Kemendagri Wajibkan Papua Barat Terapkan Satu Data Kependudukan

Kemendagri Wajibkan Papua Barat Terapkan Satu Data Kependudukan

Papua Barat – Dirjen Dukcapil Kemendagri tengah mempercepat terwujudnya satu data kependudukan sebagai salah satu amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Senin (13/06/2022).

Baca Juga : Ingatkan Petugas Dukcapil Bila Ada NIK Beda, Dirjen Zudan: Solusinya Gunakan KTP-el

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pada pengarahan umum Rapat Koordinasi Teknis Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kaimana, Papua Barat.

“Satu data Indonesia itu isinya satu data kependudukan, satu data keuangan, satu data geospasial, satu data statistik dan seterusnya,” katanya, Kamis (9/6/2022).

Baca Juga : Edukasi Masyarakat tentang Dukcapil, Dirjen Zudan: Ikuti Channel Resmi

Oleh karena itu, ia mendorong semua Dinas Dukcapil di Papua Barat segera menerapkan satu data kependudukan dengan menggandeng OPD lainnya mengakses data Dukcapil demi mempermudah penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan publik.

“Dengan dipakainya data Dukcapil khususnya NIK oleh berbagai lembaga akan menimbulkan banyak manfaat bagi para pengguna. Minimal mereka tidak perlu mengumpulkan atau mencari data sendiri. Silakan manfaatkan data Dukcapil untuk verifikasi dan validasi (verivali) berbasis NIK,” ujarnya.

Terkait satu data kependudukan, menurutnya, sangat penting untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik.

Dengan satu data kependudukan, semua platform layanan publik akan dapat menggunakan satu nomor yang sama terlepas dari beragamnya jenis layanan publik yang disediakan platform layanan.

“Sekarang NPWP dan nomor kepesertaan BPJS Kesehatan sudah menggunakan satu data nomor induk pendudukan (NIK). Juga nomor induk mahasiswa menggunakan NIK. Ini yang sedang terus kita kerjakan,” tutur Zudan.

Lanjut Zudan, setiap lembaga penyedia layanan publik memang memiliki datanya sendiri-sendiri. Data ini yang harus dipadupadankan dengan data Dukcapil.




Sumber: https://nasional.rakyat.news/read/52845/kemendagri-wajibkan-papua-barat-terapkan-satu-data-kependudukan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022 Sampit

Subscribe dan Like!

Dapatkan informasi terbaru tentang Sampit secara realtime!

BERITA

KONTAK

ABOUT

SAMPIT.ID adalah portal agregasi berita tentang kota Sampit (Kotawaringin Timur).

email: [email protected]

STAY CONNECTED

Copyright 2017 Sampit.ID