam pertimbangan-pertimbangan itu perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang berstandar pada hukum agama,” jelasnya.

Lebih jauh disebutkan anggota komisi II DPRD Kotim ini. Hukum agraria nasional harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sebagai yang dimaksud di atas dan harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria.

“Bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai azas kerohanian Negara dan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar,” bebernya.

Dalam pasal 720 KUHPerdata yang berbunyi hak guna usaha adalah hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik tanah, sebagai pengakuan tentang kepemilikannya baik berupa uang maupun berupa hasil atau pendapatan atas hak lahirnya, hak guna usaha harus dengan diumumkan seperti yang cara ditentukan dalam Pasal 620. (Im/beritasampit.co.id).

.fb-background-color {
background: !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

SAMPIT – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Khozaini mengingatkan pihak perusahaan supaya tidak membuka lahan baru di tengah ekstremnya cuaca yang melanda Kalimantan Tengah khususnya Kotim.

”Kami ingatkan perusahaan agar jangan sampai membuka lahan baru, mengingat saat ini sedang dalam kondisi cuaca ekstrem. Karena ditakutkan akibat dari buka lahan itu akan mempercepat proses banjir ketika hujan dengan intensitas tinggi turun,” ucap Khozaini, Selasa 19 Januari 2021.

Legislator daerah pemilihan I Kecamatan Ketapang ini juga mengingatkan Pemerintah Daerah agar ikut terlibat memberikan sosialisasi dan imbauan kepada pihak perusahaan disaat musim seperti ini, jangan hanya memikirkan keuntungan saja. Tetapi harus memperhitungkan kerugian yang timbul akibat keuntungan itu.

Menurut politisi Partai Hanura ini, bahwa semua masyarakat tentunya sangat tahu. Ketika banjir besar melanda daerah pedalaman bukan hanya disebabkan adanya pembalakan liar saja, tetapi kurangnya kepedulian perusahaan dengan masyarakat yang membuka lahan tanpa melihat cuaca dan iklim.

“Kalau berbicara untung kita semua ingin keuntungan, tetapi harus melihat juga timbal balik dari keuntungan yang kita dapatkan. Disaat cuaca ekstrem seperti ini jangan sampai perusahaan asal-asalan membuka lahan walaupun memiliki AMDAL,” tutup Khozaini. (IM/beritasampit.co.id).

.fb-background-color {
background: !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

SAMPIT – Hasil kesimpulan Hearing dengar pendapat Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), bersama Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Bappeda serta Organisasi yang menaungi angkutan, mengeluarkan hasil kesimpulan yang intinya kendaraan angkutan yang melebihi tonase dilarang melintas di jalur dalam Kota Sampit.

Ada dua kesimpulan yang dikeluarkan DPRD dalam hasil RDP tersebut, pertama Dinas PUPR segera melakukan pemeliharaan titik-titik kerusakan ruas jalan dalam kota. Kedua, Dinas Perhubungan bersama pihak terkait, agar mengalihkan kendaraan yang bermuatan sumbu terberat melebihi kapasitas jalan untuk tidak memasuki ruas jalan dalam kota, paling lambat 15 hari (setelah ring road selatan fungsional) sejak kesimpulan ini dibuat.

“Kesimpulan ini adalah hasil kesepakatan bersama, kami minta semua pihak yang terlibat bisa mentaati hasil rapat ini,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Dadang H Syamsu, Selasa 19 Januari 2021.

Sebelumnya hearing pembahasan kerusakan jalan kota ini berlangsung alot, dan banyak dihujani kritikan oleh para anggota Komisi IV.

Bukan hanya kerusakan jalan, namun fungsi instansi yang memiliki perannya terhadap pengawasan, serta organisasi yang menaungi angkutan tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Seperti yang diungkapkan Anggota Komisi IV, Pardamean Gultom, yang dengan tegas menekankan kendaraan angkutan yang melebihi tonase tidak diperbolehkan melintasi jalur dalam kota.

“Tidak mau tahu, pokoknya tidak ada lagi angkutan berat melintas di dalam kota,” tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi IV, M. Kurniawan Anwar, yang mengkritisi truck yang sering parkir sembarangan di bahu jalan, bahkan sampai ditengah jalan di sekitar wilayah bundara KB jalan HM. Arsyad yang kondisi jalannya semakin rusak parah serta berlubang.

Selain itu, dirinya juga mengingatkan kepada pihak Organda, harus turut berperan mengingatkan para sopir angkutan agar tidak parkir sembarangan, karena membahayakan para pengguna jalan.

“Sekalian juga saya ingin tahu, apakah truck-truck itu tergabung di Organda dan lainnya. Jika tergabung apakah sudah pernah diingatkan. Di lokasi bundaran KB malam sangat gelap minim penerangan, Organda juga harus bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan, kami DPRD tidak akan tinggal diam jika terjadi pembiaran,” tandasnya. (Cha/beritasampit.co.id).

.fb-background-color {
background: !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

SAMPIT – Kurangnya pengawsan dan tidak pernah ada penindakan menjadi salah satu pengemudi angkutan dengan seenaknya parkir di bahu jalan, dan ironisnya ada yang parkir di tengah jalan sehingga sangat membahayakan para pengguna jalan.

Kritikan ini diungkapkan, Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), M Kurniawan Anwar, pada Hearing dengar pendapat membahas permasalahan kerusakan jalan dalam kota Sampit, senin 18 Januari 2021.

“Jalur lalul intas di sekitar bundaran KB baik dari pagi, siang, sore dan malam, truk parkir dipinggir jalan, terlebih sore dan malam hari. Bahkan pernah ada yang parkir di tengah jalan, nah ini pernah tidak dipantau oleh Dishub. Atau pernah tidak melihat parkir sering terjadi disana ada yang kontainer ada yang CPO,” ucapnya

Selain itu, dirinya juga mengingatkan kepada pihak Organda, apakah turut berperan mengingatkan para sopir angkutan agar tidak parkir yang membahayakan pengguna jalan yang lain.

“Sekalian juga saya ingin tahu, apakah truck-truck itu tergabung di Organda dan lainnya. Jika tergabung apakah sudah pernah diingatkan. Dilokasi bundaran KB malam sangat gelap minim penerangan, Organda juga harus bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan, kami DPRD tidak akan tinggal diam jika terjadi pembiaran,”tegasnya.

Berkaitan dengan pembangunan jalan sekitar bundaran KB, maupun di lingkar selatan, politikus muda dari PAN ini juga menekankan agar pemerintah membangun kokoh jalan itu dengan rigit beton bukan di aspal. Pasalnya, bila di aspal dinilai tidak kuat dan cepat berlubang lagi.

“Truk-truk besar lewat sana, jadi perlu di paparkan dibangun berupa apa, apakah cuman aspal biasa atau nanti dicor. Karena jika tidak di cor saya jamin akan rusak kembali, masalah ini juga harus dipertimbangkan, jangan sampai anggaran yang digunakan terbuang sia-sia,”demikian Kurniawan.

(Cha/beritasampit.co.id)

.fb-background-color {
background: !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

SAMPIT – Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur (Kotim), mengeluarkan izin resmi dengan merekomendasikan Palang Merah Indonesia (PMI) Kotim, sebagai wadah mengumpulkan donasi korban banjir di Kalimantan Selatan.

Selain itu, izin resmi juga dimiliki Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Kotim, selaku organisasi yang bisa menjadi tempat mengumpulkan donasi dari masyarakat Kotim.

Ketua MDMC Kotim, Agus Mulyadi mengatakan saat ini seluruh badan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) se Kotim mengkoordinir masing-masing pengumpulkan baik itu dari sembako, pakaian layak pakai, dan dana dari TK, SD, SMP, SMA, Akbid maupun Stikip Muhammadiyah untuk korban banjir Kalsel.

“Kita mengharapkan masyarakat Kotim dapat ikut menyumbangkan hartanya melalui MDMC atau PMI Kotim, yang sudah mendapat ijin resmi penggalangan dana masyarakat korban bencana dari pemerintah,”katanya

Agus Mulyadi juga mengajak masyarakat, lembaga, organisasi yang ikut melakukan penggalangan dana di Kotim, agar bekerjasama dengan menyalurkan bantuan melalui PMI maupun MDMC yang perwakilannya sudah berada dilokasi kejadian sejak kemarin.

“Melalui organisasi yang telah mendapatkan izin resmi dari Pemerintah ini, insya allah semua bantuan dari masyarakat akan tersalurkan tepat sasaran kepada korban banjir yang membutuhkan di Kalsel,”tandasnya

(Cha/beritasampit.co.id)

.fb-background-color {
background: !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}

SAMPIT – Permasalahan kerusakan jalan di kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), akibat dilintasi kendaraan dengan tonase melebihi kemampuan badan jalan yang belakangan ini terus menjadi sorotan.

Dinas Perhubungan Kotim, selaku instasi yang berperan melakukan pengawasan, mengakui telah berupaya semaksimal mungkin melakukan pengawasan.

Kerusakan jalan lingkar selatan yang cukup parah dengan lubang yang begitu dalam, menjadi kendala Dishub dalam hal pengawasan.

“Namun dengan 1200 lebih perhari CPO, Treler maupun angkutan alat berat lain melintas, tidak memungkinkan lagi mereka melewati lingkar selatan, dan kami juga bertanggung jawab memperhatikan keselamatan pengguna jalan,” Kata Plt, Kepala Dinas Perhubungan Kotim, Sutaman, dalam Hearing bersama Komisi IV DPRD Kotim, Senin 18 Januari 2021.

Diakuinya, Dishub tufoksinya pengawasan terhadap pemakai jalan, khususnya jalan Kabupaten. Sedangkan lingkar selatan jalan provinsi, meski demikian Dishub telah berupaya menjalankan tugasnya dalam hal pengawasan.

“Jika kita biarkan lewat sana tentunya kita harus punya solusi lewat mana. Salah satunya mengetahui aktivitasnya adalah mengadakan jembatan timbang. Karena harus menggunakan jalan nasional syarat pengadaan jembatan timbang nasional, kami meminta Dinas PU untuk membangun tempatnya, dan kami memohon pada Pemprov dalam hal ini Gubernur merealisasikan,” jelasnya

Rapat yang juga dihadiri perwakilan para pelaku usaha, Organda, namun disayangkan dari Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kotim tidak hadir, diberikan pemahaman bagaimana menjaga agar kerusakan jalan di kota Sampit tidak bertambah parah.

“Kita tawarkan solusinya apakah kita stop apa dikurangi angkutannya, atau melakukan perbaikan. Misal kita batasi jam malam, ini tergantung sistem di pelindo pelabuhan bagendang. Bagaimana kalau ring road selatan, kita kembalikan pada pihak investor, bersedia atau tidak membantu membangun jalan itu,” ucap

Jalan Kotim dari pengamatan Sutaman, memang sudah tertinggal 2 hingga 3 langkah dari perkembangan investasi daerah ini, meski demikian, tidak ada unsur memaksa jika investor mau berperan memperbaiki jalan ring road selatan.

“Sebab konsekuensinya investor masuk Pemerintah Daerah harus siap dengan kondisi jalannya,” tandasnya.

(Cha/beritasampit.co.id)

.fb-background-color {
background: !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}