TRIBUNNEWSBOGOR.COM – Pemerintah Kota Bogor telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota tentang Pendaftaran Nomor Induk Kependudukan ( NIK) Bayi Baru Lahir guna memudahkan pengurusan administrasi kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) bagi masyarakat setempat.
Surat edaran tersebut mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bogor, mulai dari klinik, Puskesmas, hingga rumah sakit, agar mencantumkan NIK kepada setiap bayi baru lahir dari kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
“Agar mempermudah hal tersebut kami membuka layanan melalui WhatsApp. Cukup dengan melampirkan foto Kartu Keluarga, surat keterangan lahir dan juga buku nikah, dalam hitungan menit Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor akan menerbitkan NIK untuk bayi baru lahir tersebut. Dengan begitu, diharapkan proses pengurusan bayi menjadi peserta JKN bisa lebih mudah dan cepat,” kata Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, Tri Irijanto pada sosialisasi yang diadakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, Selasa (11/04).
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bogor, Idham Kholid menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan telah berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penggunaan NIK untuk administrasi data peserta JKN.
Kolaborasi tersebut tak lain untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengelolaan data peserta BPJS Kesehatan.
Saat ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor pun mendukung percepatan pelayanan administrasi kependudukan bagi peserta JKN dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Menurut Idham, pemanfaatan NIK dalam administrasi data peserta JKN di BPJS Kesehatan diharapkan dapat mengurangi risiko kesalahan data atau pendaftaran ganda.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan berperan dalam memverifikasi data peserta berdasarkan NIK, memastikan data yang digunakan dalam sistem BPJS Kesehatan terintegrasi dengan data kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan ketepatan dalam pengelolaan data peserta JKN.
“Adanya percepatan penerbitan NIK khususnya untuk bayi baru lahir sangat membantu BPJS Kesehatan dalam mendaftarkan bayi tersebut menjadi peserta JKN. BPJS Kesehatan tidak perlu menginput bayi baru lahir dengan NIK ibunya sebagai data kepesertaan sementara, sehingga data kepesertaan JKN dapat lebih valid dan bersih. Tidak perlu mengubah kembali data NIK bayi baru lahir. Kami sangat mendukung terobosan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor yang tidak hanya memudah kanpeserta JKN untuk mendaftarkan bayi baru lahir, tetapi juga memudahkan BPS Kesehatan untuk mendapatkan data NIK yang valid untuk pendaftaran bayi baru lahir dari peserta JKN segmen PBI yang ditanggung APBD Kota Bogor,” tutur Idham.
Idham menjelaskan, NIK sendiri adalah nomor identifikasi yang diberikan kepada setiap penduduk di Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
NIK digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak data penduduk dalam berbagai sistem pemerintah, termasuk di BPJS Kesehatan.
Beberapa fungsi NIK di BPJS Kesehatan antara lain sebagai data untuk pendaftaran peserta JKN, verifikasi data peserta untuk nantinya dicocokan dengan data yang terdaftar di Dukcapil.
“Saat ini peserta JKN juga dapat menunjukkan NIK di KTP ketika akan mengakses pelayanan pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. NIK digunakan sebagai identifikasi peserta JKN saat mengakses layanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Tenaga medis atau rumah sakit dapat memeriksa dan memverifikasi identitas peserta dengan menggunakan NIK untuk memastikan peserta tersebut berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai prosedur yang berlaku,” ucapnya.
Sumber: https://bogor.tribunnews.com/2023/05/25/dukung-percepatan-pendaftaran-jkn-dukcapil-kota-bogor-mudahkan-penerbitan-nik-bayi-baru-lahir
