Karenanya, Stranas PK mendorong pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) dalam penyaluran bansos. Memperbarui data dinilai penting untuk membuat pemberian dari pemerintah itu menjadi tepat sasaran.
“Agar data bansos dari masing-masing daerah bisa diperbaharui dengan tenggat waktu satu bulan ke depan agar kerugian ini tidak lagi terjadi,” kata Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Jakarta, Rabu, 6 September 2023.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Stranas PK meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan pemerintah daerah memperbarui data penerima bansos tiap bulan. Masyarakat yang status sosialnya sudah berubah tidak boleh mendapatkan bantuan lagi.
Pembaruan itu dinilai bisa dilakukan jika Kemensos dan pemerintah daerah memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sistem itu bisa menelusuri status sosial masyarakat dengan menyamakan seluruh informasi yang dimiliki kementerian dan lembaga dengan menggunakan NIK.
“Pemerintah daerah bisa melakukan pembaharuan,” ucap Pahala.
Stranas PK juga bakal mengajak masyarakat untuk mengecek status penerimaan melalui situs cekbansos.kemensos.go.id dan jaga.id. Dua wadah itu bisa memberikan detail status sosial penerima bantuan.
“Di sini bisa terlihat orangnya benar-benar layak atau tidak,” ujar Pahala.
Masyarakat juga bisa melapor ke pemerintah daerah terkait dengan penerimaan bansos. Konsep ini dinilai bisa mencegah adanya orang kaya yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Bisa dilaporkan ke pemerintah setempat. Soalnya penyakit bansos ini, orang miskin tidak dapat bantuan, orang kaya malah dapat,” kata Pahala.
Jangan lupa ikutiupdateberita lainnya danfollowakun google news Medcom.id
(LDS)
Sumber: https://www.medcom.id/nasional/hukum/gNQv1RVb-stranas-pk-sebut-penyaluran-bansos-tumpang-tindih
