JAKARTA, DDTCNews – Mulai 1 Januari 2024, penggunaan NIK sebagai NPWP diimplementasikan secara penuh. Namun, otoritas dapat memberikan perpanjangan waktu bagi pihak lain yang mensyaratkan NPWP dalam layanan administrasi jika belum siap.
Fungsional Penyuluh Pajak Ditjen Pajak (DJP) Rumadi mengatakan jika pihak lain itu belum bisa memadankan atau mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menteri keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu.
“Menteri keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu kepada pihak lain tersebut berdasarkan kesiapan sistem administrasi pihak lain yang dimaksud. Tentunya dengan [mengajukan] permohonan,” ujarnya dalam Tax Live, dikutip pada Jumat (5/8/2022).
Sumber: https://news.ddtc.co.id/nik-sebagai-npwp-pihak-lain-bisa-diberi-perpanjangan-batas-waktu-41068