TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Implementasi Sistem Informasi Partai Politk (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dinilai belum sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan, menyusul munculnya sejumlah kejanggalan yang merugikan pihak lain.
Hal itu seperti ditemukan Partai Buruh, yang merasa dirugikan. Presiden Partai Buruh Said Iqbal, dalam konferensi pers, Selasa (23/8), mengatakan, pihaknya telah melakukan mapping dan menemukan satu hal yang janggal dan memberatkan atau merugikan.
Menurut dia, hal itu terkait dengan adanya satu anggota Partai Buruh, yang merupakan Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sulawesi Tengah, namanya tercatat di Sipol sebagai anggota parpol lain.
“Ditemukanlah sesuatu yang menurut Partai Buruh sangat janggal dan memberatkan. Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sulawesi Tengah, saudara Lucius, tercatat di Sipol KPU anggota Partai Buruh, tapi juga tercatat di Sipol KPU anggota parpol besar, yang ada di parlemen,” katanya, Selasa (23/8).
Ia menilai hal itu tidak masuk akal, apalagi anggotanya ini tidak pernah menjadi pengurus dan anggota parpol sebelumnya. Namun, Said masih enggan menyebut parpol mana yang memakai nama anggota Partai Buruh itu.
“Enggak masuk akal, saudara Lucius ini ketua Exco provinsi, tidak pernah menjadi pengurus parpol, bukan anggota parpol sebelumnya. Murni adalah orang baru yg berpolitik sebagai buruh. Tapi di Sipol KPU, dia juga tercatat anggota parpol besar, di parlemen, saya enggak bisa sebut nama,” tuturnya.
“Terus, saudara Lucius disuruh membuktikan bahwa dia bukan anggota parpol besar yang sekarang di parlemen itu, kan enggak masuk akal,” tambahnya.
Kerugian yang dirasakan Partai Buruh ini membuat Said berprasangka adanya transaksi jual beli data, dalam hal ini Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang dilakukan oleh parpol-parpol besar. “Diberi KTP nih, parpol besar ini pasti beli. Sangat pasti itu, dia beli ke orang-orang tertentu,” ujarnya.
Said meminta KPU lebih memperketat dan juga memperbaiki Sipol yang dirasa masih punya beberapa kendala dan juga menyulitkan parpol.
“Ini harus diperbaiki agar pemilu kita lebih bersih. Tapi KPU responsif, ini (Sipol) kan teknologi, kadang-kadang uji coba, apalagi kami tahu vendornya IT-nya sekarang kalau nggak salah dari ITB,” ucapnya.
Sumber: https://jateng.tribunnews.com/2022/08/23/partai-buruh-duga-ada-transaksi-jual-beli-nik-sipol-kpu-perlu-perbaikan