Langkah itu di antaranya menggunakan beras 100 ton yang ada di kabupaten dan kota dari Kementerian Sosial untuk segera disalurkan.
“Jika stok menipis ajukan permohonan ke provinsi, dan gunakan dana BTT dalam penanganan bencana. Tidak kalah pentingnya sinergi Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan masalah kesehatan saat banjir hingga pascabanjir,” katanya.
Tingginya intensitas curah hujan dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan Kalteng dikepung banjir. Delapan kabupaten dan satu kota terdampak banjir, yakni Katingan, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, Lamandau, Seruyan, Sukamara, Kotawaringin Barat, Palangka Raya, dan Barito Utara.
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kalteng per 17 Oktober 2022, delapan kabupaten dan satu kota yang terdampak banjir meliputi 35 kecamatan, 184 desa/kelurahan, 16.424 KK, dan 47.136 jiwa, sedangkan yang mengungsi sebanyak 61 KK atau sebanyak 235 jiwa.
Dalam mengatasi dampak banjir di Kalteng yang dilakukan saat ini adalah upaya-upaya jangka pendek dan sesaat yang tidak bisa dilakukan secara terus menerus. Namun demikian, upaya-upaya tersebut merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah-tengah penderitaan rakyat.
Gubernur Sugianto berharap untuk jangka panjang penanganan masalah banjir di Kalteng harus dimulai dari membenahi akar permasalahan. Hal tersebut merupakan “pekerjaan rumah” besar yang harus melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota.
“Menyelesaikan masalah banjir tidak bisa dilakukan secara parsial sendiri-sendiri, tapi harus menggabungkan satu pemahaman yang sama bagi semua pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota untuk berangkat dari niat yang sama, yaitu melahirkan satu kebijakan yang berpihak kepada rakyat, salah satunya kebijakan menyelamatkan lingkungan dari kerusakan,” kata Sugianto.
Gubernur Kalteng dua periode ini juga menyebutkan, akibat banjir petani tidak bisa bercocok tanam dan gagal panen karena lahannya terendam air, sehingga berpotensi memicu permasalahan sosial dan ekonomi, seperti masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.
“Umumnya masyarakat yang ada di perdesaan dan sekitar hutan adalah bertani, tapi dengan adanya banjir yang bisa terjadi hingga tiga kali dalam setahun, mereka gagal panen. Hal ini akan menciptakan tren kemiskinan di tingkat perdesaan,” katanya.
Untuk itu, menurutnya, tidak berlebihan jika pihaknya mengimbau kepada perusahaan perkebunan, HPH, HTI maupun pertambangan, agar peka dan peduli terhadap masyarakat Kalteng serta berkontribusi positif terhadap pembangunan.
“Membangun Kalimantan Tengah bukan semata-mata urusan pemerintah saja, tapi semua elemen masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang ada, termasuk pengusaha di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan,” katanya.
Apalagi, kata dia, sektor-sektor tersebut beririsan langsung dengan lingkungan hidup, yang harus dikelola dengan ramah, agar tidak berkontribusi terhadap bencana, salah satunya banjir.
Sumber: https://www.borneonews.co.id//berita/280264-gubernur-kalteng-bantu-korban-terdampak-banjir