DPRD Ingatkan ASN Harus Netral

DPRD Ingatkan ASN Harus Netral

IM/BERITASAMPIT – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Khozaini.

SAMPIT – Aparatur Negeri Sipil (ASN) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), diminta harus bisa bersikap netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Permintaan tersebut dilayangkan anggota Komisi I DPRD Kotim Khozaini, ia pun mendesak agar ada sanksi tegas bagi ASN yang melakukan pelanggaran.

“Jangan sampai ada yang terjebak politik praktis, tentunya disini ASN harus benar-benar memperlihatkan sikap netral,” tegas Khozaini, Jum’at 4 September 2020 malam.

BACA JUGA:   Legislator Ini Siap Adopsi Anak Korban Aniaya dan Minta Pelaku di Hukum Berat

Anggota legislatif jebolan Hanura ini juga meminta, dalam melakukan pengawasan, tidak seta merta hanya dibebankan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), namun harus melibatkan semua pihak.

“Semua lapisan, elemen masyarakat, LSM, Ormas diharapkan berperan aktif mengawasinya. Kalau ada oknum ASN mendukung salah satu paslon, laporkan,” tandas Khozaini.

Menurut Khozaini, netralitas ASN merupakan salah satu faktor pendukung supaya jalannya Pilkada bisa sukses dan lancar. “Tidak cukup hanya peringatan saja, namun jika ada pelanggaran berat, harus sanksi berat sampai pada pemberhentian,” bebernya.

BACA JUGA:   Kondisi Stadion 29 November Sampit Memprihatinkan, Ini Komentar Legislator

”Jika ada ASN yang tidak netral dianggap sengaja, artinya mereka sengaja untuk menentang aturan yang sudah ditetapkan. Dan berarti mereka sudah siap untuk menerima sanksinya,” demikian nya.

(im/beritasampit.co.id)

Minimalisir Calo, Dewan Minta Disdukcapil Kotim Permudah Pengurusan Data Adminduk

Minimalisir Calo, Dewan Minta Disdukcapil Kotim Permudah Pengurusan Data Adminduk

IM/BERITA SAMPIT – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo.

SAMPIT – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Handoyo J Wibowo meminta kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Dukcapil), agar mempermudah pengurusan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) masyarakat, baik KTP, KK dan sebagainya.

Menurut nya, dengan adanya kemudahan tersebut dimaksudkan bisa meminimalisir keberadaan para calo atau oknum yang tidak bertangungjawab, hingga berujung pada pemasluan data. Seperti baru-baru ini diketahui, Polres Kotim berhasil mengungkapkan jaringan pembuat dokumen adminduk palsu, yang melibatkan oknum PNS di Kecamatan MB Ketapang.

BACA JUGA:   Kecamatan Pulau Hanaut Punya Armada Sungai, Ini Tujuannya?

“Ini jadi evaluasi pemerintah, kami harapkan supaya bisa mengoptimalkan agar mempermudah dan menyederhanakan segala syarat untuk mengurus adminduk itu,” sebut Handoyo, Rabu 26 Agustus 2020.

Terbongkarnya jaringan itu. Legislator Partai Demokrat tersebut mengkhawatirkan akan banyak KTP atau KK palsu beredar di Kotim. Apalagi dari pengakuan para tersangka, kejahatan pemalsuan dokumen itu dilakukan mereka selama dua tahun telah berjalan.

“Kita khawatirkan banyak yang sudah beredar di masyarakat dokumen palsu yang dibuat oleh para oknum itu. Apalagi mereka yang menggunakan jasa calo,” katanya.

BACA JUGA:   Inspektorat Ingatkan Pembayaran Pajak Dana Alokasi Khusus

Sejauh ini ditambahkan Handoyo, banyak masyarakat mengeluhkan rumitnya proses pengurusan data adminduk. Dengan adanya iming-iming oleh calo, membuat masyarakat menempuh jalan pintas, tanpa memikirkan besaran biaya yang dikeluarkan atau keabsahan dari dokumen itu.

“Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah, kita dukung kegiatan jemput bola yang pernah dilakukan Dukcapil, kalau bisa cara itu digalakan lagi, karena sangat membantu masyarakat khususnya di pelosok daerah,” tandasnya. (Im/beritasampit.co.id).

Legislator Ini Siap Adopsi Anak Korban Aniaya dan Minta Pelaku di Hukum Berat

Legislator Ini Siap Adopsi Anak Korban Aniaya dan Minta Pelaku di Hukum Berat

IST/BERITA SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur H Hairis Salamad, Ketua Fraksi PAN.

SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) H Hairis Salamad mengecam keras perbuatan ibu kandung dan kekasihnya yang tega menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun yang kini viral tersebut.

Ketua Fraksi PAN ini mengatakan, perbuatan yang dilakukan kedua pelaku sudah sangat tidak manusiawi dan sangat-sangat tidak bisa dimaafkan. Karena keduanya sampai tega melakukan pemukulan wajah sampai sekujur badan anaknya babak belur dan membiru, dan tangan kiri bocah tersebut juga diduga patah akibat dipelintir oleh sang ibu.

“Kejadian ini sangat menyayat hati saya, saya sedih bahkan menangis meliat video anak itu. Jika keluarganya berkenan saya siap mengadopsinya. Dalam hal ini saya minta jika kedua pelaku sudah ditangkap supaya dikenakan pasal berlapis dan di hukum seberat-beratnya karena perbuatannya sudah tidak manusiawi,” tutur Hairis Salamad, Senin 24 Agustus 2020.

BACA JUGA:   Upacara Peringatan Hari Proklamasi ke 75 Dipusatkan di Stadiun 29 November Sampit

Disisi lain Legislator Dapil V ini menegaskan, penganiayaan yang dilakukan kedua pelaku juga bisa masuk kedalam pasal ranah penelantaran anak. Hairis pun meyakini penyidik dalam kasus tersebut lebih paham.

“Kita hanya mengingatkan saja supaya bisa lebih ditingkatkan lagi ke penyidikan lebih mendalam lagi, kalau saya cermati pisikologis anak juga harus diperhatikan supaya tidak ada trauma dikemudian hari, dan juga ada indikasi penelantaran anak, baik secara ekonomi maupun juga sosial dan bahkan dari sisi pendidikan,” bebernya.

BACA JUGA:   Pengurus Lama Masih Pimpin Golkar Kotim Sampai Selesai Pilkada

Hairis berharap kepada pihak keluarga bocah 5 tahun itu berkenan dirinya siap untuk mengadopsi sang anak secara hukum bila mana tidak ada yang merawatnya hingga masa depannya terjamin. “Saya siap mengambil anak itu jadi anak saya, dan saya siap menyekolahkan nya,” demikian Hairis Salamad.

Korban diketahui bertempat tinggal di Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Bocah ini mengalami patah tangan dan pelipis kanan luka dan sekujur tubuh mengalami luka lebam akibat perbuatan kedua pelaku. (Im/beritasampit.co.id).

Dewan Usulkan ke BPJS, Perusahaan Terdaftar Dapat Reward

Dewan Usulkan ke BPJS, Perusahaan Terdaftar Dapat Reward

SUASANA RAPAT : IM/BERITASAMPIT – Suasana Rapat Dengar Pendapat Anggota Komisi IV di gedung rapat inti milik DPRD Kotim.

SAMPIT – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Handoyo J Wibowo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS Ketenagakerjaan meminta agar perusahaan terdaftar bisa diberikan reward atau penghargaan.

”Bagi perusahaan yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan harus diberikan penghargaan, penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi,” kata Handoyo J Wibowo, Senin 24 Agustus 2020 dalam RDP di salah satu ruang rapat DPRD Kotim.

Diungkapkan legislator partai Demokrat ini keikut sertaan Ketenagakerjaan di Kotim memang tidak sebanyak BPJS Kesehatan. Karena BPJS Kesehatan meliputi semua masyarakat, namun ketenagakerjaan hanya yang mendapatkan kerjaan saja seperti tenaga kerja kontrak maupun honorer di pemerintahan harus tetap di data.

BACA JUGA:   Protes Hasil Pemilu, Aksi Unjuk Rasa di KPU Ricuh

Dilain pihak, dirinya juga menambahkan saat ini masih kurangnya sosialisasi keselamatan tenaga kerja (K3) yang ada di perusahaan. K3 penting, karena menyangkut tenaga kerja agar tidak ada masalah dilapangan, ataupun untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang membuat orang cacat ataupun harus kehilangan nyawanya.

Ditambahkan Handoyo, di Kabupaten Kotim juga masih banyak yang belum memiliki KTP-e. Maka dari itu agar mereka bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. ”Maka dari itu kami minta pihak BPJS Ketenagakerjaan mendorong pihak perusahaan agar mempermudahkan karyawannya membuat KTP-e.

BACA JUGA:   Gerindra Klaim Tim Sahati Gabung Suprianti-Sanidin

“Harus ada mekanisme baru untuk mengetahui di perusahaan ada berapa karyawan yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan, yang tidak memiliki identitas, dan yang belum. Sesekali juga harus melakukan kunjungan kelapangan untuk melihat apakah perusahaan ada penambahan karyawan,” demikian Handoyo J Wibowo.

(im/beritasampit.co.id).

Dewan Apresiasi Kinerja Kejati Kalteng Tanggap Terhadap Dugaan Pelanggaran Proyek di Kotim

Dewan Apresiasi Kinerja Kejati Kalteng Tanggap Terhadap Dugaan Pelanggaran Proyek di Kotim

IM/BERITASAMPIT – Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Hendra Sia.

SAMPIT – Sekertaris Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Hendra Sia mengapresiasi kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah yang cepat tanggap terhadap laporan dugaan pelanggaran proyek di Kotim yang saat ini sudah ditangani oleh pihak Kejati.

“Selaku Sekertaris Komisi I DPRD Kotim, tentu sangat mengapresiasi kinerja Kejati yang mana cepat tanggap atas laporan dugaan pelanggaran terhadap proyek yang ada di Kotim ini, yang jelas harapan kita dengan adanya hal ini praktek-praktek pelanggaran yang mengarah pada tindakan korupsi dapat di putus dan tidak terjadi lagi di daerah kita ini,” sebutnya Senin 24 Agustus 2020.

BACA JUGA:   Definitif Sebagai Kepala Kesbangpol, Wim RK Benung Juga Tetap Membantu Bagian ekonomi

Anggota Komisi I dari dapil V ini juga mengharapkan dalam kasus yang saat ini ditangani oleh Kejati agar bisa segera ada titik terang benderang, supaya tidak menjadi sorotan publik dan berdampak negatif bagi instansi pemerintah daerah kedepannya.

“Tentunya kami mendorong agar dalam kasus ini bisa cepat terselesaikan, supaya jelas dan tidak menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat,” beber Hendra Sia.

BACA JUGA:   HUT RI Ke-75, Kodim 1015 Sampit Lestarikan Warisan Leluhur Suku Dayak

(im/beritasampit.co.id).

Ketua DPRD Kotim Beri Semangat ke Bocah Korban KDRT

Ketua DPRD Kotim Beri Semangat ke Bocah Korban KDRT

BERBINCANG : IST/BERITASAMPIT – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Dra. Rinie Aria Gagah (kiri) saat berbincang dengan bocah perempuan yang di aniaya ibu kandungnya sendiri.

SAMPIT – Ingin melihat secara langsung nasib yang dialami oleh korban kekerasan dari orang tua kandung terhadap bocah perempuan berumur 6 tahun. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dra. Rinie Aria Gagah langsung melihat kondisi sang anak.

“Saya juga sebagai orang tua, melihat apa yang di alami oleh ananda yang di aniaya ibunya ini sangat sedih, prihatin dan perih hati melihatnya. Apalagi sampai sang anak ini mengalami luka patah tangan di bagian kiri, dan luka lebam di sekujur tubuh,” sebut Ketua DPRD Kotim, Senin 24 Agustus 2020.

Ketua DPRD Kotim ini mengimbau kepada seluruh masyarakat serta orang tua untuk menyayangi dan mencintai anak-anaknya. Karena menurut Rinie, anak merupakan anugerah terbesar dari tuhan dan jangan sampai ada lagi kasus Kekarasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Apalagi yang menjadi korban adalah darah daging sendiri.

BACA JUGA:   KMHDI Kalteng Desak Pemerintah Selesaikan Persoalan di Gunung Piyuyan

“Kasus penganiayaan seperti ini jangan sampai terjadi lagi di Kotim. Seharusnya sebagai orang tua kita tidak boleh menyakiti dan menganiaya anak, anak itu merupakan titipan dari tuhan dan tidak sedikit orang tua di luar sana yang belum memiliki anak yang ingin mempunyai anak, kita harusnya bersyukur karena kita diberikan keturunan,” sampai nya.

BACA JUGA:   Penurunan Biaya Penambahan Daya Listrik Diapresiasi, Komisi II DPRD Kotim: Perlu Kita Pertanyakan

Kunjungan Ketua DPRD Kotim, selain memeriksa secara langsung kondisi sang anak. Dra Rinie juga memberikan santunan serta makanan kepada korban.

Dalam kasus penganiayaan itu, ironisnya tangan kiri bocah ini juga sulit digerakan karena diduga patah akibat di pelintir oleh ibunya. Wajahnya yang lebam dipukul oleh Yanto (Pacar dari ibunya), tidak sampai disitu pria yang dikagumi sang ibu kandung korban itu bahkan menendang bagian belakang tubuh sang anak. Sementara sang anak juga mengakui ibunya sendiri yang ingin mematahi tangannya.

(im/beritasampit.co.id).

Masuk IUP Tambang, Komisi I akan RDP Masalah Desa Bukit Raya

Masuk IUP Tambang, Komisi I akan RDP Masalah Desa Bukit Raya

KELUAR : IM/BERITA SAMPIT – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Parningotan Lumban Gaol saat keluar dari salah satu ruang rapat di kantor DPRD setempat.

SAMPIT – Jajaran Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) saat ini sedang mendalami aduan dari masyarakat maupun pemerintahan desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berkaitan dengan permasalahan kawasan desa yang mana saat ini masuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) beberapa diantaranya PT Duta Borneo Pratama dan PT Sanmas Mekar Abadi, termasuk beberapa perusahaan pertambangan pemegang IUP di Kecamatan Cempaga yang dinilai menggangu pembangunan di desa-desa setempat.

Menangapi masalah anggota Komisi I DPRD Kotim Parningotan Lumban Gaol mengungkapkan, pihaknya di internal Komisi I tentunya akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum memanggil pihak-pihak terkait dalam permasalahan tersebut.

“Kami saat ini masih melakukan kajian, kemarin kita juga sudah melakukan cek kelapangan, nantinya akan kami tindaklanjuti hingga ke Rapat Dengar Pendapat (RDP),” ungkapnya, Rabu 19 Agustus 2020.

BACA JUGA:   Dewan Gelar RDP Dengan PT SJIM Terkait Jalan Tanah Mas

Pria yang akrab di sapa Gaol itu menegaskan, dengan masuknya IUP pertambangan di kawasan pedesaan tentunya akan berpengaruh terhadap pembangunan di desa itu sendiri, sehingga perlu dilakukan kajian-kajian secara teknis sebelum melanjutkan ke RDP nantinya.

“Yang artinya progres pembangunan di desa yang masuk IUP ini akan terhambat, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap IUP ini melalui RDP tentunya,” sebut legislator partai Demokrat ini.

Saat disinggung terkait IUP beberapa perusahaan pertambangan baik yang beroperasi maupun yang masih belum beroperasi di beberapa kawasan desa di Kecamatan Cempaga Hulu tersebut Lumban Gaol menjelaskan pihaknya dalam konteks itu akan melakukan RDP dengan melibatkan beberapa desa yang masuk di dalam peta IUP itu sendiri.

BACA JUGA:   PDIP Kotim Pastikan Mesin Partai Berjalan Menangkan Halikinnor-Irawati

Lumban Gaol juga menekankan selama ini warga masyarakat kesulitan menggali potensi di desanya masing-masing, terutama untuk membuka izin galian C dan lain sebagainya lantaran dibenturkan dengan IUP pertambangan tersebut.

“Aduan yang diterima Komisi I masalah itu, IUP ini dinilai masyarakat bukan hanya menghambat pembangunan desa, tetapi juga menutup peluang usaha di desa mereka, mau ngurus izin sulit di keluarkan karena tumpang tindih dengan IUP pertambangan yang ada,” bebernya.

Dari data yang ada kawasan desa yang saat ini masuk didalam IUP pertambangan khususnya boxit yakni desa yang terletak di Kecamatan Cempaga, Desa Rubung Buyung, tepatnya Dusun Baninan, dan Desa di Kecamatan Cempaga Hulu, yakni Desa Ubar Mandiri, Keruing, Parit, Bukit Raya, dan Desa Sudan.

(im/beritasampit.co.id).

Dewan Ingatkan Program Perumahan Subsidi Harus Tepat Sasaran

Dewan Ingatkan Program Perumahan Subsidi Harus Tepat Sasaran

IM/BERITASAMPIT – Ketua Fraksi PKB, M. Abadi.

SAMPIT – Ketua Fraksi PKB, M Abadi menegaskan agar penerima perumahan subsidi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), tepat sasaran. Subsidi yang semestinya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) malah dinikmati oleh oknum tertentu.

“Sudah jelas selama ini, Kementerian PUPR membantu KPR dengan memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi. Namun saat ini ada dugaan banyak yang tak tepat sasaran,” ungkap Abadi, Selasa 18 Agustus 2020.

M Abadi juga menjelaskan, dari fakta di lapangan banyak didapatkan rumah yang kosong dan beralih kepemilikan, sementara take over atau oper kredit dilarang dalam Permenpera No 3 Tahun 2014.

“Kalau ketahuan sanksi pidana dan denda dan kepemilikannya dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan. Disamping itu, MBR yang bersangkutan harus mengembalikan subsidi yang diterima oleh yang bersangkutan, apabila pengalihan kepemilikan selain untuk alasan pewarisan dan penyelamatan kredit macet oleh bank hanya boleh dilakukan atau dijual kepada pemerintah untuk dijual kembali kepada MBR yang membutuhkan,” jelasnya.

BACA JUGA:   Dinas Ketahanan Pangan Tanam Bibit Sorgum Perdana di Desa Rawa Sari

Dilain posisi menurut pria yang juga menjabat sebagai anggota Komisi II DPRD Kotim itu, yang diperhatikan berkaitan PSU harus sesuai ketentuan karena jelas, sanksi sesuai Pasal 144 undang-undang perumahan kawasan permukiman.

Badan Hukum yang menyelenggarakan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman juga dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum diluar fungsinya. Sehingga bagi pengusaha yang berbadan hukum dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari fungsinya.

BACA JUGA:   Polisi Gagalkan Transaksi Sabu 1 Ons Beredar di Sampit

Ditambahkan pria yang akrab disapa Abadi ini. jika pengusaha melanggar ketentuan tersebut akan ada sanksi yang menjera, sanksi tersebut berupa pidana denda Rp5 miliar dan penjara selama 5 tahun, sesuai Pasal 162 UU PKP. Kemudian Pasal 8 ayat (1) huruf f undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

“Dalam pasal itu dijelaskan, pelaku usaha dilarang memproduksi danatau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang di nyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut,” tutupnya.

(im/beritasampit.co.id).

Komisi II DPRD Kotim Minta Amdal Tersus dan TUKS Diperhatikan

Komisi II DPRD Kotim Minta Amdal Tersus dan TUKS Diperhatikan

IM/BERITASAMPIT – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, M Abadi.

SAMPIT – Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), M Abadi meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Kotim bertindak tegas kepada Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang tidak mengantongi izin analisis dampak lingkungan (Amdal).

M Abadi mengakui telah menerima banyak laporan kalau di Kotim masih ada pelabuhan yang tidak memiliki izin Amdal. Padahal hal itu wajib dimiliki karena menjadi sebuah syarat sendiri untuk membuat pelabuhan.

“Kalau dibiarkan terus, setiap ada yang bangun Tersus dan TUKS tidak ada mengurus Amdal,” katanya, Selasa 18 Agustus 2020.

BACA JUGA:   98,39 Gram Sabu Dimusnahkan Polres Kotim

Lebih tegas Abadi mengatakan, dirinya mendukung agar Tersus dan TUKS yang tidak mengantongi izin Amdal maupun Amdal Lalu Lintas agar ditindak tegas hingga penutupan.

“Kita sangat menyayangkan jika ada usaha Tersus dan TUKS yang sudah beroperasi di daerah ini selama bertahun-tahun. Tetapi tidak mengantongi Amdal itu,” tegas Ketua Fraksi PKB ini.

Kewajiban Amdal dianggap sebagai tindak lanjut dari penegakan sebuah aturan dan jika sampai ada yang tidak mengantongi izin itu artinya sengaja melalaikan dan memunculkan stigma adanya dugaan pembiaran.

BACA JUGA:   Ketua Hanura Kotim: Politik Itu Dinamis, Kami Masih Punya Banyak Kader

“Kita dukung, jika tidak punya Amdal itu tutup saja dulu hingga mengurus izinnya bagi Tersus dan TUKS yang beroperasi,” demikian Abadi.

Amdal sendiri merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. (Im/beritasampit.co.id).

Bahas Detail Tata Ruang, DPRD Agendakan Kembali RDP

Bahas Detail Tata Ruang, DPRD Agendakan Kembali RDP

IST/BERITASAMPIT – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, M. Kurniawan Anwar dari fraksi PAN.

SAMPIT – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Jumat 14 Agustus kemarin melaksanakan kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak pengelola terminal khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) terkait Detail Tata Ruang (DTR).

Menurut anggota komisi IV DPRD Kotim, M Kurniawan Anwar rapat bersama pengelola Tersus dan TUKS akan dijadwalkan kembali. Sebab, pada rapat yang digelar Jumat kemarin hanya dihadiri tiga perusahaan.

”Materi rapat kemarin terkait DTR, harusnya juga melibatkan banyak stakeholder dan eksekutif lainnya. Tapi yang hadir hanya 3 perusahaan yang bergerak di bidang Tersus dan TUKS. Oleh sebab itu kami akan mengagendakan kembali RDP mengundang stakeholder terkait sesuai data Tersus dan TUKS di Kotim,” ucap M Kurniawan Anwar, Sabtu 15 Agustus 2020.

BACA JUGA:   Camat Parenggean Bisa Dipolisikan Bacalon Independen Karena Cuitan di Medos

Lewat kesempatan rapat yang dihadiri oleh pihak KSOP Klas III Sampit ini. Legislator partai PAN itu juga mempertanyakan tugas utama KSOP adalah di kepelabuhan dan gerak kapal. Dirinya mempertanyakan bagaimana yang dimaksud pelabuhan, serta bagaimana mekanisme pengawasan KSOP terhadap Tersus dan TUKS yang ada di kotim.

Dengan diterbitkannya peraturan menteri Nomor. 20 Tahun 2017 merupakan acuan yang harus di patuhi, pada pasal 8 ayat 2 hurup B menjelaskan persyaratan teknis dan dilanjutkan pasal 13 dan 14 juga menjelaskan izin dapat dicabut apabila ada ditemukan indikasi tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.

BACA JUGA:   Wilmar Group Akui Telah Merealisasikan Bantuan Covid-19 Untuk Karyawan

“Kami sangat mendukung investasi, tapi investor juga harus memperhatikan dampak sosial dan dampak lingkungan sekitar, sehingga bisa tercipta kerukunan berusaha dan bermasyarakat” kata pria yang akrab disapa Iwan ini.

Ditambahkan Iwan. Dan tidak kalah penting pemerintahan daerah harus hadir bersama DPRD untuk membuat sebuah regulasi agar ada dampak Pendapatan Anggaran Daerah terhadap aktifitas Tersus dan TUKS tersebut.

(im/beritasampit.co.id).

Copyright © 2020 Sampit