Dewan Sebut Sektor Vital di Kotim Belum Bisa Diatasi Dengan Cepat

Dewan Sebut Sektor Vital di Kotim Belum Bisa Diatasi Dengan Cepat

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Parimus

SAMPIT – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Parimus, menyebutkan bahwa sampai saat ini Kabupeten yang berjuluk Habaring Hurung belum bisa mengatasi sektor vital dengan cepat.

Hal itu menurutnya disebabkan Kotim diangap masih kurang memaksimalkan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sehingga sektor vital seperti telekomunikasi, air bersih dan listrik belum bisa terpenuhi untuk semua daerah.

“Kotim saat ini sudah mulai berkembang dengan baik, namun dalam hal menjalin kerjasama dengan pihak ketiga belum maksimal. Jika dimaksimalkan bisa bekerjasama untuk pengadaan sektor vital yang disebutkan tadi,” ungkap Parimus, Jumat 14 Agustus 2020.

BACA JUGA:   DPMD Kotim Bekali Kades Baru Dilantik Mengenai RPJMDes

Masih kurangnya koordinasi antar perusahaan listrik dengan perusahaan yang berada dalam wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik dan komitmen untuk melakukan kerjasama penyaluran dan pembangunan jaringan listrik untuk warga yang berada di areal perkebunan yang sebenarnya dapat merasakan fasilitas penerangan juga belum dimaksimalkan.

“Seharusnya perusahaan yang menggunakan tenaga listrik besar yang berada di pelosok menjadi penunjang peningkatan perekonomian. Yakni melalui peningkatan infrastruktur pembangunan fasilitas penerangan bagi warga di pedalaman atau yang belum terjangkau,” beber Parimus.

BACA JUGA:   Latih Napi Berkarya, Lapas Sampit Jalin MoU Dengan Dinas Perikanan

Ditambahkan Ketua DPD Demokrat ini, di kabupaten dengan julukan Kota Mentaya ini banyak desa yang masih belum merasakan air bersih, terkadang mereka hanya mengandalkan sumur yang dibuat dengan cara tradisional untuk dikonsumsi sehari-harinya.

“Di daerah pedalaman jika musim kemarau, air bersih sangat sulit ditemukan hal ini karena tidak adanya fasilitas pengelolaan air bersih. Tentunya ini harus jadi perhatian pemerintah untuk warga di daerah pedalaman,” tutupnya.

(im/beritasampit.co.id).

Gerinda Klaim Tim Sahati Gabung Suprianti-Sanidin

Gerinda Klaim Tim Sahati Gabung Suprianti-Sanidin

Wakil Ketua II DPC Partai Gerindra Kabupaten Kotawaringin Timur, Sutik.

SAMPIT – Sejak dikeluarkannya kejelasan penetapan bakal pasangan
bupati dan wakil bupati dari partai PDI-P yakni Halikinnor-Irawati, pasangan ini bahkan di gadang-gadang akan melanjutkannya pemerintahan Sahati Jilid II.

Akan tetapi hal itu membawa keuntungan tersendiri bagi bakal calon dari Partai Gerindra, Suprianti-Sanidin.

Secara tegas pihak Gerindra mengklaim bahwa tim sukses atau pun tim pemenangan sahati, saat pengusungan H Supiad Hadi-Taufiq Mukri, dipastikan sudah bergabung dengan tim pemenangan Suprianti-Sanidin.

“Kita pastikan tim pemenangan sahati gabung ke kita untuk memenangkan Suprianti-Sanidin,” tegas Wakil Ketua II DPC Partai Gerindra Kotim, Sutik, Jumat 14 Agustus 2020.

Kemenangan dari Sahati jilid I dan II diungkapkan pria yang kini menjabat sebagai anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tidak terlepas dari kerja tim yang sebagian besar kini sudah bergabung dengan pihaknya.

BACA JUGA:   Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotim Masih Bersaing Rebut Rekomendasi Partai

“Salah satunya saya dan kawan-kawan ikut terlibat memperjuangkan sahati jilid I dan II, saat perjuangan itu kita salah satu tim andalan di lapangan, jadi sekarang giliran kita untuk memenangkan Suprianti-Sanidin,” ungkapnya.

Sampai kini Sutik mengakui bahwa pihaknya sudah menjalin komunikasi baik dengan para tim pemenangan di lapangan, terlebih saat bakal calon Suprianti-Sanidin sudah mendapat rekomendasi model B1KWK dari DPP Partai Gerindra untuk maju bertarung pada Pilkada Kotim 9 Desember 2020 mendatang.

BACA JUGA:   98,39 Gram Sabu Dimusnahkan Polres Kotim

“Seluruh dapil sudah berkomitmen dan sepakat untuk memenangkan paslon yang kita usung dan kita terus bekerja di lapangan, komunikasi kita terjalin dengan baik sampai saat ini,” akunya.

Saat dilontarkan pertanyaan partai mana yang akan berkoalisi dengan Gerindra, Sutik belum membocorkannya.

“Tentunya kita tidak ingin mencampuri urusan partai lain, yang jelas sudah ada komunikasi dengan sejumlah partai melalui pasangan calon yang kita usung,” bebernya.

Untuk diketahui sampai kini sudah ada tiga bakal calon yang mendapat rekomendasi dari partai pengusung masing-masing, diantaranya Suprianti-Sanidin dari Partai Gerindra, Halikinnor-Irawati dari PDIP serta kemudian M Rudini-Samsudin dari PAN.

(im/beritasampit.co.id).

Jabatan Sekda Kotim Masih Dipegang Halikinnor

Jabatan Sekda Kotim Masih Dipegang Halikinnor

SAMPIT – Meski telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk maju sebagai calon Bupati, Halikinnor masih bekerja seperti biasanya di pemerintahan sebagai Sekretris Daerah (Sekda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotim, Alang Arianto menerangkan, hingga saat ini Halikinnor masih belum ada mengirimkan surat pengunduran diri. Hal ini dinilai tidak sedikitpun melanggar aturan yang ada. Pasalnya, pengunduran diri harus dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi mendaftarkan diri dan ditetapkan sebagai calon Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

“Jabatan Sekda masih dipegang bapak H Halikinnor,” kata Alang Arianto, Jumat, 14 Agustus 2020.

Sejumlah nama sudah digodok oleh Bupati Kotim, Supian Hadi untuk memegang jabatan tersebut namun hanya berstatus penjabat (Pj) bukan definitif. Sebab, penetapan jabatan definitif untuk sekda harusnya melalui beberapa tahapan dalam lelang jabatan.

Menurut informasi terhimpun dari tiga nama tersebut sudah ada satu nama kepala dinas yang akan dijadikan sebagai Pj Sekda Kotim. Hingga kini masih menjadi teka-teki siapa orang tersebut. Kendati demikian, dikatakan juga jika orang tersebut sudah pernah mengikuti leang jabatan Sekda Kotim periode sebelumnya.

“Kami belum tahu siapa yang akan mengisi jabatan itu nantinya, itu urusan Bupati. Kami BKD hanya menyiapkan teknisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutur Alang.

(shb/matakalteng.com)

Sekolah Tatap Muka di Zona Kuning Perlu Pernyataan Orangtua Siswa

Sekolah Tatap Muka di Zona Kuning Perlu Pernyataan Orangtua Siswa

SAMPIT – Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) saat ini masih dalam zona orange. Sehingga pemerintah setempat masih belum bisa sepenuhnya membuka beberapa aktivitas, seperti belajar mengajar secara tatap muka di sekolah. Namun demikian, belajar tatap muka di sekolah perlu pernyataan orang tua siswa.

“Untuk itu kita tetap mengacu pada petunjuk pimpinan, yaitu zona merah dan orange tidak dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka, namun jika sudah masuk dalam zona kuning pembelajaran secara tatap muka di sekolah dapat dilakukan dengan catatan ada pernyataan dari orang tua siswa,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kotim, Suparmadi, Kamis 13 Agustus 2020.

Suparmadi mengatakan, alasan dimintanya pernyataan dari orangtua siswa lantaran sebagian orangtua tidak ingin anaknya melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah dengan alasan bahaya pandemi Covid-19. Namun sebagian orangtua ingin anaknya kembali belajar di sekolah, alasannya belajar dengan menggunakan sistem daring banyak memakan biaya, terutama untuk membeli kuota internet.

“Pernyataan orangtua ini perlu, karena sebagian orang tua setuju anaknya sekolah lagi, sebagian ada yang tidak setuju,” tambahnya.

Meskipun demikian Suparmadi menegaskan belajar tatap muka di sekolah baru dapat dilakukan setelah mendapat instruksi dari Bupati Kotim. Sehingga Dinas Pendidikan tidak mau mengambil keputusan terkait hal itu karena sangat beresiko, menyangkut kesehatan guru dan siswa.

“Kami tidak mau mengambil resiko. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan siapa yang mau bertanggung jawab,” terang Suparmadi.

(dev/matakalteng.com)

PDIP Kotim Pastikan Mesin Partai Berjalan Menangkan Halikinnor-Irawati

PDIP Kotim Pastikan Mesin Partai Berjalan Menangkan Halikinnor-Irawati

SAMPIT – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), telah lama menyusun kesiapan mereka untuk memenangkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mereka usung.

Bahkan sebelum diumumkan nama bakal calon oleh partai, seluruh tim baik dari tingkat Kabupaten hingga Kecamatan dan Desa sudah mereka bentuk.

BACA JUGA:   Warga Tukang Langit Usulkan Listrik Masuk Desa

“Sekitar 1000 lebih tim pemenangan sudah lama kita bentuk di seluruh wilayah di Kotim, dan semua tim siap berjuang bersama memenangkan Halikinnor-Irawati sebagai pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang kita Usung,” ungkap Ketua DPC PDI Perjuangan Kotim, Ahmad Yani, kamis 13 Agustus 2020.

Yani juga menerangkan, keputusan yang dikeluarkan oleh Partai merupakan final dan mengikat, tentunya menjadi kewajiban sebagai kader maupun simpatisan bekerjasama berjuang memenangkan Halikinnor-Irawati di Pilkada yang akan digelar Desember 2020 mendatang.

BACA JUGA:   Tiga Nama Rebutkan Rekomendasi Hanura

“Kalau di internal PDI Perjuangan semuanya telah bersatu, dan kami tegak lurus bersatu bersama-sama memperjuangkan calon yang telah di usung oleh PDI Perjuangan,”pungkasnya.

(Cha/beritasampit.co.id)

Ini Alasan Bupati Kotim Minta Para Seniman Bentuk Komunitas

Ini Alasan Bupati Kotim Minta Para Seniman Bentuk Komunitas

SAMPIT – Para penggiat seni yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang terdampak pandemi Covid-19 membentuk komunitas seni dengan tujuan dapat menaungi para seniman yang ada di Kotim.

“Komunitas seni Kotim ini dibentuk agar dapat menaungi kawan-kawan seniman seperti dangdut, band, MC, penyanyi, organtunggal yang didalamnya ada gambus juga,” kata Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi, Kamis 13 Agustus 2020.

Supian Hadi yang memimpin rapat pembentukan komunitas seniman tersebut mengatakan, dengan dibentuknya komunitas seni Kotim ini dapat merangkul seluruh seniman. Selain itu juga mempermudah dalam mengkoordinasi para seniman tersebut.

Pasalnya para seniman ini juga terdampak Covid-19. Sehingga mereka juga berhak mendapatkan bantuan pemerintah, baik dari daerah maupun pusat.

Dengan adanya komunitas ini, terang Supian Hadi dapat mempermudah pihaknya dalam memperoleh data mereka, karena telah terkoordinir. Sehingga kedepannya mendapat bantuan maka Pemerintah dengan mudah menyalurkannya.

“Organisasi ini selain untuk bersilaturahmi serta tempat memberi masukan kepada pemerintah daerah, juga berperan serta ikut membangun Kabupaten Kotawaringin Timur. Seandainya nanti kalau dimintain data bagi seniman yang terdampak sangat mudah,” terangnya.

Diakui Supian Hadi, hingga saat ini para seniman yang terdampak belum pernah tersentuh oleh bantuan. Berbeda dengan karyawan hotel yang terdampak pandemi, mereka telah mendapat bantuan. Pasalnya mereka telah memiliki organisasi yang dapat mengkoordinir sehingga dapat dengan mudah untuk memperoleh data mereka.

“Seperti kemarin dari kawan-kawan persatuan hotel karyawan yang terdampak itu kami bantu. Seniman sendiri tidak tersentuh dari bantuan tersebut,” tambahnya.

Terkait aktivitas para seniman seperti musisi, Supian Hadi menerangkan saat ini sudah mulai berjalan seperti sebelumnya yaitu dapat melakukan live musik dalam suatu acara seperti resepsi pernikahan. Namun mereka harus melapor kepada Tim Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Kotim dan tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti penyanyi harus membawa mic sendiri, tidak diperbolehkan orang berjoget dan selalu menyediakan hand sanitizer.

“Kita lagi menggodok namun sudah 99% untuk membolehkan aktivitas para seniman seperti live musik dan saat ini sudah berjalan, tapi mereka harus lapor dulu ke tim gugus tugas dan tetap menerapkan protokol kesehatan,” terangnya.

Alasan diperbolehkannya kembali aktivitas para seniman tersebut selain memperbaiki perekonomiannya juga sebagai salah satu bagian yang dapat mengangkat perekonomian daerah Kotim untuk lebih baik lagi.

(dev/matakalteng.com)

Pemerintah Harus Menjamin Ketersediaan Pengan di Kotim

Pemerintah Harus Menjamin Ketersediaan Pengan di Kotim

SAMPIT – Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Megawati, menyebutkan ketersediaan pangan di Kotim harus dijamin oleh pemerintah setempat. Bahkan ia meminta kejelasan terkait ketersediaan pangan di Kotim.

Menurutnya, belum ada kejelasaan hingga saat ini. Untuk itu dinas terkait harus bekerja maksimal menjamin ketersediaan pangan, apalagi ditengah pandemi Covid-19 saat ini.

“Ketersedian pangan baik itu kebutuhan dan stok harus jelas, dalam hal ini instansi terkait di kabupaten harus memastikan dan menjamin ketahanan pangan kita tetap aman dan tersedia,” ujarnya, Kamis 13 Agustus 2020.

Politisi Partai Amanat Nasional ini juga mengungkapkan, beberapa bulan ke depan pemenuhan bahan pangan bagi masyarakat perlu untuk ditingkatkan. “Masyarakat yang memiliki lahan pertanian agar tetap bertani, tetapi harus mawaspadai diri terhadap penyebaran Covid-19,” sebut Megawati.

Lanjutnya, masyarakat Kotim saat ini cukup baik dalam membudidayakan tanaman hortikultura atau tanaman kebun. Penggunaan pupuk organik dan penanamannya juga sangat bagus, tetapi peningkatan produksi yang perlu untuk diperhatikan.

“Karena dari petani ini kita bisa memaksimalkan ketersedian dan stabilnya bahan pangan, instansi terkait juga harus bisa bahu membahu bersama para petani dalam hal ketersediaan bahan pangan,” imbuhnya. Menurutnya, ketersediaan pangan ini merupakan kekuatan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

(dia/matakalteng.com)

Disdik Kotim Izinkan Sekolah Beli Paket Internet, Dana BOS Harus Tepat Sasaran

Disdik Kotim Izinkan Sekolah Beli Paket Internet, Dana BOS Harus Tepat Sasaran

SAMPIT – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kotawaringin Timur (Kotim) mengizinkan sekolah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membeli Kouta internet guna keperluan belajar siswa secara daring atau dalam jaringan.

Hal ini dilakukan agar pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang menggunakan sistem daring tersebut dapat berjalan lancar. Namun pihaknya juga mewanti-wanti agar penggunaan dana BOS tepat sasaran tidak disalahgunakan.

“Berdasarkan surat Menteri itu dana BOS bisa digunakan untuk beli kuota internet maka kita pun akan mengizinkan sekolah menggunakannya,namun sekolah juga harus bisa mengakulasi dengan kebutuhan yang lain,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kotim, H Suparmadi, Rabu 12 Agustus 2020.

Pasalnya dana BOS tidak hanya digunakan untuk biaya kuota internet atau pembelian paket data, namun juga untuk kebutuhan operasional sekolah yang lainnya.

Seperti digunakan untuk biaya penyedian sarana dan prasarana sekolah, penerimaan peserta didik baru, membayar guru honorer serta masih banyak lagi kebutuhan operasional sekolah yang menggunakan dana BOS tersebut.

Sehingga terkait teknisnya nanti Supriadi mengatakan sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Termasuk melakukan pengamatan apakah dana BOS itu nantinya digunakan untuk biaya kuota internet atau keperluan operasional sekolah lainnya.

“Teknisnya sekolah karena mereka yang lebih tau keadaannya dilapangkan, apakah sekolah tersebut menggunakan sistem daring atau luring. Kami siap menerima masukan dari para guru ataupun masyarakat. Jika ada penyelewengan dana BOS maka segera laporkan ke kami,” tambahnya.

Namun Supriadi menegaskan bagi sekolah yang menggunakan dana BOS untuk bantuan biaya kuota internet siswa, maka sekolah harus benar-benar mengutamakan siswa yang tidak mampu. “Bantuan itu diutamakan untuk siswa yang benar-benar tidak mampu,” tegasnya.

Adapun besaran dana BOS sendiri untuk sekolah dasar (SD) sebesar Rp900 ribu, Sekolah Menengah Pertama(SMP) sebesar Rp1.100.000 ribu untuk setiap siswa dalam satu tahunnya.

Sehingga besar tidaknya dana BOS suatu sekolah tersebut tergantung dari jumlah siswa. Jika dalam satu sekolah memiliki siswa sedikit maka jumlah dana BOS yang diterima pun tak seberapa.

Oleh sebab itu, Supriadi mengimbau agar sekolah benar-benar dapat mengakulasi keperluan operasional sekolah dengan tepat sasaran ssuai kebutuhan menggunakan dana BOS tersebut.

(dev/matakalteng.com)

Penerapan Protokol K3 Masih Diabaikan

Penerapan Protokol K3 Masih Diabaikan

IST/BERITASAMPIT – Pardamean Gultom Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.

SAMPIT – Beberapa kali setelah anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), khususnya Komisi IV mengunjungi perusahaan di sektor pelabuhan. Kerap menemukan adanya pelanggaran protokol kerja.

Pardamean Gultom yang juga merupakan anggota Komisi IV menyebutkan bahwa protokol Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 masih sering diabaikan oleh pihak perusahaan.

“Dari beberapa kecelakaan kerja yang terjadi di Kotim, didominasi faktor kesalahan manusia. Faktor ini sangat signifikan, sekitar 80 sampai 90 % karena kesalahan manusia yang menyebabkan kecelakaan kerja,” kata Pardamean Gultom, Rabu 12 Agustus 2020 saat di wawancarai di ruang kerjanya.

BACA JUGA:   Belajar Daring Jangan Sampai Menimbulkan Tindak Kejahatan

Penerapan K3 menurut legislator partai Nasdem itu jangan hanya sebatas tulisan saja. Namun harus betul-betul diterapkan, baik dari pihak perusahaan yang bersangkutan maupun pengawasan dari pemerintah, karena hal itu menyangkut nyawa seseorang.

“Perusahaan yang memiliki resiko tinggi akan terjadinya kecelakaan kerja masih banyak yang belum menerapkan K3, padahal ini adalah keharusan dan kewajiban yang harus mereka laksanakan,” bebernya.

BACA JUGA:   Peningkatan Jalan Samuda-Ujung Pandaran Telan Dana Rp 38,9 Miliar

(im/beritasampit.co.id).

Dewan Geram, Perusahaan Sawit Lalai Hingga Wilayahnya Terbakar

Dewan Geram, Perusahaan Sawit Lalai Hingga Wilayahnya Terbakar

IST/BERITASAMPIT – M. Abadi Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur.

SAMPIT – Kebakaran lahan yang terjadi diperbatasan antara Desa Kawan Batu dan Desa Bantur, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akibat adanya kelalaian pihak perusahaan.

Anggota Komisi II DPRD Kotim M Abadi geram dengan kelalaian yang timbulkan pihak perusahaan. Pasalnya kebakaran itu terjadi di lahan milik perusahaan setempat.

“Perusahaan atau korporasi yang wilayahnya terbakar artinya tidak mampu mengurus dan mereka lalai.
Ini bisa di usut dan diberikan sanksi pidana bahkan juga tidak menutup kemungkinan ada sanksi dari pemberi izin,” tegas pria yang akrab disapa Abadi ini, Rabu 12 Agustus 2020.

BACA JUGA:   Penjual Sapi Kurban di Sampit Merana, Pembeli Turun Drastis

Legislator partai PKB ini melanjutkan, kebakaran yang terjadi di wilayah perusahaan tersebut di duga juga karena perusahaan tidak mematuhi amanat yang dikeluarkan melalui Peraturan Presiden No 44 Tahun 2020, tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.

“Kalau terjadi kebakaran hutan dan lahan tentunya memberikan dampak kerusakan ekosistem dan menimbulkan kabut asap serta jelas merugikan masyarakat sekitar,” katanya tegas.

Dijelaskan Ketua Fraksi PKB itu. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pasal 49 mengatakan, bahwa pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan diareal kerjanya.

BACA JUGA:   Wujudkan Keinginan Gubernur, Dishut Kalteng Siap Manfaatkan Hutan Mangrove di Desa Ujung Pandaran

Selanjutnya didalam UU juga disebutkan, dinyatakan bahwa setiap orang yang diberikan izin usahan pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

“Ini dapat menjadi dasar kepada siapapun yang terbukti melanggar agar ditindak dengan tegas,” demikian M Abadi.

(im/beritasampit.co.id).

Copyright © 2020 Sampit