Penarikan uang NIK sebesar Rp 1000 oleh Kemendagri disorot Komisi II DPR  

Penarikan uang NIK sebesar Rp 1000 oleh Kemendagri disorot Komisi II DPR  

LENSAINDONESIA.COM: Dana penghimpunan tarif Nomor Induk Kepegawaian (NIK) sebesar Rp 1000 oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai disorot DPR RI. Bahkan, anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan pihaknya  akan mencermati penghimpunan dana tersebut.

Kata dia, pengelolaan dana dapat dilakukan secara baik, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.  Pasalnya, setiap mengakses NIK maka akan dikenakan biaya sebesar Rp 1000. Ketentuan itu diberlakukan oleh Kemendagri. “Sehingga, hal itu sesuai dengan tujuan dari mereka untuk melakukan perawatan server atau media informasi teknologi lainnya,” tegas Rifqinizamy dalam keterangan tertulisnya kepada awak media.

Diketahui,  Kemendagri akan menarik tarif Rp 1000 tiap akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) di database kependudukan. Bahkan, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, tarif ini akan dikenakan pada lembaga atau instansi tertentu yang mengakses database NIK. Namun, saat ditanyakan kapan pengenaan tarif ini akan diberlakukan, Zudan tidak menjelaskan lebih lanjut.

Atas dasar itu, Rifqinizamy berharap agar penarikan tarif ini tidak dibebankan kepada masyarakat. Tetapi sebaliknya, lanjut politisi Partai PDI-Perjuangan ini, bagi kementerian/lembaga yang selama ini diberikan akses gratis mendapatkan beban tambahan biaya tersebut melalui mekanisme yang diatur selanjutnya.

Pengenaan tarif ini akan dikecualikan untuk pelayanan publik, bantuan sosial, dan penegakan hukum. Misalnya untuk BPJS Kesehatan, pemda, kementerian, lembaga, sekolah, dan universitas. Saat ini Kemendagri sedang menyusun regulasi tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaatan data adminduk oleh user yang saat ini sudah memasuki tahap paraf koordinasi antarkementerian atau lembaga. @rd


Sumber: https://www.lensaindonesia.com/2022/04/18/penarikan-uang-nik-sebesar-rp-1000-oleh-kemendagri-disorot-komisi-ii-dpr.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022 Sampit

Subscribe dan Like!

Dapatkan informasi terbaru tentang Sampit secara realtime!

BERITA

KONTAK

ABOUT

SAMPIT.ID adalah portal agregasi berita tentang kota Sampit (Kotawaringin Timur).

email: [email protected]

STAY CONNECTED

Copyright 2017 Sampit.ID