Tag: Antara

Sampit (ANTARA) – Wakil Bupati Kotawaringin Timur HM Taufiq Mukri berterima kasih sekaligus bangga dengan dilaksanakannya kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-109 di Desa Bapinang Hilir dan Babirah Kecamatan Pulau Hanaut karena sangat bermanfaat.

“Program TMMD ini sejalan dan sangat membantu kami pemerintah daerah. Kecamatan Pulau Hanaut itu kan daerah terisolasi dan infrastrukturnya masih terbatas, makanya kami sangat berterima kasih karena TMMD ini sangat membantu pembangunan di desa terpencil,” kata Taufiq saat membuka TMMD ke-109 di aula Markas Kodim 1015/Spt, Selasa.

Turut hadir saat pembukaan, Kasrem 102/Pjg Kolonel Inf Ibrahim Pulungan serta Dandim 1015/Spt Letkol CZI Akhmad Safari yang juga Komandan Satuan Tugas TMMD setempat.

TMMD ke-109 dilaksanakan di Desa Bapinang Hilir dan Babirah terhitung mulai hari ini hingga 21 Oktober nanti. Berbagai sasaran fisik dan nonfisik sudah ditetapkan untuk dicapai.

Taufiq menilai kegiatan TMMD bukan sekadar kegiatan pembangunan dengan target fisik dan nonfisik, tetapi juga membawa dampak positif lainnya yaitu menggelorakan kembali semangat gotong-royong di tengah masyarakat.

TMMD menjadi formulasi yang tepat untuk menggalang semangat gotong-royong sekaligus membangun desa. Untuk itu pemerintah daerah berharap TMMD ke-109 dilaksanakan dengan baik.

Taufiq berharap kehadiran prajurit TNI dapat membantu agar kehidupan masyarakat, khususnya di lokasi TMMD bisa terus meningkat. Ini juga agar Kemanunggalan TNI dan rakyat semakin kokoh.

Baca juga:

“Terima kasih kepada TNI, Polri, SOPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan semua yang terlibat dalam TMMD Reguler ke-109. Terus jalin hubungan yang harmonis agar kita bisa terus berbuat untuk masyarakat dan daerah,” harap Taufiq.

Sementara itu, Komandan Kodim 1015/Spt Letkol CZI Akhmad Safari mengatakan, pihaknya sudah melakukan survei ke Desa Bapinang Hilir dan Babirah yang menjadi lokasi TMMD.

“Sudah kami survei, ada tiga jembatan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Masyarakat sangat berharap itu diperbaiki. Ini juga agar aktivitas lancar dan keamanan warga kita di sana saat melintas,” kata Akhmad Safari.

Sejak dibuka, sebanyak 150 personel langsung menjalankan tugas sesuai rencana yang telah ditetapkan. Akhmad Safari berharap TMMD ke-109 ini berjalan lancar, sukses dan sehat.

Baca juga:

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

Sampit (ANTARA) – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mengapresiasi dilaksanakan ikrar netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilu kepala daerah serentak 2020 dan diharapkan dijalankan sungguh-sungguh.

“Aturan mengharuskan ASN netral dalam pemilu. Tidak boleh ikut politik praktis. Netralitas itu harus dijalankan karena akan ada sanksi bagi ASN yang berani melanggar aturan,” kata Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rinie di Sampit, Selasa.

Rinie turut hadir saat pelaksanaan ikrar netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.  Dia mengapresiasi kegiatan ini, namun dia mengingatkan agar ini tidak sekadar seremonial, tetapi harus benar-benar dijalankan dengan baik sesuai aturan.

Pembacaan ikrar netralitas ASN dipimpin Bupati Supian Hadi diikuti ratusan peserta yang hadir. Kegiatan ini dinilai positif sebagai upaya mendorong ASN mematuhi aturan.

Tahun ini masyarakat Kotawaringin Timur akan mengikuti dua agenda pilkada sekaligus yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

Untuk pilkada kabupaten ini, ada empat bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kotawaringin Timur yakni Suprianti Rambat-Muhammad Arsyad, Halikinnor-Irawati, H Muhammad Rudini Darwan Ali-H Samsudin dan HM Taufiq Mukri-H Supriadi.

Dari para kandidat tersebut, sebagian besar merupakan pejabat publik. Muhammad Arsyad merupakan anggota DPRD Kotawaringin Timur, Halikinnor merupakan Sekretaris Daerah, Irawati merupakan anggota DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Rudini merupakan Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Samsudin merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kotawaringin Timur dan Taufiq Mukri merupakan petahana Wakil Bupati Kotawaringin Timur. Hanya Suprianti Rambat yang berasal dari latar belakang pengusaha.

Baca juga:

ASN diharapkan tetap netral meskipun ada peserta pilkada yang merupakan mantan pimpinan mereka. Tidak ada alasan bagi para abdi negara untuk memihak kepada pasangan calon manapun.

ASN memang memiliki hak politik, namun tidak boleh terlibat politik praktis. Dukungan terhadap pasangan calon, cukup dibuktikan dengan memberikan hak pilih sesuai hati nurani saat pemungutan suara pada 9 Desember nanti.

“Sebagai abdi negara, sudah seharusnya ASN menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam hal politik dengan menjaga netralitasnya. ASN jangan mengabaikan aturan karena ancaman sanksi cukup berat bagi pelanggan aturan,” demikian Rinie.

Rinie mengajak semua pihak mematuhi aturan dan melaksanakan pilkada dengan baik. Protokol kesehatan juga wajib dijalankan untuk mencegah penularan COVID-19 sehingga tercipta pilkada yang aman, lancar, damai dan sehat.

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

Sampit (ANTARA) – Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah menduduki urutan kedua secara nasional terkait tingkat kerawanan gangguan pemilu kepala daerah akibat pandemi COVID-19.

“Itu memang data resmi yang dikeluarkan Bawaslu Republik Indonesia. Tugas kami di daerah adalah menyampaikannya kepada publik untuk diwaspadai,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kotawaringin Timur, Muhammad Tohari di Sampit, Selasa.

Informasi itu berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IPK) pilkada 2020 yang dimutakhirkan pada September ini. Cukup mengejutkan mengetahui Kotawaringin Timur menempati urutan tertinggi kedua kabupaten/kota, namun ternyata di tingkat provinsi justru Kalimantan Tengah yang menduduki peringkat pertama paling rawan gangguan akibat pandemi COVID-19.

Berdasarkan siaran pers Bawaslu, terdapat 50 kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi. Angka tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan IKP mutakhir Juni 2020 yang menyebutkan 26 kabupaten/kota terindikasi rawan tinggi dalam hal pandemi COVID-19.

Beberapa indikator untuk mengukur kerawanan tersebut di antaranya adanya penyelenggara pemilu yang terinfeksi COVID-19 dan/atau meninggal karenanya, adanya penyelenggara pemilu yang mengundurkan diri karena wabah COVID-19, adanya lonjakan pasien dan korban meninggal dunia karena COVID-19 dan adanya penolakan penyelenggaraan Pilkada 2020 dari masyarakat awam maupun dari tokoh masyarakat lantaran pandemi.

Tercatat ada 10 daerah dengan kerawanan tertinggi dalam aspek pandemi adalah Kota Depok, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Manado, dan Kabupaten Bandung. Kemudian Kabupaten Sintang, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bone Bolango, dan Kota Bandar Lampung.

Untuk tingkat provinsi, seluruh daerah yang menyelenggarakan pemilihan gubernur terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi. Urutannya adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, dan terakhir Kalimantan Utara.

Tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Barat dan Sulawesi Utara berada dalam skor di atas 90 dari skor kerawanan maksimal 100.

Baca juga:

Menurut Tohari, ini wajib menjadi perhatian bersama untuk mencegah agar penularan COVID-19 bisa dihentikan. Penggunaan alat pelindung diri menjadi hal wajib saat beraktivitas di luar rumah, minimal menggunakan masker.

Menindaklanjuti masalah tersebut, Bawaslu Kotawaringin Timur sudah melakukan rapat koordinasi dengan penghubung masing-masing bakal pasangan calon peserta pilkada, berkenaan dengan upaya pencegahan COVID-19

Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan pilkada wajib mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ini berlaku bagi semua pihak, baik penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan dan masyarakat selaku pemilih.

“Ini dilakukan agar setiap aktivitas penyelenggaraan pemilihan. Dan bagi para pelanggarnya, contoh terkait kampanye, maka pihak kepolisian akan membubarkannya,” demikian Tohari.

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

Sampit (ANTARA) – Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, berikrar untuk netral dalam pemilu kepala daerah serentak 9 Desember nanti.

“Ikrar netralitas ASN ini bertujuan untuk memantapkan secara psikologis bagi ASN agar harus netral dalam pilkada,” kata Bupati Supian Hadi di Sampit, Selasa.

Tahun ini masyarakat Kotawaringin Timur akan mengikuti dua agenda pilkada sekaligus yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

Untuk pilkada kabupaten ini, ada empat bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kotawaringin Timur yakni Suprianti Rambat-Muhammad Arsyad, Halikinnor-Irawati, H Muhammad Rudini Darwan Ali-H Samsudin dan HM Taufiq Mukri-H Supriadi.

Dari para kandidat tersebut, sebagian besar merupakan pejabat publik. Muhammad Arsyad merupakan anggota DPRD Kotawaringin Timur, Halikinnor merupakan Sekretaris Daerah, Irawati merupakan anggota DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Rudini merupakan Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Samsudin merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kotawaringin Timur dan Taufiq Mukri merupakan petahana Wakil Bupati Kotawaringin Timur. Hanya Suprianti Rambat yang berasal dari latar belakang pengusaha.

Ikrar netralitas dinilai sangat penting untuk memastikan sekaligus mengingatkan bahwa ASN memang harus netral. Mereka tidak boleh memihak meski mungkin dari sejumlah pejabat publik yang mencalonkan diri itu adalah orang dekat atau mantan pimpinannya.

Meski begitu, Supian menegaskan bahwa netralnya seorang ASN berbeda dengan netralnya anggota TNI dan Polri. Hal itu karena ASN masih mempunyai hak untuk memilih dalam pemilu, sedangkan TNI dan Polri tidak memiliki hak tersebut.

ASN harus netral dalam artian tidak boleh mengajak atau memerintahkan orang lain mendukung pasangan calon tertentu, sedangkan untuk memilih masih ada hak. Aturan sanksi juga sudah jelas bagi ASN yang terbukti melanggar aturan tentang netralitas dalam pilkada

“ASN lebih baik fokus pada tugas dan kewajiban. ASN tidak boleh terbelah dalam membangun Kotawaringin Timur, baik saat sebelum maupun sesudah pelaksanaan pilkada,” demikian Supian Hadi.

Baca juga:

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kotawaringin Timur Alang Arianto mengatakan, ikrar netralitas ASN itu merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait pelaksanaan pilkada serentak 2020.

Alang menyebutkan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Keputusan bersama itu tentang pedoman pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, diantaranya arahan untuk melaksanakan ikrar netralitas ASN.

“Ikrar netralitas ASN ini untuk kembali mengingatkan bahwa ASN harus netral. ASN mempunyai hak untuk memilih, tapi ASN tidak boleh terlibat politik praktis mendukung pasangan calon manapun. ASN harus tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab,” demikian Alang.

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

Sampit (ANTARA) – Bupati Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Supian Hadi menunjuk Nur Aswan sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah menggantikan Halikinnor yang mengundurkan diri karena maju sebagai calon bupati pada pemilu kepala daerah 9 Desember 2020.

“Sudah dipercayakan kepada Pak Nur Aswan. Untuk berapa lama masa jabatannya, nanti kita lihat,” kata Bupati Supian Hadi di Sampit, Selasa.

Hal itu diungkapkan Supian Hadi usai memimpin apel ikrar netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pilkada 2020 dan pelepasan Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur. Supian juga menandatangani berita acara penyerahan semua aset dinas dari Halikinnor.

Supian mengaku memilih Aswan sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah sambil menunggu pengusulan Penjabat Sekretaris Daerah. Sebagai pejabat senior, Aswan dinilai mampu menjalankan kepercayaan tersebut.

Nur Aswan saat ini menjabat sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur. Kini dia harus bekerja keras karena dipercaya menjabat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

Informasinya, saat ini ada sejumlah nama yang diusulkan sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur untuk disetujui Gubernur Kalimantan Tengah. Namun Supian tidak menyebut nama-nama pejabat yang diusulkan menjadi Penjabat Sekretaris Daerah tersebut.

Supian Hadi menyampaikan terima kasihnya atas dedikasi Halikinnor yang menurutnya luar biasa. Kemampuan Halikinnor dinilai sudah teruji dalam bupati dan wakil bupati menjalankan roda pemerintahan.

Baca juga:

“Saya sangat berterima kasih atas dedikasi dan sumbangsih Pak Halikinnor selama ini. Kemajuan yang dicapai saat ini juga ada andil Pak Halikinnor selaku Sekretaris Daerah selama ini,” kata Supian Hadi.

Sementara itu Halikinnor mengatakan, dia sudah menyerahkan jabatan Sekretaris Daerah serta fasilitas dinas yang melekat selama ini. Namun, sebagai ASN, dia mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai peserta pilkada.

Dia berterima kasih sudah diberi kesempatan hingga menduduki puncak karier tertinggi sebagai ASN. Dia mengaku sangat banyak belajar selama 35 tahun bertugas sebagai abdi negara.

“Saya meniti karier sebagai ASN ini dari bawah. Mulai golongan IIa dan Alhamdulillah sampai sekarang. Saya berterima kasih atas bantuan dan kerjasama semuanya selama ini. Saya juga memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan saya selama ini,” demikian Halikinnor.

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

Sampit (ANTARA) – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Bunyamin mengingatkan pemerintah daerah menangani secara serius abrasi yang terus terjadi di objek wisata Pantai Ujung Pandaran agar tidak semakin parah.

“Penanganan harus dilakukan secara tuntas agar abrasi tidak terus menimbulkan kerusakan di Pantai Ujung Pandaran. Apalagi, di sana ada aset daerah yang tentu harus dijaga,” kata Bunyamin di Sampit, Selasa.

Abrasi terus terjadi di Pantai Ujung Pandaran. Puluhan kepala keluarga nelayan telah direlokasi ke perumahan yang sudah disiapkan pemerintah pusat.

Sejumlah aset pemerintah daerah juga rusak akibat abrasi. Jika tidak ditangani secara tuntas, dikhawatirkan dampaknya akan terus merusak kawasan objek wisata andalan daerah tersebut.

Menurut Bunyamin, penanganan abrasi harus diprioritaskan. Apalagi saat ini pemerintah daerah melakukan pembenahan dan peningkatan fasilitas di objek wisata Pantai Ujung Pandaran.

Sangat disayangkan jika penanganan abrasi tidak dilakukan secara serius karena dikhawatirkan akan terus menimbulkan dampak buruk. Hal paling dikhawatirkan adalah abrasi merusak aset-aset yang ada di objek wisata tersebut.

Baca juga:

Jangan sampai pemerintah daerah terus disibukkan dengan masalah yang sama akibat penanganan yang tidak tuntas. Penanganan yang tidak tepat juga justru akan menyebabkan pemborosan karena hasilnya tidak maksimal.

Bunyamin menyarankan pemerintah daerah belajar dari daerah lain yang sudah berhasil menangani abrasi pantai. Dia mencontohkan, banyak daerah di Pulau Jawa yang sudah bisa menangani abrasi dengan baik sehingga objek wisata pantai mereka bisa dikembangkan dan dikelola dengan baik.

Penanganan abrasi Pantai Ujung Pandaran tidak boleh tambal sulam karena hasilnya tidak akan maksimal. Pemerintah daerah didorong mencari pendanaan atau program penanganan abrasi dari pemerintah pusat.

“Jakarta dan beberapa daerah lainnya terbukti berhasil mengatasi abrasi. Ini bisa kita tiru supaya Pantai Ujung Pandaran aman dari abrasi sehingga bisa dikembangkan menjadi objek wisata yang semakin diminati wisatawan,” demikian Bunyamin.

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

Sampit (ANTARA) – Terus meningkatnya jumlah penderita COVID-19 di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, membuat pemerintah daerah setempat kembali mempertimbangkan opsi mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penularan virus mematikan tersebut.

“Kalau angka positif COVID-19 ini terus meningkat dan tak terkendali, maka opsi PSBB bisa saja kita ambil. Apalagi kalau sudah mencapai 300 sampai 350 kasus atau lebih,” kata Bupati Supian Hadi di Sampit, Senin.

Kasus COVID-19 di Kotawaringin Timur saat ini memang terus meningkat. Bahkan Minggu (20/9) malam lalu, jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia juga kembali bertambah.

Hingga Senin (21/9) siang, jumlah warga Kotawaringin Timur yang terjangkit COVID-19 sebanyak 232 orang, terdiri dari 125 orang sembuh, 101 orang masih dirawat dan 6 orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, termasuk tiga orang pasien baru, dua orang sembuh dan satu orang meninggal dunia.

Saat kasus COVID-19 melonjak beberapa waktu lalu, pemerintah daerah juga sempat berencana mengusulkan PSBB, namun kemudian itu urung dilakukan karena kasus COVID-19 menurun. Namun kini jumlah penderita COVID-19 kembali meningkat tajam.

Menurut Supian, PSBB merupakan langkah terakhir karena dipastikan akan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Namun opsi itu bisa saja diambil untuk menjaga masyarakat Kotawaringin Timur agar penularan COVID-19 tidak terus meluas.

Supian menginstruksikan Satgas Penanganan COVID-19 Kotim untuk terus memantau perkembangan itu, seraya mengintensifkan pendisplinan protokol kesehatan. Penggunaan masker sangat diwajibkan bagi siapa saja yang beraktivitas di luar rumah.

“Upaya Satuan Tugas dalam mengendalikan kasus COVID-19 ini sudah banyak dan beragam, sampai upaya pendisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Upaya ini tidak akan maksimal kalau tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat untuk memulai disiplin dari diri sendiri,” ujarnya.

Baca juga:

Supian mengajak seluruh jajarannya bersama aparat keamanan untuk tidak bosan mengajak masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Kewajiban pemerintah untuk terus mengingatkan dan menyelamatkan masyarakat dari wabah virus berbahaya tersebut.

Masyarakat diimbau peduli terhadap kesehatan diri sendiri, keluarga dan orang lain. Penggunaan masker dan menjaga jarak, diyakini sangat efektif untuk mencegah penularan COVID-19.

Kewaspadaan harus ditingkatkan karena tren penularan COVID-19 di Kotawaringin Timur terus meningkat. Bahkan, belakangan ini penularan banyak berasal dari kluster keluarga sehingga harus terus diwaspadai.

“Kalau tidak mau PSBB diterapkan, patuhi protokol kesehatan untuk terhindar dari COVID-19. Gunakan masker, rajin cuci tangan, dan hindari kerumunan. Kalau kondisi terus bertambah seperti ini, mau tidak mau kita usulkan PSBB,” demikian Supian Hadi.

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

Sampit (ANTARA) – Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, ada empat daerah yang dinilai paling rawan gangguan dalam pemilu kepala daerah sehingga pengamanannya pun terus ditingkatkan.

“Kotim salah satu sasaran prioritas pengamanan pilkada di Kalteng. Selain itu, ada Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kapuas,” kata Dedi saat kunjungan di Sampit, Senin.

Dedi menjelaskan, tingginya tingkat kerawanan di empat daerah itu saat pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur pada 9 Desember nanti, sudah menjadi kajian dan perhatian bersama.

Beberapa faktor memengaruhi tingkat kerawanan di antaranya faktor sejarah atau peristiwa masa lalu seperti pernah terjadi konflik pilkada, tingginya jumlah pemilih, serta tren angka kejahatan yang mendominasi di Kalteng.

Selain itu, juga berdasarkan pertimbangan hasil patroli siber, serta indeks potensi kerawanan pemilu yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan Mabes Polri.

Untuk itu, semua hal yang bisa memicu kerawanan konflik itu harus diantisipasi sejak dini. Polda Kalteng bersama aparat keamanan lainnya sudah siap siaga untuk mencegah dan menangani situasi agar pilkada berjalan aman, lancar dan sehat.

Baca juga:

“Kami juga mengingatkan untuk mewaspadai hoax. Hasil patroli siber, tren hoax semakin meningkat. Kami mengajak masyarakat bijak dapak menggunakan media sosial. Jangan melakukan kampanye hitam dan kampanye negatif. Setiap tindakan pasti ada konsekuensi hukumnya,” tegas Dedi.

Sementara itu, Dedi datang ke Sampit berkunjung ke kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur. Dia didampingi sejumlah petinggi Polda Kalimantan Tengah dan Kapolres Kotawaringin Timur AKBP Abdoel Harris Jakin.

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan sarana dan prasarana, khususnya pengamanan di kantor KPU, Bawaslu dan objek lainnya. Dia menilai kesiapsiagaan pengamanan di Kotawaringin Timur sudah cukup baik, namun harus terus ditingkatkan.

“Ini untuk memberikan jaminan keamanan bagi komisioner dalam bekerja menjalankan pilkada yang aman, lancar dan sehat. Sosialisasikan juga kepada seluruh paslon dan parpol agar melaksanakan betul-betul disiplin dan memperhatikan protokol kesehatan,” demikian Dedi.

Baca juga:

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

Sampit (ANTARA) – Jumlah penderita COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah yang meninggal dunia kembali bertambah satu orang sehingga total sudah sebanyak enam orang.

“Pasien itu meninggal di RSUD dr Murjani pada Minggu (20/9) pukul 19.00 WIB. Pasien berusia 69 tahun itu merupakan warga Kecamatan Mentawa Baru Ketapang,” kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kotawaringin Timur, Multazam di Sampit, Senin.

Seperti biasa, identitas pasien tidak disebutkan secara jelas. Multazam menyebutkan, pasien memiliki penyakit penyerta sehingga kondisinya terus menurun hingga tidak terselamatkan.

Kejadian ini menjadi perhatian serius Satuan Tugas Penanganan COVID-19 untuk menanganinya lebih lanjut. Sebelumnya, anggota keluarga dan orang yang ada riwayat kontak erat dengan pasien ini sudah diperiksa.

Bertambahnya penderita COVID-19 yang meninggal dunia, harus menjadi perhatian semua pihak. Masyarakat juga diharapkan semakin sadar bahwa saat ini situasi masih sangat membahayakan karena penularan virus mematikan tersebut masih sangat tinggi.

Hingga Senin siang, jumlah warga Kotawaringin Timur yang terjangkit COVID-19 sebanyak 232 orang, terdiri dari 125 orang sembuh, 101 orang masih dirawat dan 6 orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, perkembangan hari ini yaitu tiga orang pasien baru, dua orang sembuh dan satu orang meninggal dunia.

Baca juga:

Masyarakat diimbau tidak menganggap remeh ancaman penularan COVID-19. Virus tersebut sangat mudah menular, sehingga perlu kewaspadaan ekstra agar tidak tertular yakni dengan menjalankan secara ketat protokol kesehatan.

“Masyarakat diharapkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan menjaga jarak agar tidak tertular COVID-19. Kita harus peduli melindungi diri kita sendiri, keluarga dan orang lain,” ujar Multazam yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sementara itu terkait insiden seorang pasien COVID-19 di RSUD dr Murjani Sampit yang nyaris kabur dari ruang isolasi pada Minggu (20/9) siang kemarin, Multazam mengatakan kejadian itu menjadi perhatian bersama.

Evaluasi pun dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Tim medis berupaya memberi pemahaman dan mencegah kejenuhan pasien selama menjalani perawatan sehingga mereka bisa mengikuti pengobatan dengan baik dan segera sembuh.

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

Sampit (ANTARA) – Anggota DPRD Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Suprianto mengingatkan, aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh ikut berpolitik praktis dan wajib netral dalam pemilu kepala daerah.

“Sumpah jabatannya juga harus diimplementasikan mengabdi kepada bangsa dan negara, bukan kepada yang lain. Jangan sampai menjadi alat dan diperalat dalam pilkada,” kata Suprianto di Sampit, Senin.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan, pemerintahan sangat rawan dimanfaatkan untuk kegiatan politik praktis, apalagi pilkada. Untuk itulah perlu pengawasan semua pihak agar pemerintah dan ASN tetap netral.

ASN memang memiliki hak politik untuk memilih, namun ASN tidak boleh ikut berpolitik praktis. ASN berhak mengetahui visi dan misi setiap pasangan calon sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan pilihan, namun ASN tidak boleh ikut terlibat dalam tim kampanye.

ASN juga tidak boleh memihak kepada pasangan calon manapun, meski jika ada birokrat yang maju dalam pilkada. Selain agar jalannya roda pemerintahan tidak terganggu, netralitas bagi ASN merupakan suatu keharusan.

Pria yang menjabat Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur itu mengingatkan, kegiatan pemerintahan jangan diarahkan untuk mendukung pasangan calon tertentu. Risiko besar bagi instansi atau ASN yang memanfaatkan kegiatan pemerintah untuk mengarahkan dukungan kepada pasangan calon tertentu.

Baca juga:

Suprianto meminta Badan Pengawas Pemilu menjalankan tugas secara profesional. Pelanggaran aturan oleh pihak manapun harus ditindaklanjuti sesuai aturan.

“Merupakan keharusan netralitas ASN dalam kancah pilkada. Tidak boleh melanggar undang-undang dan ketentuan yang berlaku atas ASN, kecuali kalau mau mendapatkan sanksi,” kata Suprianto.

Ada empat bakal pasang calon bupati dan wakil bupati yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Kotawaringin Timur yaitu Suprianti Rambat-Muhammad Arsyad, Halikinnor-Irawati, H Muhammad Rudini Darwan Ali-H Samsudin dan HM Taufiq Mukri-H Supriadi.

Menurut Suprianto, pemerintahan daerah harus terus berjalan dengan baik. ASN harus tetap fokus menjalankan tugas melayani masyarakat dan tidak boleh ikut politik praktis sehingga pilkada tidak berdampak kurang baik terhadap jalannya roda pemerintahan.

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA