Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Bima Santoso meminta perbaikan kerusakan jalan, khususnya di dalam
kota dilakukan secepatnya karena rawan menyebabkan kecelakaan berulang."Januari …
Related Posts
760 orang Lulus Seleksi Anggota PPS Kotim
INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Sebanyak 760 orang dinyatakan lulus seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kotawaringin Timur (Kotim). Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Kotim, Siti Fathonah Purnaningsi, Senin 23 Januari 2023. “KPU Kotim telah melaksanakan tahapan pembentukan PPS pada pemilihan umum 2024 sejak tanggal 18 Desember hingga 20 Januari 2023,” kata Siti. Siti menjelaskan, pengumuman hasil …
Ngebut Naik Motor, Jatuh Cium Aspal
SAMPIT – Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua pengendara sepeda motor terjadi di Jalan Sabrani, Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kotawaringin Timur, Rabu (28/12) tadi. Akibat kejadian itu, satu pengendara motor bernama Fauzan (30) warga Katingan mengalami luka berat hingga harus dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kapolsek Parenggean IPTU Akhmad …
OJK: Indeks Inklusi dan Literasi Keuangan Syariah Tumbuh Signifikan di 2022
Indeks inklusi tumbuh 12,12 dan literasi syariah tumbuh 9,14 persen REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat indeks inklusi dan literasi keuangan syariah masing-masing sebesar 12,12 persen dan 9,14 persen pada 2022. Adapun realisasi ini tumbuh dibandingkan periode sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 8,93 persen dan 9,10 persen. Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi …
Minim Penyedia Jadi Kendala Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kotim
SAMPIT, Sampit – Minimnya penyedia atau rekanan penyedia barang dan jasa yang mau mendaftar di toko daring atau e katalog yang sudah disiapkan pemerintah membuat program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi terhambat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar), Zulhaidir. Pihaknya meminta setiap …
NIK Jadi NPWP, DJP Makin Mudah ‘Pelototi’ Harta Wajib Pajak
Jakarta – Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai diterapkan sebagian. Ke depannya, kebijakan NIK sebagai NPWP berlaku penuh mulai Januari 2024. Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menjelaskan, penggunaan NIK sebagai NPWP menjadi terobosan penting bagi sistem pajak Indonesia yang berdampak pada rasio pajak Indonesia. “Salah satu …
