TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT – Banjir yang melanda wilayah utara Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) turut mendapat perhatian dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kotim.
Anggota Komisi III DPRD Kotim Bidang Kesra, Riskon Fabiansyah meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan mitigasi bencana guna meminimalkan dampak banjir tersebut.
“Kami berharap dengan bencana banjir yang terjadi di daerah utara, yang memang salah satu titik rawan banjir ini, sesegera mungkin Pemkab melalui BPBD melakukan proses mitigasi untuk meminimalkan dampak dari banjir itu,” kata Anggota Komisi III DPRD Kotim, Riskon, Jumat (22/09/2023).
Ia menerangkan, di daerah Kotim memang ada dua macam bencana yang terjadi setiap tahun, yakni kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan banjir.
Karena kedua bencana tersebut disebabkan faktor alam, maka pihaknya menyadari hal tersebut tidak serta merta bisa ditanggulangi atau dicegah sepenuhnya.
Namun, tetap perlu komitmen dari Pemkab melalui BPBD Kotim dalam rangka menghadapi bencana tersebut.
Yakni, dengan melakukan mitigasi bencana guna meminimalkan dampak dari bencana tersebut.
Program mitigasi yang dilakukan BPBD Kotim tahun lalu, dengan membangun patok-patok untuk mengukur debit air di daerah-daerah rawan banjir dinilai sudah tepat. Namun, tentunya upaya mitigasi tak cukup sampai disitu saja.
Kendati diketahui, bahwa saat ini Pemkab Kotim tengah fokus dalam penanggulangan karhutla di wilayah tengah dan selatan Kotim. Tetapi, bencana banjir di wilayah utara pun harus tetap diperhatikan.
Dalam hal ini, pihaknya mendorong Pemkab Kotim agar melibatkan dunia usaha yang ada di wilayah yang terdampak bencana, baik itu karhutla maupun banjir.
“Kalau menangani sepenuhnya tidak mungkin, karena ini kuasa alam. Tapi upaya dari Pemkab bisa dengan meminimalkan dampak bencana itu. Harapan kami Pemkab Kotim juga melibatkan dunia usaha yang ada di sekitar daerah bencana,” ujarnya.
Disisi lain, Riskon mengapresiasi Pemkab Kotim melalui BPBD yang telah menyusun kajian risiko bencana dalam rangka penanganan kebencanaan yang nantinya diteruskan dengan dibuatnya dokumen kontijensi penanggulangan kebencanaan, terutama bencana banjir.
Dengan adanya kajian risiko kebencanaan itu nantinya bisa menjadi acuan, baik bagi masyarakat maupun pemerintah, terkait daerah-daerah rawan bencana. Sehingga, bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan, misalnya terkait suatu pembangunan.
Sementara itu, dari keterangan Camat Tualan Hulu Admadi Sastra, banjir ini akibat hujan 2 hari berturut-turut yang mengguyur wilayah tersebut dan menyebabkan air Sungai Tualan meluap.
Banjir terjadi sejak Rabu (20/09/2023). Bermula dari Desa Tanjung Jorong lalu mengalir ke Desa Luwuk Sampun, Mirah, dan Tumbang Mujam.
Banjir ini memiliki kedalaman 35 cm – 80 cm. Namun, sejauh ini banjir tidak berdampak besar bagi kehidupan warga setempat. Lantaran, sebagai salah satu kawasan rawan banjir di Kotim warga setempat umumnya sudah terbiasa dengan kondisi tersebut. (*)
Sumber: https://kalteng.tribunnews.com/2023/09/22/anggota-komisi-iii-dprd-kotim-minta-pemkab-lakukan-mitigasi-terkait-banjir-di-wilayah-utara