JAKARTA –Selain arus mudik, Lebaran juga acapkali menjadi momentum untuk kehadiran pendatang baru ke Jakarta sebagai kota metropolitan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mengemukakan, tren angka statistik urbanisasi dari luar DKI Jakarta bahwa 80% pendatang berpendidikan SLTA ke bawah.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menuturkan, sekitar 40-50% dari pendatang itu berpenghasilan rendah. Kemudian 20% pendatang menempati wilayah Rukun Warga (RW) yang termasuk kumuh.
“Padahal 80%-nnya usia produktif,” kata Budi dalam sosialisasi tertib administrasi kependudukan dan pendataan arus mudik/balik Lebaran di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa.
Dia mengkhawatirkan, kemudahan pengurusan perizinan kemudian menyebabkan penyalahgunaan KTP. Selain menghadapi urbanisasi, DKI Jakarta menghadapi perpindahan penduduk ke daerah lain. Dalam kaitan ini telah ditemukan 194.777 penduduk non aktif di wilayah DKI Jakarta.
Karena itu, pihaknya akan melakukan penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai imbas dari temuan tersebut. “Ada beberapa alasan utama mengapa kemudian banyak penduduk yang ditemukan non aktif,” tuturnya.
Dari jumlah itu, terbanyak penduduk yang tidak diketahui keberadaannya dan yang sudah pindah ke luar DKI, namun dokumen kependudukanya masih di DKI. “Jumlahnya sekitar 136.000 penduduk dari 194.777 penduduk non aktif yang ada,” ungkap Budi.
Ia juga memaparkan manfaat penonaktifan NIK. Yakni ketertiban administrasi penduduk, mengurangi potensi rugi keuangan daerah, mengurangi potensi golput.dan menghindari penyalahgunaan dokumen kependudukan oleh masyarakat.
“Semua instansi pemerintah akan terlibat dalam agenda penonaktifan NIK ini. Mulai dari provinsi, kota, wilayah dan juga instansi-instansi vertikal seperti Kepolisian dan Pengadilan Negeri,” kata Budi.
Budi menuturkan, warga yang NIK-nya tidak aktif dan merasa keberatan dengan penonaktifan, boleh mendatangi pos pengaduan yang tersedia di setiap kelurahan.
“Dengan prosedur yang sudah ditetapkan, keluhan masyarakat akan kami proses. Jadi silahkan, bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi boleh mendatangi kelurahan terdekat,” lanjutnya.
Budi menuturkan, penonaktifan NIK penduduk nonnaktif akan dilakukan pada Agustus 2023. Dari bulan Mei hingga Juli mendatang akan diadakan bimbingan teknis kepada masyarakat.
“Bimbingan teknis akan dilakukan kepada setiap kelurahan oleh kabupaten/kota terkait. Jadi paparan materinya bisa lebih menjangkau semua masyarakat,” kata Budi.
Penanganan Kemiskinan
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya mengatakan, penanganan kemiskinan di Ibu Kota terkendala dengan adanya penambahan pendatang baru. Untuk itu pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) diminta tanggap untuk senantiasa mendata warga pendatang yang ada di wilayahnya.
Adapun pemerintah pusat memberikan target penurunan kemiskinan pada 2024 sebesar 7% dan 0% untuk kemiskinan ekstrem.
“RT dan RW perlu membantu camat dan lurah dalam menangani pendatang baru,” kata Heru beberapa waktu lalu.
Dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, salah satunya dengan memberikan bantuan/layanan sosial. Heru berharap seluruh pihak di Ibu Kota, termasuk pengurus RT/RW, dapat bersinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) masing-masing, dalam upaya-upaya memastikan bantuan-bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran.
Semestinya, kata Heru, dengan adanya bantuan/layanan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), lanjutnya, itu dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk Jakarta.
Selain itu, untuk target stunting di bawah 14% pada 2024, Heru mengimbau para pengurus RT dan RW terus membantu para ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilannya dan para ibu untuk membawa anaknya usia di bawah dua tahun (baduta) dan di bawah lima tahun (balita) ke posyandu agar gizi anak bisa terus terpantau.
“Dengan kondisi anak terduga stunting terpantau, pengurus RT/RW bersama Dasawisma bisa sekaligus memastikan apakah bantuan dalam Program Intervensi Kemiskinan Terpadu yang diberikan sudah tepat sasaran,” tandas Heru.
Sumber: https://www.validnews.id/nasional/sekitar-80-pendatang-ke-jakarta-berpendidikan-slta-ke-bawah