Dewan Apresiasi Keinginan Pemkab Kotim Berikan HP Bagi Pelajar Tidak Mampu

Dewan Apresiasi Keinginan Pemkab Kotim Berikan HP Bagi Pelajar Tidak Mampu

SAMPIT – Baru-baru ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) memiliki wacana akan memberikan handphone (Hp) bagi para pelajar yang tidak mampu. Hal itu dilakukan untuk menunjang proses pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19.

Menangapi hal itu, Anggota DPRD Kotim Komisi III Riskon Fabiansyah mengungkapkan, apa yang diwacanakan oleh Pemerintah Daerah tersebut patut untuk diapresiasi.

“Tetapi juga harus dipertimbangkan terkait kemampuan keuangan daerah, dan harus betul-betul diseleksi,” ucap Riskon Fabiansyah, Senin 3 Agustus 2020.

Legislator partai Golongan Karya ini juga menegaskan, bahwa seleksi pemberian handphone itu harus benar-benar diperhatikan. Mengingat dalam penyaluran bantuan sosial pun data penerima tidak akurat, dan masyarakat yang harus diperuntukan untuk menerima bantuan malah tidak menerimanya.

”Banyak masyarakat yang seharusnya jadi penerima bantuan sosial malah tidak menerimanya. Kenapa, karena data masyarakat yang seharusnya jadi penerima malah tidak menerimanya. Lewat wacana pemberian handphone ini jangan sampai salah sasaran,” tegas pria yang akrab disapa Eko itu. (Im/beritasampit.co.id).

Belajar Daring Jangan Sampai Menimbulkan Tindak Kejahatan

Belajar Daring Jangan Sampai Menimbulkan Tindak Kejahatan

SAMPIT – Terjadinya tindak kejahatan yaitu aksi perampokan disebuah toko emas di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang diduga dilakukan oleh tiga orang siswa SMA untuk memenuhi kebutuhannya, menuai respon anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah.

Atas kejadian yang viral tersebut Sekretaris Komisi I DPRD Kotim Hendra Sia berharap tidak terjadi di Kalimantan Tengah, khususnya daerah Kotim. Menurutnya, anak-anak, apalagi yang masih duduk di bangku SMP/SMA rentan akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Apalagi jika tidak dalam pantauan orang tua.

“Kita tahu saat ini masyarakat sedang mengalaminya kesusahan ekonomi karena pandemi, dengan kebutuhan yang besar jangan sampai di daerah Kotim ini muncul kejadian seperti yang terjadi di Kalimantan Timur,” ucap Hendra Sia, Senin 3 Agustus 2020.

Menurut legislator yang membidangi bagian hukum dan pemerintahan itu, tindakan anak SMA saat diinterogasi oleh kepolisian salah satu diantara mereka ada yang mengaku melakukan tindakan kriminal karena kendala pembelajaran daring.

Lebih spesifik dijelaskan politisi partai Perindo ini, bahwa tindakan kriminal itu karena ada niatan serta tuntutan ekonomi dan kebutuhan.

Maka dari itu, ia meminta jangan sampai memaksa jika memang siswa atau orang tua siswa tidak mampu untuk melakukan belajar daring, dan harus dicarikan solusi untuk yang tidak mampu daring. Misalnya, diberikan waktu untuk ke sekolah mengambil materi untuk dipelajari.

“Pemerintah Daerah terutama Dinas Pendidikan supaya bisa menyampaikan ke tenaga-tenaga pendidik untuk lebih memperhatikan kendala siswa dan siswi mereka dalam menempuh pendidikan di masa pandemi ini, jangan cuman mementingkan materi tapi membuat siswa dan orang tua siswa merasa berat,” tuturnya. (Im/beritasampit.co.id).

Legislator Minta Kejadian Saat Pemilu 2019 Tidak Terulang di Pilkada

Legislator Minta Kejadian Saat Pemilu 2019 Tidak Terulang di Pilkada

IM/BERITA SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur Komisi I, Khozaini.

SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat agar kejadian saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu tidak terjadi saat pelaksanaan Pilkada.

“Saat penyelenggaraan Pemilu tahun lalu, KPU Kotim mengalami kekurangan surat suara. Jangan sampai hal itu terulang kembali dalam Pilkada 9 Desember 2020 mendatang,” sebut Khozaini anggota DPRD Kotim Komisi I, Rabu 29 Juli 2020.

BACA JUGA:   Soal Kasus Asusila di Kotim, Anggota DPRD Angkat Bicara

Selain surat suara, legislator partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura ini meminta kepada KPU Kotim juga harus memastikan ketersediaan kotak dan bilik suara agar saat proses pendistribusian logistik tidak terhambat dengan adanya masalah kekurangan.

Ia mengakui, menyaksikan sendiri banyaknya kekurangan surat suara saat Pemilu 2019 lalu. Dampak dari masalah itu membuat banyak pendukungnya yang mengadu karena tidak bisa memberikan hak pilih akibat surat suara habis. Karena masalah tersebut banyak hak pilih masyarakat yang terabaikan lantaran masyarakat enggan datang TPS menunggu surat suara.

BACA JUGA:   Polsek Cempaga Sosialisasikan Larangan Pembakaran Lahan

“Saya meminta KPU agar benar-benar teliti dalam ketersediaan alat-alat dalam Pildaka tahun ini, jangan sampai terjadi di pilkada ini. Mengingat itu kesalahan yang cukup fatal,” tutup Khozaini. (Im/beritasampit.co.id).

Penurunan Biaya Penambahan Daya Listrik Diapresiasi, Komisi II DPRD Kotim: Perlu Kita Pertanyakan

Penurunan Biaya Penambahan Daya Listrik Diapresiasi, Komisi II DPRD Kotim: Perlu Kita Pertanyakan

IST/BERITA SAMPIT – Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Hj. Darmawati.

SAMPIT – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hj. Darmawati mengapresiasi dengan adanya penurunan biaya bagi masyarakat yang ingin menambah daya listrik, tetapi ia juga mempertanyakan kenapa penurunan harga itu sangat signifikan.

”Kita apresiasi dengan adanya penurunan biaya untuk penambahan daya listrik, tetapi kok sangat signifikan turunnya. Apa karena sebelumnya sudah banyak untung, tapi perlu kita pertanyakan juga,” sebut Hj. Darmawati, Rabu 29 Juli 2020.

Dilihat dari sisi lain, dikatakan legislator partai Golongan Karya ini bahwa dengan adanya penurunan biaya itu memang membawa manfaat tersendiri bagi masyarakat. Lebih khusus bagi masyarakat yang berekonomi kelas bawah, terlebih lagi disaat pandemi Covid-19.

BACA JUGA:   Mayat Tanpa Identitas Ditemukan Mengapung di Teluk Bogam

“Ada manfaat bagi masyarakat, apalagi kita semua tahu bahwa saat ini daerah di seluruh Indonesia sedang di landa pandemi covid-19. Dengan adanya penurunan biaya pasti memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, karena pengguna listrik saat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah pasti lebih besar,” katanya.

Penurunan biaya tambah daya listrik tersebut seperti keterangan resmi PLN 15 Juli 2020, perseroan tengah menggelar promo diskon harga tambah daya dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI ke – 75.

BACA JUGA:   Camat Sampaikan Keluhan Kepada Bupati Kotim Tentang Gangguan Listrik

Perusahaan milik BUMN ini memberikan diskon penambahan daya, dari semula pelanggan perlu mengeluarkan biaya hingga Rp 4,8 juta, menjadi hanya Rp 170.845.

Promo diskon penambahan daya ini juga diharapkan mampu memfasilitasi kebutuhan listrik pelanggan yang tengah meningkat, seiring masih berlanjutnya tren bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Sementara itu, Darmawanti mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 hijriah tahun 2020 bagi masyarakat yang menjalankannya, “Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat menjalani rutinitas di tengah pandemi Covid-19,” tambahnya. (Im/beritasampit.co.id).

Komisi IV DPRD Kotim Sidak Kelayakan Aktivitas Doking di Tanah Mas

Komisi IV DPRD Kotim Sidak Kelayakan Aktivitas Doking di Tanah Mas

SIDAK :IST/BERITASAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur Komisi IV saat berada di wilayah perusahaan PT. Nusantara Docking Sejahtera.

SAMPIT – Jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan sida PT. Nusantara Docking Sejahtera yang beroperasi di wilayah Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Baamang.

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka persiapan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kotim yang masuk dalam program legislasi pada tahun ini. Lewat sidak itu jajaran Komisi IV ingin memastikan aktivitas perusahaan itu berjalan dengan baik serta mematuhi semua aturan dalam berinvestasi Kotim.

Dadang Siswanto, selaku Ketua Komisi IV didampingi oleh anggotanya Pardamean Gultom, Nadie Enggon, serta Ketua Bapemperda Handoyo J Wibowo menjelaskan, dalam Raperda itu salah satu usaha yang sangat terdampak nantinya adalah sektor jasa kepelabuhanan.

“Dimana dalam Raperda itu nantinya kemungkinan areal pelabuhan usaha doking kapal serta terminal khusus lainnya akan dievaluasi secara total oleh pemerintah daerah. Ketika dibahas Raperda itu di DPRD, kami sudah ada bahan dari tinjauan lapangan ini. Nanti tidak serta merta yang disampaikan pemerintah kita aminkan,” tuturnya Rabu 29 Juli 2020.

BACA JUGA:   Dua Pengedar Mengaku Pertama Kali Bisnis Narkoba, Polisi Akan Ungkap Jaringannya

Dirinya juga menegaskan pihaknya dari Komisi IV sendiri akan mencoba menelaah satu persatu pasal-perpasal dalam Raperda yang diajukan, bahkan menurutnya DPRD dalam waktu dekat ini akan segera melakukan peninjauan sejumlah usaha pelabuhan yang ada di daerah bumi habaring hurung.

“Hasil dilapangan ini juga nantinya jadi bahan dari pembahasan RDTR, kami juga sekaligus menekankan bahwa keselamatan kerja, legalitas usaha pelabuhan, pemberdayaan tenaga kerja juga wajib dilakukan oleh pihak investor yang ingin secara legal beroperasi di wilayah Kotim,” jelas Dadang.

BACA JUGA:   Yoyo-Madi Gagal Melaju di Pilkada Kotim

Saat disinggung terkait kelayakan pelabuhan atau dermaga, tempat penampungan limbah, dan termasuk fasilitas tempat pengedokan kapal, mengingat perusahaan Docking juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kepelabuhanan masuk dalam kategori Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang mana perizinannya diterbitkan oleh Dirjen Hubla itu, legislator Partai PAN ini menegaskan pihaknya belum sampai mengarah pada kesimpulan kelayakan secara teknis.

“Belum mengarah kepada kesimpulan kelayakan teknis, sidak yang kami lakukan untuk melihat keberadaan TUKS, terutama yang berada di wilayah kecamatan atau kota,” demikian Dadang Siswanto.

(im/beritasampit.co.id).

DPRD Apresiasi Pertunjukan Latihan Sispamkota

DPRD Apresiasi Pertunjukan Latihan Sispamkota

IM/BERITASAMPIT – H. Rudianur wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.

SAMPIT – Setelah menyaksikan secara langsung pelatihan Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) persiapan pengamanan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah dan bupati dan wakil bupati.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memberikan apresiasi dan takjub dengan simulasi yang di lakukan.

”Kegiatan simulasi Sispamkota yang dilaksanakan oleh Polres Kotim gabungan Polres Katingan dan Seruyan sangat bagus, tentunya dengan di perlihatkan nya kegiatan ini kita tahu bahwa institusi kepolisian siap mengamankan jalannya Pilgub dan Pilbup 9 Desember 2020 mendatang,” kata H. Rudianur, Selasa 28 Juli 2020.

BACA JUGA:   PDIP Jadi Rebutan di Kotim

Menurut nya pelaksanaan kegiatan pengamanan Pilkada memang sudah saatnya harus dilakukan sedini mungkin guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa yang di simulasikan hari ini luar biasa, tentunya kami selaku anggota DPRD Kotim sangat apresiasi aparat yang memperlihatkan unjuk kebolehan dalam simulasi.

Sementara itu legislator partai Golkar ini meminta kepada institusi Polri harus benar-benar netral dalam pelaksanaan Pilkada. Selain institusi Polri, institusi TNI juga juga harus menunjukkan sikap netralitas.

BACA JUGA:   Astaga, Tiga Hari Kecamatan Pulau Hanaut Gelap Gulita

“Selain dua institusi Polri dan TNI, Aparatur Sipil Negara juga harus benar-benar menunjukkan netralitas. Karena siapun yang menang dalam Pildaka 9 Desember 2020 berarti itulah pemimpin yang harus kita terima,” demikian Rudianur.

(im/beritasampit.co.id).

DPRD Soroti Balapan Liar di Kota Sampit

DPRD Soroti Balapan Liar di Kota Sampit

IM/BERITASAMPIT – Hendra Sia, Sekretaris Komisi I DPRD Kotawaringin Timur.

SAMPIT – Aksi ugal-ugalan balapan liar di jalan raya di dalam Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mendapat perhatian dari kalangan DPRD

Karena kembali maraknya balapan liar itu mengundang reaksi dari anggota DPRD Kotim Komisi I Hendra Sia. Dirinya meminta agar ada upaya pencegahan dari aparat penegak hukum.

“Yang terbaru ini, tepat pada malam Minggu kemarin kalau tidak salah sampai terjadi kecelakaan yang merugikan pengendara lainnya akibat adanya aksi balapan liar. Karena itu harus harus pencegahan serius oleh jajaran Satlantas tentunya,” beber Hendra Sia.

BACA JUGA:   Bupati Kotim Letakan Batu Pertama Pembangunan Dermaga Penyeberangan

Sekretaris Komisi I ini juga berharap agar adanya langkah-langkah serius guna mengurangi aksi balap liar di Kotim, dan hal itu bisa diawali dari rumah anak-anak yang melakukan balapan.

Seperti adanya ketegasan dari orang tua untuk tidak memberikan fasilitas kendaraan kepada anak di bawah umur, karena di nilai paling rentan dalam melakukan aksi balapan liar.

BACA JUGA:   Ayo Manfaatkan Fitur Skrining Mandiri Covid-19 Lewat Mobile JKN

“Bukan hanya aparat saja yang harus terlibat, orang tua pada khususnya yang memiliki anak di bawah umur agar jangan di berikan sepeda motor, akibatnya bisa fatal. Dan banyak disalah gunakan oleh anak-anak di bawah umur,” katanya.

Kader partai Perindo ini juga menambahkan agar instansi terkait bisa bahu-membahu dalam mencegah aksi kenakalan remaja di jalanan maupun mengantisipasi munculnya tindak kejahatan lain di jalanan.

(im/beritasampit.co.id).

Soal Kasus Asusila di Kotim, Anggota DPRD Angkat Bicara

Soal Kasus Asusila di Kotim, Anggota DPRD Angkat Bicara

IST/BERITASAMPIT – Riskon Fabiansyah, Anggota DPRD Kotawaringin Timur Komisi III.

SAMPIT – Baru-baru ini masyarakat Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dihebohkan dengan mencuatnya kasus asusila, atas peristiwa itu Anggota DPRD Kotim komisi III Riskon Fabiansyah angkat bicara.

Maraknya kasus asusila yang terjadi baru-baru ini dimana korbannya rata-rata anak dibawah umur. Maka perlu jadi perhatian serius dari semua stake holder, baik pemerintah daerah, dan orang tua.

“Karena disituasi pandemi covid-19 menuju kebiasaan normal baru ini, membuat anak-anak kita harusnya lebih banyak di rumah dan diawasi oleh orang tuanya. Perlu juga adanya sentuhan kebijakan dari pemerintahnya daerah dalam rangka agar meminimalisir kejadian asusila pada anak,” kata Riskon Fabiansyah, Selasa 28 Juli 2020.

BACA JUGA:   Perusahaan Bantah Pembangunan Bunker CPO di Bagendang Bermasalah

Disebutkan pria yang akrab disapa Eko ini, pola pendidikan dimasa covid-19 memaksa pemerintah pusat untuk menghentikan sementara pola pembelajaran tatap muka karena resiko yang besar untuk tertular covid-19 bagi anak-anak.

Maka dalam hal ini pemerintah Kotim di tuntut untuk mengeluarkan kebijakan melalui dinas pendidikan agar kegiatan anak-anak selama belajar dari rumah bisa termonitor dengan baik, sehingga kejadian asusila yang menimpa anak-anak tidak terulang kembali.

BACA JUGA:   Tenyata ini Alasan Fraksi Demokrat Ikut Tolak Pembentukan Pansus Covid-19

Tidak kalah penting peran dari orang tua dalam mengawasi anak-anaknya selama pola belajar dari rumah dengan tidak membiarkan anak-anak keluar dari rumah tanpa didampingi anggota keluarga yg lebih dewasa.

“Jangan sampai anak-anak kita jadi korban tindakan asusila dari orang-orang yang tidak bermoral, disamping itu juga kita ikut melindungi anak-anak kita dari resiko tertular pandemi covid-19,” demikian politikus dari partai Golongan Karya ini.

(im/beritasampit.co.id

Soal Wacana Maju di Pilkada Kotim, Begini Komentar Sutik!

Soal Wacana Maju di Pilkada Kotim, Begini Komentar Sutik!

IST/BERITASAMPIT – Sutik, Kader partai Gerindra yang juga anggota DPRD Kotawaringin Timur Komisi I.

SAMPIT – Hingga kini bakal calon Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) M Rudini Darwan Ali belum membongkar siapa yang akan mendampinginya dalam pesta demokrasi 9 Desember 2020.

Baru-baru ini pun tersiar kabar masyarakat menginginkan anak almarhum H Darwan Ali itu dipasangkan dengan Ketua DPC Hanura Kotim Hary Rahmat Panca Setia Namun, dilain pihak ada nama kader partai Gerinda yakni Sutik.

Kepada beritasampit.co.id ketika di wawancarai via WhatsApp Minggu 26 Juli 2020, Sutik menyebutkan bahwa masyarakat menginginkan dirinya untuk maju dalam Pildaka 9 Desember mendatang. Namun dirinya mengelak saat ditanya apakah sudah ada deal Politik antara dirinya dan Kader PAN Tersebut.

BACA JUGA:   Pembukaan Tempat Wisata di Kotim Tunggu Terbit Perbup

“Kalau dukungan dari masyarakat banyak yang dukung, tapi saya ikuti perintah partai saja. Karena saya juga adalah kader dan harus mentaati aturan partai,” sebut Sutik, Minggu pagi.

Beberapa waktu yang lalu Ketua DPC Gerindra Ary Dewar ketika dikonfirmasi mengenai siapa yang akan direkomendasikan dalam pesta demokrasi itu, Ary dewan mengaku akan tetap mendukung Ibu Suprianti (buk Rambat) sebagai Bupati dan Sanidin yang merupakan kader partai berlambang kepala garuda itu maju dalam Pilkada.

BACA JUGA:   Dewan Minta Data Kependudukan Diperbaiki Sebelum Masa Pilkada

“Saya kader gerindra siap apa yang diintruksikan dari partai, kalau partai menunjuk saya mencalon wakil bupati Kotim saya siap, tapi kalau partai Gerindra tidak merekomendasikan ke saya, saya tidak akan maju sebagai wakil bupati. Dan harus memenangkan kader yang di usung partai Gerindra,” demikian Sutik yang merupakan anggota DPRD Kotim komisi I itu.

(im/beritasampit.co.d).

Selain Jalan, PJU di Tanah Mas Bisa Dimasukan Dalam Anggaran Tahun 2021

Selain Jalan, PJU di Tanah Mas Bisa Dimasukan Dalam Anggaran Tahun 2021

IST/BERITA SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur Komisi IV, Handoyo J Wibowo.

SAMPIT – Rapat Dengar Pendapat (RDP) anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) dengan dua perusahaan yang beroperasi di Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Baamang beserta Dinas Penkerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selain pembangunan jalan, Komisi IV DPRD Kotim juga meminta agar adanya pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).

”Bukan hanya jalannya saja yang harus kita perhatikan, tapi juga kondisi penerangan jalan setelah jalan itu selesai dikerjakan. Untuk PJU di Kelurahan Tanah Mas bisa dimasukan ke anggaran tahun 2021 mendatang,” ucap Anggota DPRD Kotim Komisi IV Handoyo J Wibowo ketika dimintai komentar dalam forum RDP, Kamis 23 Juli 2020.

BACA JUGA:   Ini Sikap PC NU dan PD Muhammadiyah Kotim Soal RUU HIP

Ketua Bapemperda ini juga memberikan apresiasi kepada pihak perusahaan. Dimana hasil dari kesimpulan rapat ini bisa dimaksimalkan dengan etika baik perusahaan akan adanya pemeliharaan. Disebutkannya melalui dana sharing membangun jalan atau konsorsium bisa dilaksanakan.

“Karena memang sejak adanya dua perusahaan itu (red- PT. Sinar Jaya Inti Mulia dan PT Nusantara Docking Sejahtera) beroperasi di Tanah Mas masyarakat banyak mengeluh sehingga mekanismenya harus segera dibicarakan, dan untuk pembangunan jalanya kita serahkan kepada pemerintah yang memahaminya,” jelas politisi Demokrat ini.

BACA JUGA:   Hadiri Pelantikan Kades, Ini Pesan Ketua DPRD Kotim

Legislator Daerah pemilihan II ini mengatakan, bahwa PJU memang diperlukan di Tanah Mas, maksud dan tujuannya tidak lain agar aman dan tidak terjadi kecelakaan, serta terjadinya kejahatan.

“Karena jalan disana termasuk jalan kabupaten, sehingga dirasa perlu diberikan penerangan. Mungkin Dinas Perhubungan bisa usulkan dalam anggaran tahun 2021 nantinya,” tutup Handoyo J Wibowo. (Im/beritasampit.co.id).

Copyright © 2020 Sampit