JAKARTA – Politikus muda Partai Perindo, Andika Ulil Amri, menilai kebocoran data NIK perlu diidentifikasi dari mana asalnya. Hal itu diungkapkannya terkait isu penjualan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masyakarat Indonesia yang beredar di pasar gelap.
“Bagi saya yang harus bertanggung jawab ini ya pemerintah. Mereka tidak boleh lepas tangan, itu kewajiban mereka untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi warga negara,” tutur Andika saat diwawancarai podcast aksi nyata secara daring, Minggu (11/9/2022).
Andika mengulas kebijakan sebelumnya yakni Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2016 terkait kewajiban registrasi data penduduk secara digital. Baginya kewajiban registrasi data dari pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) itu juga harus diikuti keamanan data pribadi tersebut.
“Memang pemerintah di satu sisi membutuhkan data kita, tetapi mereka tidak mau bertanggung jawab ketika data kita bocor hari ini. Ini kan yang harus kita pertanyakan, baik secara organisasi maupun secara individual. Kemenkominfo harus mampu memberi rasa keamanan dulu,” tutur Andika.
Ia mempertanyakan kesalahan ini apakah datang dari human error atau memang kenyataannya dunia cyber Indonesia ini masih rentan akan adanya kebocoran data. Ia pun mengaku terheran dengan permohonan pemerintah yang meminta hacker untuk tidak membocorkan data NIK masyarakat tersebut.
“Ini kan ada kesan bahwa pemerintah seperti tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki sistem cyber kita. Karena dia harus berkoordinasi dengan Badan Sandi Negara, itu penting juga. Tapi tetap Kemenkominfo menjadi penanggung jawab penuh, jadi jangan seolah-olah lempar handuk ke masyarakat,” kata Andika saat diwawancarai Herjuno Syahputra.
Sumber: https://nasional.okezone.com/read/2022/09/11/337/2665282/data-nik-bocor-perindo-minta-pemerintah-berikan-rasa-aman-ke-masyarakat
