Nah Lho! Ada 23.800 ASN Diduga Masih Jadi Penerima Bansos

Jakarta, CNBC Indonesia – Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyatakan masih menemukan banyak penyaluran bantuan sosial yang salah sasaran. Salah sasaran itu misalnya masih ada 23.800 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima bantuan tersebut.

“Jika ASN hingga pengurus perusahaan menerima bansos, ini akan menjadi fraud,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata lewat keterangan tertulis Stranas PK, dikutip Rabu (6/9/2023).

KPK merupakan lembaga yang masuk menjadi Tim Nasional Pencegahan Korupsi. Tim ini bertugas mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi aksi-aksi pencegahan korupsi yang dilakukan di berbagai sektor. Soal masalah bansos, Stranas PK baru saja mengadakan pertemuan dengan kementerian terkait pada Selasa (5/9/2023).

Pertemuan dipimpin oleh Koordinator Pelaksana Stranas PK sekaligus Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dan dihadiri oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, Direktur Perencanaan Strategis & TI, Pramudya Iriawan Buntor, hingga Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Cahyo R. Muzhar. Pertemuan itu membahas tentang pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos.

Dari pertemuan itulah, diketahui bahwa masih ada 23.800 Aparatur Sipil Negara, 493 pemilik upah di atas upah minimum kabupaten, serta 14 ribu pengurus atau pemilik badan hukum yang terdaftar sebagai penerima bansos. Mereka terindikasi bukan pihak yang layak menerima bantuan ini. Jumlah tertinggi ditemukan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Alexander Marwata mengatakan kesalahan penyaluran bansos ini patut dibenahi secara serius ke depannya. Menurut dia, kesalahan penyaluran bansos ini bisa jadi bukan hanya sekedar kesalahan administrasi, melainkan juga dugaan penyelewengan. “Akan ada indikasi korupsi, misalnya bisa saja dia didaftarkan, lalu bansosnya nanti dibagi dua dengan oknum,” kata Alex.

Dia meminta pemerintah daerah terus melakukan perbaikan dan pemutakhiran data supaya bansos salah sasaran tidak terjadi lagi dan untuk menutup celah terjadinya korupsi. Dia mengatakan pada Januari 2023 saja, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 10.249 keluarga penerima manfaat bansos, tidak tepat sasaran. Bahkan, beberapa diantaranya terdaftar sebagai pejabat atau pengurus sejumlah perusahaan.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui banyak kesulitan yang dihadapi dalam penyaluran bansos. Dia mengatakan daftar penerima bansos bisa sangat cepat berubah dalam hitungan menit. “Misalnya saat ini saya tanda tangani, mungkin 5 menit kemudian ada penerima bansos yang meninggal, tapi datanya belum diperbarui,” kata dia.

Untuk itu, Risma mengatakan telah bersepakat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pemutakhiran data NIK satu bulan sekali. Selama ini, data penerima bansos diperbarui 6 bulan sekali. “Dengan dilakukan pengkinian satu bulan sekali, harapannya kerugian negara bisa diminimalisir karena bansos akan lebih tepat sasaran,” ucap Risma.

[Gambas:Video CNBC]