PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah (Kalteng) tanggal 2 Mei 2022, belanja pegawai mengalami penurunan. Diketahui salah satu penyebab turunnya belanja pegawai dikarenakan adanya pemberhentian tenaga kontrak (Tekon) serta belum terealisasinya tambahan penghasilan pegawai (TPP) pada triwulan pertama.
Hal tersebut mendapat perhatian dari anggota Komisi I DPRD Kalteng Toga Hamonangan Nadeak. Dimana legislator membidangi Hukum, Pemerintahan dan Keuangan ini meminta kepada Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan belanja daerah yang saat ini mengalami penurunan, guna memulihkan kembali sektor administrasi pemerintah yang terkena dampaknya.
“Hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah. Karena melihat fakta dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, sejumlah kebijakan seperti pemberhentian Tekon, sangat berdampak pada penurunan belanja pegawai. Apalagi saat ini TPP pegawai triwulan pertama belum terealisasi,” ucap Toga, Rabu (11/5/2022).
Politisi muda dari Partai NasDem ini menilai, jika pemberhentian Tekon juga memberikan dampak negatif terhadap kinerja pemerintahan, termasuk pelayanan publik. Sehingga, perlu adanya solusi maupun kebijakan agar penyelenggaraan pemerintahan khususnya di dinas/instansi bisa terlaksana optimal.
“Belanja pegawai merupakan belanja yang ditujukan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan rutin suatu instansi pemerintah, sebagaimana ditentukan dalam tujuan pokok dan fungsinya. Apalagi belanja pegawai memiliki porsi terbesar dalam struktur belanja yang anggarannya bersumber dari APBN pada satuan kerja pemerintah. Apabila belanja pegawai mengalami penurunan, sudah pasti penyelenggaran pemerintahan juga tidak bisa optimal,” terangnya.
Kendati demikian, Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) II Kalteng, meliputi Kabupaten kotawaringin Timur (Kotim) dan Seruyan ini berharap agar pemerintah dapat dengan segera mengatasi faktor utama yang menyebabkan belanja pegawai menurun.
“Jika masalah penurunan belanja pegawai dikarenakam pemberhentian Tekon dan belum direalisasikannya TPP pegawai Triwulan pertama, maka sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyikapinya secara bijak agar tidak berlarut – larut dan memberikan dampak negatif dalam pelaksanaan unsur pemerintahan,” tutup Toga. (pra)
Sumber: https://kalteng.co/palangka-raya/dewan-minta-pemerintah-perbaiki-belanja-pegawai/