Dewan Sebut Sektor Vital di Kotim Belum Bisa Diatasi Dengan Cepat

Dewan Sebut Sektor Vital di Kotim Belum Bisa Diatasi Dengan Cepat

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Parimus

SAMPIT – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Parimus, menyebutkan bahwa sampai saat ini Kabupeten yang berjuluk Habaring Hurung belum bisa mengatasi sektor vital dengan cepat.

Hal itu menurutnya disebabkan Kotim diangap masih kurang memaksimalkan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga sehingga sektor vital seperti telekomunikasi, air bersih dan listrik belum bisa terpenuhi untuk semua daerah.

“Kotim saat ini sudah mulai berkembang dengan baik, namun dalam hal menjalin kerjasama dengan pihak ketiga belum maksimal. Jika dimaksimalkan bisa bekerjasama untuk pengadaan sektor vital yang disebutkan tadi,” ungkap Parimus, Jumat 14 Agustus 2020.

BACA JUGA:   DPMD Kotim Bekali Kades Baru Dilantik Mengenai RPJMDes

Masih kurangnya koordinasi antar perusahaan listrik dengan perusahaan yang berada dalam wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik dan komitmen untuk melakukan kerjasama penyaluran dan pembangunan jaringan listrik untuk warga yang berada di areal perkebunan yang sebenarnya dapat merasakan fasilitas penerangan juga belum dimaksimalkan.

“Seharusnya perusahaan yang menggunakan tenaga listrik besar yang berada di pelosok menjadi penunjang peningkatan perekonomian. Yakni melalui peningkatan infrastruktur pembangunan fasilitas penerangan bagi warga di pedalaman atau yang belum terjangkau,” beber Parimus.

BACA JUGA:   Latih Napi Berkarya, Lapas Sampit Jalin MoU Dengan Dinas Perikanan

Ditambahkan Ketua DPD Demokrat ini, di kabupaten dengan julukan Kota Mentaya ini banyak desa yang masih belum merasakan air bersih, terkadang mereka hanya mengandalkan sumur yang dibuat dengan cara tradisional untuk dikonsumsi sehari-harinya.

“Di daerah pedalaman jika musim kemarau, air bersih sangat sulit ditemukan hal ini karena tidak adanya fasilitas pengelolaan air bersih. Tentunya ini harus jadi perhatian pemerintah untuk warga di daerah pedalaman,” tutupnya.

(im/beritasampit.co.id).

Penerapan Protokol K3 Masih Diabaikan

Penerapan Protokol K3 Masih Diabaikan

IST/BERITASAMPIT – Pardamean Gultom Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.

SAMPIT – Beberapa kali setelah anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), khususnya Komisi IV mengunjungi perusahaan di sektor pelabuhan. Kerap menemukan adanya pelanggaran protokol kerja.

Pardamean Gultom yang juga merupakan anggota Komisi IV menyebutkan bahwa protokol Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 masih sering diabaikan oleh pihak perusahaan.

“Dari beberapa kecelakaan kerja yang terjadi di Kotim, didominasi faktor kesalahan manusia. Faktor ini sangat signifikan, sekitar 80 sampai 90 % karena kesalahan manusia yang menyebabkan kecelakaan kerja,” kata Pardamean Gultom, Rabu 12 Agustus 2020 saat di wawancarai di ruang kerjanya.

BACA JUGA:   Belajar Daring Jangan Sampai Menimbulkan Tindak Kejahatan

Penerapan K3 menurut legislator partai Nasdem itu jangan hanya sebatas tulisan saja. Namun harus betul-betul diterapkan, baik dari pihak perusahaan yang bersangkutan maupun pengawasan dari pemerintah, karena hal itu menyangkut nyawa seseorang.

“Perusahaan yang memiliki resiko tinggi akan terjadinya kecelakaan kerja masih banyak yang belum menerapkan K3, padahal ini adalah keharusan dan kewajiban yang harus mereka laksanakan,” bebernya.

BACA JUGA:   Peningkatan Jalan Samuda-Ujung Pandaran Telan Dana Rp 38,9 Miliar

(im/beritasampit.co.id).

Dewan Minta Ketersediaan Pangan di Kotim Harus Jelas

Dewan Minta Ketersediaan Pangan di Kotim Harus Jelas

IM/BERITASAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur komisi II, Megawati.

SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah meminta kepada pihak pemerintah daerah melalui dinas terkait terkait dengan ketersediaan pangan.

Hal itu disampaikan oleh legislator komisi II DPRD Kotim, Megawati. Menurutnya pemerintah daerah melalui dinas terkait harus menjamin ketersediaan bahan ketahanan pangan, apabila sampai saat ini kabupaten dengan julukan Kota Mentaya ini belum bebas dari pandemi covid-19.

“Ketersedian bahan kebutuhan dan stok pangan kita harus jelas ketersediaannya, dalam hal ini instansi terkait di kabupaten ini harus memastikan dan menjamin ketahanan pangan kita tetap aman dan tersedia,” kata Megawati, Rabu 12 Agustus 2020 saat dijumpai di ruang kerjanya.

BACA JUGA:   Gubernur Apresiasi Bupati Kotim dalam Penanganan Covid-19

Politisi Partai Amanat Nasional ini menjelaskan, beberapa bulan ke depan pemenuhan bahan pangan bagi masyarakat perlu untuk ditingkatkan. Masyarakat yang memiliki lahan pertanian agar tetap bertani, tetapi harus mawaspadai diri terhadap penyebaran Covid-19.

Menurutnya, masyarakat Kotim saat ini cukup baik dalam membudidayakan tanaman hortikultura atau tanaman kebun. Penggunaan pupuk organik dan penanamannya juga sangat bagus, tetapi peningkatan produksi yang perlu untuk diperhatikan.

BACA JUGA:   Pemilik Bangunan Setuju Keluarkan Alat Pancang Paku Bumi dan Perbaiki Rumah Warga yang Retak

“Karena dari petani ini kita bisa memaksimalkan ketersedian dan stabilnya bahan pangan, instansi terkait juga harus bisa bahu membahu bersama para petani dalam hal ketersediaan bahan pangan,” sebutnya.

Ketersediaan bahan pangan, kata Megawati merupakan kekuatan untuk menghadapi persoalan pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia lebih khusus daerah dengan semboyan bumi Habaring Hurung ini.

(im/beritasampit.co.id).

Dewan Nilai Bandara H Asan Sampit Perlu Direnovasi

Dewan Nilai Bandara H Asan Sampit Perlu Direnovasi

IST/BERITASAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur Komisi IV, M Kurniawan Anwar.

SAMPIT – Kota Sampit merupakan barometer Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Geliat ekonomi yang bergerak masih menandakan pertumbuhan ekonomi bernilai dan menjadikan tren positif. Maka dari itu infrastruktur pendukung seperti bandara dinilai perlu di upgrade (peningkatan).

Menurut anggota DPRD Kotim M. Kurniawan Anwar bandara merupakan akses cepat lalulintas manusia dan barang menuju dan keluar Kota Sampit. Oleh sebab itu, dengan growth (pertumbuhan) ini harus terjaga dengan adanya peningkatan bandara H Asan Sampit.

Sedangkan dari segi panjang dan lebar landasan pesawat ternyata harus segera di upgrade agar pesawat jenis Airbus A320 atau boing 737-800 bisa mendarat dengan lancar.

BACA JUGA:   Animo Warga Perumnas Berkurban Masih Tinggi di Tengah Pandemi Covid-19

“Landasan saat ini hanya 2.050 meter sehingga pesawat jenis A320 dan 737-800 belum stadart untuk bisa mendarat. Dengan pesawat lebih besar maka akan banyak airlines yang dapat melayani penerbangan dari dan ke Sampit menuju kota-kota besar di Indonesia,” sebut M. Kurniawan Anwar, Selasa 11 Agustus 2020.

Legislator fraksi PAN juga anggota komisi IV DPRD ini pun mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk segera menambah panjang landasan, toh, dulu sudah pernah ada tim appraisal (penilaian) untuk perhitungan lahan agar bisa menambah landasan. Setidaknya landasan bisa bertambah 500 meter.

BACA JUGA:   Pendidikan di Kotim Tetap Jalan Sesuai Kemampuan Siswa di Tengah Pandemi Covid-19

“Disisi lain, ujung landasan ada obstacle (gangguan) bergerak yaitu lalu lalang kapal. Terkait masalah itu kami sudah berkomunikasi dengan pihak bandara H Asan sampit, mereka siap membangun apabila sudah ada lahan yang di support pemerintah daerah untuk landasan bahkan parkir serta gedung keberangkatan dan kedatangan yang lebih baik di area bandara. Dan tentunya akan menjadi citra bagus untuk kota yang memiliki slogan bumi habaring hurung ini,” panjang beber pria yang akrab disapa Iwan itu.

(im/beritasampit.co.id).

Sekretaris Komisi I Minta HGB PT Betang Ekaprima Dicabut

Sekretaris Komisi I Minta HGB PT Betang Ekaprima Dicabut

SUASANA :IM/BERITASAMPIT – Suasana rapat lintas agama terkait TPU Jalan Jenderal Sudirman di ruang rapat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur.

SAMPIT – Mengenai carut marut sengketa tanah kuburan lintas agama di Jalan Jendral Sudirman, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Hendra Sia meminta Hak Guna Bangunan (HGB) PT Betang Ekaprima harus di cabut.

Permintaan itu bukan tanpa hal, jika disangkutkan dengan undang-undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentu bisa menjadi landasan kuat dalam penyelesaian masalah lahan antara pemerintah daerah, masyarakat setempat dan PT Betang Ekaprima.

“Didalam isi undang-undang Agraria tersebut jelas, sudah sepantasnya HGB PT Betang Ekaprima harus dicabut,” jelasnya.

BACA JUGA:   Polsek Cempaga Sosialisasikan Larangan Pembakaran Lahan

Dilain pihak legislator partai Perindo ini lewat rapat dengar pendapat TPU lintas agama yang diselenggarakan di ruang rapat DPRD Kotim, Rabu 5 Agustus 2020 menyampaikan dukungan atas keputusan Dinas Perumahan dan Permukiman Kotim yang menyebutkan akan mengamankan tanah dengan luasan 10,4 hektar itu untuk dibuatkan sertifikatnya.

Namun, dengan 10 hektar itu saja tidaklah cukup. Dalam SK Bupati tahun 1991 disebutkan 150 hektar akan dijadikan TPU, maka sekurang-kurangnya ada 100 hektar untuk lahan tersebut yang harus diamankan. Karena tanah yang merupakan sisa dari lahan sengketa dengan luas 10 hektar yang dijanjikan akan diamankan tersebut bukanlah solusi.

BACA JUGA:   Brenzeel 48 Dibuka, Terapkan Protokol Kesehatan Layani Pelanggan

“Jika undang-undang itu diterapkan maka pihak perusahaan tidak bisa berkutik. Kenapa, karena ini untuk kepentingan masyarakat umum, dan sudah tertuang jelas di dalam undang-undang tersebut,” demikian anggota DPRD dapil V ini.

(im/beritasampit.co.id).

Berjalan 7 Jam, Berikut Keputusan RDP Makam Lintas Agama

Berjalan 7 Jam, Berikut Keputusan RDP Makam Lintas Agama

IST/BERITA SAMPIT – Suasana RDP Makam Lintas Agama

SAMPIT – Setelah berjalan selama 7 Jam lamanya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) kesimpulan Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tentang makam lintas agama TPU Jalan Jenderal Sudirman, akhirnya terdapat tiga poin yang di sepakati bersama.

”Setelah dilaksanakan rapat kesimpulan atas makam lintas agama dengan memakan waktu yang cukup lama, ada tiga poin yang disepakati bersama,” ucap Ketua Komisi I DPRD Kotim, Agus Seruyantara saat memimpin rapat. Rabu 5 Agustus 2020.

Dalam rapat yang dihadiri juga Kepala DPMPTSP Kotim, Disperkim, dan instansi pemerintah terkait, termasuk PT. Betang yang merupakan pihak sengketa atas tanah makam lintas agama itu. Poin pertama yang disepakati yakni, Surat Keputusan Bupati Nomor 578/500.01.42.1991 Tanggal 8 April 1991 tetap berlaku.

BACA JUGA:   Disorot, Tanah Longsor Perbatasan Kotim-Seruyan Langsung Ditimbun

Kedua, segala hal yang terkait kepemilikan oleh pihak ketiga atau masyarakat sesuai Surat Keputusan Nomor 578/500.01.42.1991 Tanggal 8 April 1991 wajib di selesaikan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, pada poin kesimpulan Ketiga. Yaitu sesuai dengan SK bupati
Nomor 578/500.01.42.1991 Tanggal 8 April 1991 pengurus masing-masing agama wajib mengamankan lokasinya seusai dengan luasan yang dibagi oleh pemerintah daerah.

BACA JUGA:   Penerima BLT-DD Ujung Pandaran tidak Bisa Diwakilkan

Sebelum menutup rapat koordinasi tersebut, Ketua Komisi I mempertanyakan apakah poin yang dibacakan cukup kepada para tamu undangan yang hadir. “Apakah cukup jelas tiga poin yang saya bacakan tadi,” tanya legislator partai PDI Perjuangan itu.

Atas pertanyaan itu, pihak tamu undangan dengan serentak bersuara menyepakatinya dengan diikuti tepuk tangan yang meriah sebelum mereka meninggalkan ruangan rapat.

(im/beritasampit.co.id).

PT SMG Akan Dipanggil Dewan, Terkait Apa Ya?

PT SMG Akan Dipanggil Dewan, Terkait Apa Ya?

IST/BERITA SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Dadang Siswanto yang juga merupakan Ketua Komisi IV.

SAMPIT – Jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan memanggil pihak PT. Surya Mentaya Gemilang (SMG) yang memiliki Terminal Khusus (Tersus) berlokasi di Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga.

Pemanggilan itu guna untuk menindak lanjuti hasil temuan di lapangan berdasarkan hasil sidak Komisi IV. Lewat sidak ini ditemukan ada beberapa Tersus yang perizinannya berdasarkan izin Tempat Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) tersebut dinilai tidak layak beroperasi sesuai dengan fakta di lapangan.

“Kami akan panggil pihak PT. SGM ini lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) minggu depan, semoga saja tidak ada kendala,” sebut Ketua Komisi IV DPRD Kotim Dadang Siswanto, Rabu 5 Agustus 2020.

BACA JUGA:   14 Item Usulan Pembangunan Desa Ujung Pandaran, Ini Perkiraan Skala Prioritas?

Belum lama ini jajaran Komisi IV bergerak melakukan sidak usaha TUKS dan ditemukan fakta di lapangan yang mengarah kepada dugaan tidak layaknya beberapa Tersus di Kotim ini untuk beroperasi.

“Tentunya jadi jadi pertannya, kok bisa beroperasi sudah 20 tahun ini sementara kondisi lapangannya seperti itu. Kalau memang standarnya seperti itu saya kira DAS cempaga akan di penuhi Tersus nantinya,” kata Dadang.

Sesuai aturan menurut Dadang, Tersus dan TUKS dibangun dan dioperasikan, hanya bersifat menunjang kegiatan pokok perusahaan. Pembangunan pelabuhan hanya bertujuan untuk menunjang usaha pokok dari perusahaan tersebut seperti pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dok dan galangan kapal.

BACA JUGA:   Disorot, Tanah Longsor Perbatasan Kotim-Seruyan Langsung Ditimbun

Kendati domain perizinan sektor kepelabuhanan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, DPRD berhak melakukan pengawasan terhadap Tersus dan TUKS yang beroperasi di daerah Kotim.

“Maka dari itulah Komisi IV melakukan kunjungan lapangan memantau Tersus dan TUKS. Dalam rangka pengawasan dan pembinaan ini akan berkelanjutan karena dinilai cukup banyak pelabuhan di daerah ini,” tegas legislator partai PAN tersebut.

Anggota DPRD Dapil II ini menambahkan, tentang rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Detail Tata Ruang yang nantinya akan menetapkan kawasan-kawasan sesuai peruntukannya, harus menjadi perhatian perusahaan jika ingin mengembangkan kegiatan perusahaan agar tidak bertentangan dengan peraturan daerah. (im/beritasampit.co.id).

Rapat Bahas Kasus Tanah Makam Lintas Agama di DPRD Kotim Sempat Memanas

Rapat Bahas Kasus Tanah Makam Lintas Agama di DPRD Kotim Sempat Memanas

RAPAT : IM/BERITA SAMPIT – Rapat Dengar Pendapat terkait makam lintas agama di TPU Jalan Jenderal Sudirman.

SAMPIT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui jajaran Komisi I mengelar rapat menindak lanjuti terkait perkembangan hasil kesimpulan rapat dengar pendapat kasus tanah makam lintas agama beberapa waktu lalu, Rabu 5 Agustus 2020 pagi.

Rapat koordinasi yang dipimpin Ketua Komisi I Agus Seruyantara, didampingi Wakil Ketua Komisi Abdul Kadir dan Sekertaris Komisi I Hendra Sia dihadiri juga Kepala DPMPTSP Kotim, Disperkim, dan instansi pemerintah terkait, termasuk PT. Betang yang merupakan pihak sengketa atas Tanah Pemakaman Umum (TPU) lintas agama di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan MB Ketapang.

BACA JUGA:   Peningkatan Jalan Samuda-Ujung Pandaran Telan Dana Rp 38,9 Miliar

Selama berjalannya rapat sejauh pantauan, rapat sudah mulai memanas, lantaran karena dua pihak kuasa hukum, baik kuasa hukum lintas agama, maupun kuasa hukum PT Betang saling mengklaim hak atas tanah makam berdasarkan dokumen maupun izin yang menjadi pegangan masing-masing dari pihak terkait.

Kuasa hukum lintas agama Supian memaparkan, urgensinnya sesuai dengan sejarah TPU serta kronologis awal sehingga lahirnya makam lintas agama yang ada di Jalan Sudirman itu.

BACA JUGA:   Masyarakat Harus Disiplin Jalankan Imbauan Pemerintah Cegah Covid-19

“Kami meminta ketegasan atas hasil tindak lanjut yang real, oleh pemerintah daerah, terkait hasil rapat dengar pendapat yang sudah dilahirkan oleh Komisi I pada 17 Februari lalu,” tegas Supian di tengah forum. (im/beritasampit.co.id).

Dewan Sesalkan Adanya Desa yang Dikepung Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Dewan Sesalkan Adanya Desa yang Dikepung Wilayah Izin Usaha Pertambangan

IM/BERITA SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun (dua dari kanan) saat menerima kunjungan masyarakat, di temani legislator lainnya, Khozaini (pertama dari kanan) dan Agus Seruyantara (dua dari kiri).

SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun menyesalkan terkait carut marutnya proses penerbitan sejumlah izin pertambangan di sejumlah wilayah Kotim. Salah satunya, ialah izin dua perusahaan tambang bauksit di Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu.

“Tentunya kita sebagai wakil rakyat kita sangat menyesalkan, bayangkan saja aset desa, kecamatan hingga seluruh wilayah Desa Bukit Raya masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP),” papar Rimbun, Selasa Selasa 4 Juli 2020.

Akibatnya karena WIUP itu, legislator partai PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan, banyak usaha masyarakat setempat, khususnya pengurusan izin tambang galian C milik masyarakat terhambat lantaran terbentur dengan WIUP yang diterbitkan pemerintah.

BACA JUGA:   Dewan: Jangan Sampai Ada Pembiaran Terhadap Ikon Kota Sampit

Guna menyelesaikan masalah itu disebutkan Rimbun pihaknya dalam waktu dekat bakal melakukan rapat dengar pendapat, dengan menghadirkan dua perusahaan tambang bauksit pemegang WIUP, PT Duta Borneo Pratama Bauksit dan PT Sanmas Mekar Abadi.

“Bagaimana mungkin seluruh lahan desa masuk dalam areal WIUP dua perusahaan tersebut, lahan desa tersebut semestinya harus dikeluarkan dari WIUP, kami akan gelar rapat dengar pendapat. Dan ini komitmen kita bersama demi memperjuangkan hak masyarakat di sana,” sebutnya.

BACA JUGA:   PANTAS Kantongi Rekomendasi Golkar dan Nasdem

Selain itu pihaknya sering menerima keluhan dari masyarakat setempat hingga pengusaha tambang galian C yang memiliki legalitas atas lahan tersebut. Namun, dengan status lahan itu masuk dalam WIUP membuat masyarakat tidak berani membuka galian C lantaran terbentur aturan dan takut bersentuhan dengan hukum.

“Kita mengharapkan agar penegak hukum harus bekerja profesional untuk menangani masalah ini, harus di telusuri seperti apa proses penerbitan izin tersebut,” demikiannya. (Im/beritasampit.co.id).

Wacana Pemda Beri Hp Siswa, Jangan Sampai Jadi Penyalahgunaan Anggaran dan Kecemburuan Sosial

Wacana Pemda Beri Hp Siswa, Jangan Sampai Jadi Penyalahgunaan Anggaran dan Kecemburuan Sosial

IM/BERITA SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur Dapil V, Hendra Sia.

SAMPIT – Pemerintah Daerah (Pemda) Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Sekretaris Daerah beberapa waktu lalu mengeluarkan statement akan memberikan bantuan Handphone (Hp) kepada siswa tidak mampu di Kotim yang kesulitan belajar secara daring.

Menangapi hal tersebut anggota DPRD Kotim Dapil V Hendra Sia menyampaikan apresiasi atas wacana itu, karena dinilai menjadi solusi kendala pelajar dalam melakukan pembelajaran selama pandemi Covid-19 ini. Namun hal ini menurutnya, harus mempertimbangkan anggaran yang ada.

“Jangan sampai wacana Pemda ini nantinya akan menimbulkan masalah baru. Dilain pihak kami apresiasi itu. Namun harus dipikirkan lagi untuk pelajar yang di daerah terpencil yang tidak ada jaringan internetnya, sehingga harus ada solusi lebih baik terlebih lagi ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial dengan pelajar lainnya, karena Hp bukanlah barang yang murah,” tutur Hendra Sia, Selasa 4 Agustus 2020.

BACA JUGA:   Menjelang Hari Raya Idul Adha Kalapas Sampit Kumpulkan Pejabat Struktural

Menurut Hendra Sia kendati sudah diberikan Hp nantinya itu tidak bisa menyelesaikan masalah keluhan orang tua soal pengeluaran yang membengkak untuk membeli paket data. Sebab Hp itu tentunya perlu paket data untuk bisa digunakan dalam pembelajaran online selama pandemi.

“Ini memang masih wacana, akan tetapi jangan sampai menjadi ajang penyalahgunaan anggaran. Dan konsep pembelajaran harus jelas sebisa mungkin jangan memberatkan orang tua peserta didik dengan wacana itu,” timpalnya.

BACA JUGA:   Desa Rawa Sari Buktikan Keberhasilannya, Kadis PMD Kotim Berikan Apresiasi

Politisi partai Perindo ini menyampaikan, terkait dengan proses belajar mengajar yang masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat karena bersamaan dengan masa pandemi. Dirinya menawarkan ada solusi lain, yakni dengan melakukan sekolah secara bergantian.

“Adanya aturan tidak boleh melakukan
belajar secara luring itukan untuk
menghindari berkumpulnya orang banyak. Namum, tetap bisa melakukan pembelajaran. Sekolah bisa saja melakukan pembelajaran secara bergantian, misal 50% siswa hadir di pagi hari, dan 50% di sore hari,” demikian Hendra Sia. (Im/beritasampit.co.id).

Copyright © 2020 Sampit