RADAR JOGJA – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jogja mencatat kurun waktu 2020 hingga 2023 hanya ada lima transpuan yang mengajukan permohonan identitas atau KTP. Koordinasi dengan yayasan dan komunitas transpuan terus dilakukan.
“Tahun 2022 ada lima orang dan sudah meninggal dunia satu orang. Tahun 2023 belum ada, namun koordinasi dengan Yayasan Kebaya sampai saat ini rutin dilakukan,” ujar Kepala Disdukcapil Kota Jogja Septi Sri Rejeki kemarin (25/5).
Septi menekankan pentingnya administrasi kependudukan (adminduk) bagi setiap warga negara Indonesia. Sebab digunakan untuk mengakses berbagai layanan, mulai kesehatan hingga penerimaan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Sehingga sangat disayangkan apabila masih belum memilikinya.
“Pemilu besok gak bisa, bansos gak bisa, lalu sakit gak bisa kalau BPJS Kesehatan. Akses gak bisa karena dia gak punya identitas kependudukan,” ujarnya.
Sejauh ini pihaknya membantu mencatatkan adminduk. Biasanya ada yang melaporkan, kemudian diproses dan ditindaklanjuti. Setelah itu baru diterbitkan NIK.
“Yang penting dia punya domisili di sini. Tempat tinggal boleh berupa kantor atau apa. Harus tempat tinggal seperti panti asuhan, dan sebagainya,” ujarnya.
Sementara itu, Perwakilan Yayasan Keluarga Besar Waria Yogyakarta (Kebaya) Jenni Mikha mengatakan, sebanyak 164 transpuan yang tergabung sudah memiliki identitas. Meski begitu tetap masih ada yang belum memiliki. Tersebar di lima kabupaten dan kota. Biasanya mereka masuk ke komunitas-komunitas lain.
Pihaknya terus berkoordinasi apabila ada yang meminta bantuan. “Terkait akses KTP sudah clear, tidak ada permasalahan lagi. Belum ada kasus terkait akses adminduk rentan,” ujarnya.
Lebih lanjut Jenni mengatakan, biasanya kesulitan yang dihadapi oleh transpuan adalah pelayanan di Dinas Dukcapil. Masih banyak petugas yang tidak ramah. Seringkali dianggap ribet. (lan/laz)
Sumber: https://radarjogja.jawapos.com/jogja-utama/2023/05/26/hanya-lima-transpuan-ajukan-adminduk/
