“Apabila mencermati capaian saat ini, maka dari sisi realisasi pendapatan dan belanja masih menunjukkan kondisi berimbang, meskipun masih di bawah target yang ditetapkan,” kata Wakil Bupati Irawati di Sampit, Senin.
Hal itu disampaikan Irawati saat membacakan pidato pengantar Bupati Kotawaringin Timur dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2022 dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Rinie.
Dijelaskan, hingga 31 Agustus 2022 lalu, anggaran pendapatan sebesar Rp1.869.648.670.200, sedangkan realisasi pendapatan sebesar Rp1.009.223.123.885 atau sebesar 53,98 persen. Anggaran belanja sebesar Rp1.932.811.373.400, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp1.065.273.056.142 atau 55,12 persen. Sementara itu, realisasi fisik sebesar 59,13 persen.
Irawati menyebutkan, secara umum kondisi perekonomian daerah maupun nasional masih menghadapi tantangan yang cukup berat di tengah kebangkitan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Kondisi itu ditambah lagi dengan menghadapi potensi meningkatnya inflasi.
Meski begitu, hal ini telah diantisipasi pemerintah dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 134/PMK.07/22 tanggal 5 September 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi tahun anggaran 2022.
Irawati mengajak semua pihak tetap optimis meskipun dihadapkan dengan kondisi yang kurang menguntungkan. Semua harus bersama-sama bergandengan tangan untuk dapat melewati masa-masa yang penuh tantangan ini.
Pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan sisa waktu yang kurang lebih tiga bulan hingga Desember 2022 nanti. Setidaknya, realisasi pendapatan daerah dan penyerapan belanja daerah bisa mendekati target yang telah ditetapkan.
Berdasarkan evaluasi dan analisa terhadap target pendapatan dan belanja hingga berakhirnya tahun anggaran 2022 nanti, maka perubahan rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 sudah dapat dijabarkan.
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
Sumber: https://kalteng.antaranews.com/berita/589905/realisasi-apbd-kotim-belum-sampai-60-persen