Mahkamah Agung Putuskan Jokowi Tidak Melawan Hukum dalam Kasus Karhutla di Kalteng, PK Dikabulkan

Mahkamah Agung Putuskan Jokowi Tidak Melawan Hukum dalam Kasus Karhutla di Kalteng, PK Dikabulkan


TRIBUNKALTENG.COM, JAKARTA – Inilah putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap permohonan PK (Peninjauan Kembali) yang diajukan Presiden Jokowi atas atas vonis perbuatan melawan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah.

Dengan putusan MA itu maka Jokowi dan para tergugat lepas dari hukuman yang telah dijatuhkan dari pengadilan tingkat pertama hingga kasasi.

Putusan PK itu ditetapkan pada 3 November 2022 oleh Majelis Hakim yang terdiri atas Zahrul Rabain selaku ketua serta Ibrahim dan Muh. Yunus Wahab sebagai anggota.

Berdasar pantauan di situs kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, Sabtu (19/11/2022) disebutkan kasus atau perkara nomor 980 PK/PDT/2022 ini telah diputus dan sedang dalam proses minutasi oleh majelis hakim.

“Amar putusan: kabul,” demikian keterangan putusan yang dicantumkan di situs tersebut.

Mengutip Kompas.com. Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro belum memberikan respos saat ditanya soal alasan MA mengabulkan PK yang diajukan oleh Jokowi.

Dalam perkara ini, mereka yang berstatus sebagai pemohon adalah Negara Republik Indonesia (RI) cq Presiden RI cq Menteri Dalam Negeri RI cq Gubernur Kalimantan Tengah, kemudian, Negara RI cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, serta Negara cq Presiden RI.

Sebelumnya, para pemohon PK itu merupakan pihak tergugat dalam gugatan perdata yang diajukan oleh sejumlah warga terkait Karhutla di Kaliteng. 

Pada putusan pengadilan tingkat pertama hingga kasasi, Jokowi selalu kalah.

Namun, kemudian mengajukan permohonan PK yang dikabulkan MA ini.

Pada putusan sebelum PK, pengadilan menyatakan Jokowi dan para tergugat melakukan perbuatan hukum dan dijatuhi sejumlah hukuman.

Beberapa hukuman yang diberikan antara lain mendirikan rumah sakit khusus paru dan penyakit lain kibat pencemaran udara asap, mengumumkan kepada publik tentang lahan yang terbakar dan perusahaan pemegang izinnnya, serta membentuk tim gabungan untuk meninjau dan merevisi izin usaha pengelolana hutan dan perkebunan.

Seperti diketahui, kasus bermula saat terjadi Karhutla hebat pada 2015 di Kalteng dan wilayah Kalimantan lainnya.

Sekelompok masyarakat seperti Arie Rompas, Kartika Sari, Fatkhurrohman, Afandi, Herlina, Nordin, dan Mariaty pun menggugat pemerintah.




Sumber: https://kalteng.tribunnews.com/2022/11/19/mahkamah-agung-putuskan-jokowi-tidak-melawan-hukum-dalam-kasus-karhutla-di-kalteng-pk-dikabulkan

Leave a Reply

Copyright © 2022 Sampit

BERITA

KONTAK

ABOUT

SAMPIT.ID adalah portal agregasi berita tentang kota Sampit (Kotawaringin Timur).

email: [email protected]

STAY CONNECTED

Copyright 2016-2022 Sampit.ID