UPH dan Hadi Poernomo Bersamaan Dianugerahi Piagam MURI

UPH dan Hadi Poernomo Bersamaan Dianugerahi Piagam MURI

Disertasi Hadi Poernomo tersebut bak kepingan terakhir dari strategi Pemerintah. Menteri Keuangan, pada Rapimnas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2022 yang dihadiri oleh seluruh staf ahli Menteri Keuangan di bidang Pajak, staf khusus bidang komunikasi strategis, dan para pejabat di DJP pada tanggal 30 Mei 2022, mengungkapkan bahwa tax ratio Indonesia sangat tertinggal dari negara tetangga, untuk itu perlu adanya upaya uji kepatuhan dengan adanya aliran data dan informasi dari Automatic Exchange Of Information (AEOI), Tax Amnesty serta data pihak ketiga atau Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP).

Untuk itulah urgensi SIN Pajak sebagai alat uji kepatuhan dengan aliran data baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari pihak ketiga.

Kebutuhan nomor tunggal sebagai alat penyatu data dalam metode link and match sebenarnya telah disadari oleh Pemerintah dengan mengusulkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengamanatkan nomor tunggal antara Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Namun harus disadari bahwa penyatuan NPWP dan NIK saja tidaklah cukup. Terdapat beberapa kelemahan dengan hanya menyatukan NPWP dan NIK berkaitan dengan adanya sifat rahasia data Pajak dan kaitannya dengan wali data yang seharusnya berada pada DJP sebagai PENERIMA KEWENANGAN ATRIBUTIF. Belum lagi masalah kecukupan data sesuai keinginan pemerintah untuk meneliti uji kepatuhan aliran data pihak ketiga yang bahkan tidak ada dalam database NIK yang akan digabungkan dengan NPWP.

Namun berdasarkan penelitian dalam disertasi Hadi Poernomo yang mungkin membuat banyak pihak baru menyadari bahwa konsep penyatuan data dengan nomor tunggal ternyata telah mulai dibentuk sejak 2001 dengan UU Nomor 19 Tahun 2001 sebagai tonggaknya. Dan ternyata sistem SIN Pajak tersebut telah dilakukan piloting sejak tahun 2001.

Piloting yang didasari dengan MoU tersebut berhasil menaikkan tax ratio tahun 2005 sesuai idaman Pemerintah sampai dengan 12,7 persen. Padahal kondisi saat itu perekonomian Indonesia masih dalam posisi pemulihan ekonomi karena adanya krisis moneter 1998.

Puncaknya piloting SIN Pajak kemudian dipayungi dalam Pasal 35A UU Nomor 28 Tahun 2007. Bahkan, substansi dalam Pasal 35A tersebut jauh lebih lengkap jika dibandingkan UU HPP yang hanya menyatukan data antara NPWP dan NIK. Tidak hanya dari sisi sumber datanya yang lebih lengkap karena menjangkau data pihak ketiga, Pasal 35A UU Nomor 28 Tahun 2007 juga memberikan pengaturan yang jauh lebih lengkap sebagai upaya terbentuknya SIN Pajak melalui Bank Data Perpajakan.

 


Sumber: https://m.liputan6.com/bisnis/read/4986960/uph-dan-hadi-poernomo-bersamaan-dianugerahi-piagam-muri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022 Sampit

Subscribe dan Like!

Dapatkan informasi terbaru tentang Sampit secara realtime!

BERITA

KONTAK

ABOUT

SAMPIT.ID adalah portal agregasi berita tentang kota Sampit (Kotawaringin Timur).

email: [email protected]

STAY CONNECTED

Copyright 2017 Sampit.ID