KPU Akses Ratusan Ribu Data Kemendagri Per Hari

KPU Akses Ratusan Ribu Data Kemendagri Per Hari

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan hak akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan kuota 200 ribu klik per hari.

“Jumlah ini masih bisa ditambah. WA saja dulu boleh, baru disusul surat resmi. Inilah yang namanya agile bureaucracy, birokrasi lincah dan gesit untuk mempercepat pembangunan demokrasi,” urai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, dalam keterangan tertulis, Rabu (29/6) malam.

Akses itu tertuang dalam perjanjian kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan Dukcapil serta penyerahan hak akses NIK dari Ditjen Dukcapil kepada KPU di Jakarta, Rabu (29/6).

“Kami menyerahkan hak akses yang disebut super user. Sehingga KPU di 514 kabupaten/kota dan di 34 provinsi bisa melihat database Dukcapil. Ketik saja NIK, maka status umur, dan pemilih berasal dari mana akan ketemu,” urai Zudan.

Menurut Zudan, peningkatan kualitas demokrasi berawal dari data kependudukan sebagai awal penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ia mengungkapkan data kependudukan kerap berubah karena pergerakan penduduk sangat dinamis. Setiap bulan setidaknya 500-600 ribu penduduk berpindah.

Dia menegaskan pendekatan KPU tentang data pemilih menggunakan satu pintu yakni lewat Dukcapil Kemendagri sudah tepat. “Hal ini akan memudahkan upaya untuk merapikan data penduduk dan daftar pemilih. Ini penting seperti halnya BPS (Badan Pusat Statistik) pada Sensus Penduduk 2020 menggunakan sumber data dari Dukcapil dan BPS memberikan data balikan ke Dukcapil,” sambung Zudan.

Menurut Zudan, semangatnya, sistem administrasi kependudukan (adminduk) Indonesia menggunakan sistem de jure. Artinya status kependudukan seseorang itu tercatat pada tempat tinggal yang tertera dalam KTP-el dan kartu keluarga (KK). 

“Walaupun tidak sama namun diakui secara sistem dalam data base Dukcapil. Misalnya, penduduk yang ber-KTP DKI Jakarta tinggal di Bogor, secara kependudukan dia tinggal di DKI,” tandas Zudan.

Pada kesempatan itu, dia menegaskan dukungan penuh Dukcapil di seluruh tanah air untuk peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. 

Zudan menyebutkan data kependudukan yang dikelola Dukcapil sudah dipakai oleh 5.335 lembaga di pusat dan daerah.

“Saya berharap dengan kualitas data yang sudah dipakai oleh banyak lembaga, di-cleansing setiap hari akan semakin berkualiatas untuk mendukung peningkatan demokratisasi kita. Semoga semuanya lancar, kita dukung penuh,” kata dia. 

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari memaparkan, dengan kerja sama ini, tahapan pemilu makin cepat dan makin bisa kita perbaiki sedari awal. Penandatanganan PKS ini menjadi dasar bagi KPU untuk pemutakhiran data pemilih bersumber dari DPT yang dikelola oleh KPU dan data DP4 oleh Kemendagri

“Dengan penandatanganan PKS ini dan penyerahan hak akses NIK bakal menjadikan data pemilih KPU semakin komprehensif, valid, dan mutakhir,” kata Hasyim. 

Hasyim menyampaikan KPU menggunakan pendekatan satu pintu dari Kemendagri untuk data hak pilih warga. Sehingga bisa mencegah anggota TNI/Polri yang tidak akan menggunakan hak pilih. Begitu juga data pemilih yang ada di lapas dan rutan serta data pemilih di luar negeri.

“Semua data itu dikoordinasikan dengan Kemendagri,” kata Hasyim. 

Dengan data kependudukan dari Kemendagri juga, ia mengatakan, membuat KPU tidak perlu mendata penduduk dari rumah ke rumah. Sehingga layanan kepemiluan bakal semakin andal dan valid sebagai sebuah bentuk data sharing agreement.


Sumber: https://www.validnews.id/nasional/kpu-akses-ratusan-ribu-data-kemendagri-per-hari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022 Sampit

Subscribe dan Like!

Dapatkan informasi terbaru tentang Sampit secara realtime!

BERITA

KONTAK

ABOUT

SAMPIT.ID adalah portal agregasi berita tentang kota Sampit (Kotawaringin Timur).

email: [email protected]

STAY CONNECTED

Copyright 2017 Sampit.ID