Palembang, IDN Times – Pemerintah pusat menargetkan semua lapisan masyarakat memiliki kartu identitas, tak terkecuali Difabel maupun Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Pembuatan identitas sebagai upaya pemerintah agar seluruh masyarakat mendapat pelayanan yang sama seperti jaminan ketenagakerjaan, kesehatan negara BPJS, maupun bantuan sosial (Bansos).
“Kalau tidak punya NIK, BPJS Kesehatan harus berbayar. Kan, syarat dapat itu harus punya NIK dan e-KTP. Ini hanya tugas kemanusiaan, tak ada kaitan dengan Pemilu, Pilpres, Pileg atau lainnya,” ungkap Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullof, Kamis (23/6/2022).
1. Banyak Difabel dan ODGJ tak mendapat haknya
Menurut Zudan, ODGJ bisa membuat identitas dibantu pihak keluarga maupun panti tempat dirinya bernaung. Sebab selama ini banyak bansos yang tak tersalurkan karena para ODGJ tak memiliki data kependudukan.
Pencatatan kependudukan untuk ODGJ merupakan langkah pemerintah memastikan negara hadir untuk seluruh masyarakat. Dirinya pun meminta komitmen pemerintah daerah bertindak secara konkret di lapangan.
“Jika tak terdata sementara bansos harus disalurkan, mereka juga kan tidak punya penghasilan tetap karena tak bisa bekerja,” ujar dia.
Related Posts
-
Polres Lamandau Musnahkan Sabu-sabu Senilai Ratusan Juta
ANDRE/BERITA SAMPIT – Kapolres Lamandau AKBP Arif Budi Purnomo, saat memusnahkan sabu-sabu yang didampingi pihak BNNK Lamandau, perwakilan Kejaksaan Negeri Lamandau, Dinas Kesehatan dan juga dihadirkan para tersangka. NANGA BULIK – Kepolisian Resor Lamandau musnahkan barang bukti sabu – sabu senilai ratusan juta atau 566,41 gram milik lima tersangka penyalahgunaan narkoba di dua LP. Pemusnahan …
-
Tidak Ada Penggabungan Mahram, 23 CJH Mundur
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Kesempatan bisa berangkat haji tahun ini ternyata ada yang memilih mundur. Data sementara diketahui ada 23 dari total 730 calon jemaah haji (CJH) mengundurkan diri. Rerata alasan mundur karena tidak bisa berangkat haji bersama istri, suami, atau anak. Sebab, ibadah haji tahun ini tidak ada layanan penggabungan mahram. Sehingga 23 …
-
Harga Kebutuhan Pokok di Kotim Tak Ada Lonjakan Signifikan Meski Jelang Lebaran
SAMPIT, Sampit – Direktur Perbenihan Hortikultura Kementrian Pertanian, Inti Pertiwi Nashwari, melakukan monitoring harga kebutuhan pokok di 2 pasar tradisional di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Dari hasil tersebut, ia tidak menemukan adanya bahan pokok yang dijual dengan harga tinggi dan kenaikan yang ada saat ini masih dalam batas sangat wajar. “Harga bahan pokok masih aman, tidak ada …
-
Sempat Dilarikan ke Rumah Sakit karena Jatuh dari Motor, Pria Paruh Baya Meninggal
SAMPIT, Pangkalan Bun – Salah satu dari dua orang pria paruh baya yang terlibat kecelakaan tunggal di Jalan Bhayangkara, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Jumat 15 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dan sempat mendapat perawatan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dikabarkan meninggal. Farrel Firdan mengatakan jika satu korban jatuh …
-
2 Kurikulum Ini Bakal Digeser, Kotim Siap Terapkan Kurikulum Merdeka
KURIKULUM MERDEKA : ARIFIN/BERITA SAMPIT – Sejumlah kepala sekolah jenjang SD saat diberikan penjelasan terkait kurikulum merdeka di aula Disdik Kotim, Kalteng. SAMPIT – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah meluncurkan program baru yakni, kurikulum merdeka. Kurikulum ini bakal menggeser 2 kurikulum sebelumnya yaitu, Kurikulum 2013 (K13) dan Kurikulum Darurat (KD) …