DPR Awasi Penarikan Biaya Akses NIK Rp1.000

DPR Awasi Penarikan Biaya Akses NIK Rp1.000

JAKARTA – Komisi II DPR akan mengawasi dan mencermati mekanisme Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menarik biaya akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebesar Rp1.000.

“Komisi II DPR akan mencermati dana yang dihimpun dan ditarik oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) agar bisa dikelola dengan baik dan akuntabel sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada,” kata Anggota Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayudadi di Jakarta, Minggu (17/4) seperti dikutip dari Antara.

Tindakan itu, lanjut Rifqi, dilakukan DPR agar tujuan Kemendagri menarik tarif untuk pengembangan dan perawatan peladen teknologi informasi bisa tercapai.

Menurut dia, kebijakan penarikan biaya dalam akses NIK itu akan diatur sebaik-baiknya oleh Kemendagri karena sebagian besar dilakukan oleh kementerian/lembaga.

“Karena sebagian besar yang mengakses adalah kementerian/lembaga yang selama ini aksesnya gratis. Karena itu bisa saja tidak membebankan masyarakat namun kementerian/lembaga tersebut,” lanjut anggota fraksi PDIP ini.

Sebelumnya, pemerintah berencana akan menarik tarif Rp1.000 setiap kali akses nomor induk kependudukan (NIK) di database kependudukan. Biaya itu akan digunakan pemerintah sebagai dana untuk perawatan sistem data kependudukan.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan ratusan peladen yang dikelola data center Dukcapil sudah berusia terlalu tua. Rerata usianya sudah melebihi 10 tahun. 

Selain itu, sudah habis masa garansi. Komponen perangkat itu pun sudah tidak diproduksi lagi (end off support/end off life).

Menurut dia memang sudah saatnya peladen tersebut diremajakan agar pelayanan publik menjadi lebih baik. Sekaligus menjaga pemilu presiden dan pilkada serentak 2024 agar bisa berjalan baik dari sisi penyediaan daftar pemilih.

Dukcapil belum melakukan peremajaan dan penambahan perangkat lantaran belum tersedia anggaran. 

“Ada ratusan server yang berfungsi untuk perekaman KTP-el, dan penunggalan data perekaman yang harus diremajakan. Sedangkan untuk storage yang ada saat ini memiliki kapasitas untuk back up data yang mencukupi dan berjalan dengan baik, aman datanya,” urai Zudan dalam keterangan tertulis, Minggu (17/4).

Adapun demi keamanan dan ketersediaan data kependudukan, Zudan menjelaskan, Ditjen Dukcapil melakukan back up data secara rutin di pusat data cadangan Batam. Back up data juga dilakukan pada tape back up sehingga data dipastikan terjaga ketersediaannya. 

Untuk menjaga keamanan data, telah dipasang firewall jaringan, web application firewall, menggunakan https untuk web security aplikasi, menggunakan jaringan tertutup. 

Selain itu, Dukcapil bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan menerbitkan Permendagri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan. 

Zudan sampaikan, jumlah penduduk saat ini sudah mencapai 273,8 juta, dan semua sudah terdata lengkap dalam database. Terkait lembaga yang bekerja sama untuk pemanfaatan data Dukcapil, Zudan mengungkapkan, saat ini jumlahnya mencapai 5.010 lembaga dari tahun 2015 yang hanya 30 lembaga. 

“Ini semua menyebabkan beban pelayanan adminduk (administrasi kependudukan) dan pemanfaatan data semakin bertambah,” papar Zudan. 

Zudan menjelaskan, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), pengolahan data dan pemanfaatan database kependudukan memerlukan dukungan perangkat keras. Perangkat keras tersebut terdiri dari peladen, storage, perangkat jaringan dan perangkat pendukung yang memadai agar pelayanan dapat berjalan dengan optimal. 

Adapun output yang dihasilkan dari SIAK atau yang saat ini memasuki era SIAK Terpusat berupa 24 jenis dokumen kependudukan dan database kependudukan. 

“Peladen berfungsi menjalankan sistem dan aplikasi SIAK, sedangkan storage adalah media penyimpanan data. Selain itu, juga dibutuhkan Pusat Data dan Pusat Data Cadangan yang sesuai dengan standar ISO 27001,” urai Zudan.


Sumber: https://www.validnews.id/nasional/dpr-awasi-penarikan-biaya-akses-nik-rp1000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022 Sampit

Subscribe dan Like!

Dapatkan informasi terbaru tentang Sampit secara realtime!

BERITA

KONTAK

ABOUT

SAMPIT.ID adalah portal agregasi berita tentang kota Sampit (Kotawaringin Timur).

email: [email protected]

STAY CONNECTED

Copyright 2017 Sampit.ID