DPR Cermati Dana Terhimpun dari Kebijakan Tarik Biaya Akses NIK

DPR Cermati Dana Terhimpun dari Kebijakan Tarik Biaya Akses NIK

Liputan6.com, Jakarta – Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menarik biaya untuk mengakses Nomor Induk Kependudukan atau NIK sebesar Rp1.000 bakal diawasi oleh Komisi II DPR RI.

Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan, mekanisme Kemendagri itu juga akan dicermati oleh pihaknya, terutama terkait dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut.

“Komisi II DPR akan mencermati dana yang dihimpun dan ditarik oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) agar bisa dikelola dengan baik dan akuntabel sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada,” ujar Rifqi di Jakarta, seperti dilansir Antara, Minggu (17/4/2022).

Rifqi menuturkan, langkah itu dilakukan supaya tujuan Kemendagri menarik tarif untuk pengembangan dan perawatan “server” teknologi informasi dapat terwujud.

Menurut dia, kebijakan penarikan biaya dalam akses NIK itu akan diatur sebaik-baiknya oleh Kemendagri karena sebagian besar dilakukan oleh kementerian/lembaga.

“Karena sebagian besar yang mengakses adalah kementerian/lembaga yang selama ini aksesnya gratis. Karena itu bisa saja tidak membebankan masyarakat namun kementerian/lembaga tersebut,” jelas Rifqi.

Pemerintah berencana memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP. Sejumlah ketakutan warga terkait rencana ini bermunculan, bagaimana respons pemerintah?


Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/4940683/dpr-cermati-dana-terhimpun-dari-kebijakan-tarik-biaya-akses-nik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022 Sampit

Subscribe dan Like!

Dapatkan informasi terbaru tentang Sampit secara realtime!

BERITA

KONTAK

ABOUT

SAMPIT.ID adalah portal agregasi berita tentang kota Sampit (Kotawaringin Timur).

email: [email protected]

STAY CONNECTED

Copyright 2017 Sampit.ID