DPRD Kotim ingatkan pemkab pastikan ketahanan pangan daerah

Sampit (ANTARA) – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Muhammad Arsyad mengingatkan pemerintah kabupaten setempat untuk memastikan ketahanan pangan daerah, terlebih di tengah bencana non-alam pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini.

“Kami berharap ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah daerah untuk melaksanakan ketahanan pangan ini karena kita tidak diketahui kapan pandemi COVID-19 baru akan berakhir,” kata Arsyad di Sampit, Rabu.

Politisi Partai Golkar ini mengapresiasi kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah kabupaten dalam memperkuat ketahanan pangan. Namun menurutnya, masalah ini tidak cukup hanya di tataran kebijakan, tetapi harus dipastikan pelaksanaannya di lapangan.

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam menjamin ketahanan pangan daerah. Pemerintah kabupaten harus mengawal dan mendukung peningkatan produksi pertanian, penyerapannya, pemasarannya, hingga pengawasannya agar distribusi berjalan lancar.

Seperti halnya anjuran pemerintah kabupaten agar perkebunan kelapa sawit membuka minimal lima hektare lahan untuk ditanami sayur dan tanaman pangan. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya sesaat dan digulirkan begitu saja tanpa ada pengawasan di lapangan karena bisa saja akan diabaikan oleh perusahaan.

Menjamin ketahanan pangan merupakan kewajiban pemerintah dalam upaya melindungi rakyatnya. Sudah seharusnya masalah ini tidak boleh dianggap remeh karena kaitannya terhadap ketersediaan bahan pangan yang murah dan mudah bagi masyarakat.

Baca juga:

“Jangan sampai stok pangan kita menipis sehingga harga naik tajam dan masyarakat kesulitan mendapatkannya. Makanya ini harus disikapi secara serius. Masyarakat kita tidak boleh sampai kekurangan makanan, apalagi sampai kelaparan. Ini tanggung jawab pemerintah,” tegas Arsyad.

Sementara itu terkait penanganan pandemi COVID-19, Arsyad mengatakan dirinya bersama sesama anggota dewan berasal dari daerah pemilihan 4 meliputi Kecamatan Cempaga Hulu, Cempaga, Kota Besi dan Telawang, banyak menerima keluhan, khususnya terkait minimnya dana penanganan COVID-19 di kecamatan, kelurahan dan desa.

Selain itu, menurut anggota Komisi II ini, banyak keluhan masyarakat terdampak COVID-19 yang belum menerima bantuan, akibatnya banyak kepala desa dan ketua RT dikomplain oleh warganya, bahkan ada ketua RT yang mengundurkan diri karena masalah ini.

“Karut-marut data penerima bantuan seperti suami istri dan yang meninggal dunia tapi masih masuk daftar penerima bantuan, itu harus divalidasi lagi. Data tidak sinkron antara yang diusulkan dengan yang data penerima sehingga banyak warga yang kecewa,” demikian Arsyad.

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

Petugas rela jagakan dagangan selama pedagang jalani rapid test

Sampit (ANTARA) – Berbagai cara dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah agar warga mau mengikuti pemeriksaan cepat atau rapid test, termasuk ketika harus menjagakan dagangan ketika pedagangnya mengikuti pemeriksaan.

“Asal mereka mau ikut rapid test, ya petugas siap membantu. Kan beberapa dari mereka berjualan sendirian, jadi selama mereka mengikuti rapid test, maka petugas kita menjagakan sementara dagangan mereka,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kotawaringin Timur Multazam di Sampit, Rabu.

Pelaksanaan rapid test kembali dilaksanakan, kali ini di Pasar Sejumput Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Sebanyak 50 pedagang dan pembeli mengikuti rapid test gratis tersebut yang semua hasilnya negatif atau nonreaktif.

Rapid test massal hari ini dilakukan mendadak karena sebelumnya upaya ini belum bisa dijalankan dengan baik. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 harus meyakinkan pedagang bahwa rapid test ini merupakan upaya pencegahan COVID-19 sehingga tidak perlu dihindari.

Sebelumnya rapid test sudah dilakukan di Pusat Perbelanjaan Mentaya, Pasar Al Kamal, Pasar Subuh dan Pasar Umar Hasyim Samuda. Pemeriksaan di Pusat Perbelanjaan Mentaya dilaksanakan dua kali dan ditemukan hasil tiga reaktif COVID-19, Pasar Subuh ditemukan dua reaktif dan Pasar Umar Hasyim Samuda ditemukan enam reaktif COVID-19.

Selain pemeriksaan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kotawaringin Timur, upaya ini juga dibantu Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Tengah dengan menyiapkan 2000 alat rapid test untuk pemeriksaan di Kotawaringin Timur.

Multazam menegaskan, hasil reaktif pada rapid test belum tentu menunjukkan seseorang terjangkit COVID-19. Untuk memastikannya, diperlukan pemeriksaan laboratorium dengan cara swab.

Baca juga:

Bagi mereka yang hasil rapid test reaktif disarankan untuk melakukan isolasi mandiri, sambil menunggu hasil pemeriksaan swab di laboratorium. Jika ternyata terkonfirmasi positif COVID-19 maka orang tersebut akan dirawat di ruang isolasi RSUD dr Murjani Sampit.

Rapid test dilaksanakan sebagai upaya pencegahan penularan dan memutus mata rantai COVID-19 dengan cara deteksi dini. Tujuannya agar mereka yang terindikasi terpapar COVID-19 bisa segera ditangani dan potensi penularannya kepada orang lain bisa secepatnya ditelusuri.

“Jangan takut rapid test karena seharusnya kita bersyukur bisa ikut pemeriksaan ini karena kita bisa mengetahui kondisi kita, apalagi ini dilakukan secara gratis. Ini untuk kebaikan bersama,” ujar Multazam yang juga menjabat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur.

Sementara itu, hingga hari ini jumlah kasus positif COVID-19 di Kotawaringin Timur sebanyak 20 kasus, terdiri dari 15 sembuh, 2 meninggal dunia dan 3 masih dirawat di ruang isolasi RSUD dr Murjani Sampit. Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 30 orang.

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

178 calon haji asal Kotim maklumi pembatalan pemberangkatan

178 calon haji asal Kotim maklumi pembatalan pemberangkatan

Sampit (ANTARA) – Sebanyak 178 calon haji asal Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah bisa memaklumi keputusan pembatalan pemberangkatan haji tahun ini meski sebenarnya mereka sudah siap berangkat ke tanah suci.

“Sempat ada yang berargumen ingin tetap berangkat, soal umur itu tergantung Allah. Namun setelah diberi pemahaman, semua calon haji bisa memakluminya karena ini demi keselamatan bersama,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kotawaringin Timur H Samsudin di Sampit, Rabu.

Samsudin menjelaskan, setelah Menteri Agama Fachrul Razi mengumumkan pembatalan pemberangkatan haji pada Selasa (2/6), pihaknya langsung menyampaikan informasi itu kepada seluruh calon haji. Informasi itu juga ditindaklanjuti dengan membuat surat resmi kepada para calon haji.

Pengumuman pembatalan pemberangkatan haji tersebut diakui cukup mengejutkan para calon haji. Apalagi mereka sudah melalui tahapan-tahapan penting seperti pelunasan biaya haji, pembuatan paspor hingga suntik vaksin meningitis. Tahapan selanjutnya tinggal manasik haji sebagai persiapan pemberangkatan yang dijadwalkan Juli nanti.

Tidak heran jika banyak yang kaget dengan keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan haji. Namun Samsudin meyakinkan bahwa keputusan pemerintah bertujuan untuk kepentingan dan keselamatan semua pihak.

Menurutnya, belum lama ini pemerintah Arab Saudi melakukan survei perkembangan kasus COVID-19 di 20 negara, termasuk Indonesia. Hasilnya, Indonesia termasuk negara yang tinggi kasus virus mematikan tersebut dan potensi penularannya.

Setelah melalui berbagai kajian dan pembahasan, pemerintah Arab Saudi akhirnya memutuskan tidak mengizinkan kedatangan rombongan calon haji dari semua negara. Mereka khawatir akan terjadi wabah COVID-19 di tanah suci dan akan membawa dampak buruk jika ibadah haji tetap dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 saat ini.

Baca juga:

Bagi 178 calon haji yang batal berangkat tahun ini, otomatis masuk dalam daftar pemberangkatan tahun 2021. Jika kuota bertambah maka masih ada harapan bagi pendaftar lainnya untuk juga masuk dalam rombongan yang akan diberangkatkan tahun depan.

Meski begitu, bagi calon haji yang ingin menarik kembali dana pelunasan haji yang sudah mereka setor, pemerintah akan memperbolehkannya. Namun calon haji disarankan tidak menarik dana setoran awal.

Tahun ini biaya haji untuk calon haji asal Kotawaringin Timur sekitar Rp38 juta. Pembayaran itu terdiri dari sekitar Rp25 juta setoran awal, sedangkan sisanya saat pelunasan. Jika calon haji ingin menarik dana, disarankan hanya dana pelunasan.

“Kalau dana setoran awal juga ditarik maka berarti sama saja batal dan kalau ingin mendaftar lagi maka harus ikut antrean dari awal. Saat ini daftar tunggu calon haji di Kotawaringin Timur sudah sampai 21 tahun mendatang,” demikian Samsudin.

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

Digratiskan, Parkiran di Sampit akan Dikelola Dishub

Digratiskan, Parkiran di Sampit akan Dikelola Dishub

PARKIR – Salah satu lokasi parkir di dalam Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit. (Ist)

SAMPIT – Sejak pertengahan bulan Februari 2020 lalu, kawasan zona parkir telah gratiskan oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur (Kotim), ini dilakukan sebagai bentuk kompensasi pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Selain itu, rencananya pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kotim, juga akan mengambil alih seluruh zona parkir untuk dikelola sendiri, artinya tidak lagi diserahkan kepada pihak ketiga.

“Pemda telah memberi kebijakan mengratiskan parkir, seperti di PPM dan juga seluruh kawasan zona parkir di Sampit ini. Kita juga akan ambil alih dan kelola sendiri parkir ini, setelah kebijakan di cabut nanti seiring kondisi daerah sudah mulai normal dari Covid-19,” jelas Kepala Dinas Perhubungan Kotim, Fadlian Noor, rabu 03 Juni 2020.

BACA JUGA:   PT BSK Wilmar Group Serahkan Bantuan Sembako Untuk Meringankan Beban Masyarakat

Jika nantinya pemerintah yang mengelola kembali parkir, tentunya akan mempekerjakan pada tenaga parkir yang nantinya digaji langsung oleh pemerintah.

“Kita pasti akan pekerjakan para juru parkir dan menggaji mereka, jika nanti sudah kita terapkan aturan itu,” papar Fadlian.

Sementara meski pemerintah telah memberikan kebijakan parkir gratis, namun kondisi ini berbeda dilapangan, aksi pungutan dari parkir-parkir liar masih terlihat di sejumlah kawasan di Kota Sampit, seperti Jalan Ahmad Yani, HT. Hariyono, HM. Arsyad, sekitar jam Favo Pasar Sampit, PPM dan juga di sejumlah titik zona parkir di Kota Sampit.

BACA JUGA:   Idul Fitri Ditengah Covid-19, PT DLU Cabang Sampit Jalankan Pelayanan Sesuai Protokol

“Kita minta bagaimana baiknya saja, pemerintah harus cepat ambil tindakan, takutnya semakin marak parkir liar di Kota Sampit ini, apalagi kita tidak tahu sekarang mereka setornya kemana,” pungkas Bardian salah seorang warga Sampit. (Cha/beritasampit.co.id)

Perlu terobosan selamatkan pelaku UMKM Kotim di tengah pandemi COVID-19

Perlu terobosan selamatkan pelaku UMKM Kotim di tengah pandemi COVID-19

Sampit (ANTARA) – DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah berharap pemerintah kabupaten melalui instansi teknis, mencari terobosan untuk menyelamatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar tidak semakin terpuruk di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi.

“Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan. Pemerintah daerah perlu menggerakkan sektor UMKM. Ini penting supaya masyarakat bisa bergerak dalam keadaan sulit sekarang ini,” kata anggota DPRD Kotawaringin Timur, H Abdul Kadir di Sampit, Rabu.

Saat reses bersama rekannya sesama anggota dewan dari daerah pemilihan 2 meliputi Kecamatan Baamang dan Seranau belum lama ini, Abdul Kadir mengaku menerima banyak keluh kesah pelaku usaha kecil yang terdampak COVID-19.

Pandemi virus mematikan itu juga berdampak terhadap usaha masyarakat kecil karena menurunnya daya beli masyarakat. Padahal masyarakat di desa-desa menggantungkan hidup dari usaha rumahan seperti membuat kerajinan, kuliner dan lainnya.

Diakui, pandemi COVID-19 menimbulkan dampak terhadap hampir semua sektor. Satuan organisasi perangkat daerah terkait diharapkan mempunyai terobosan untuk membantu agar pelaku UMKM bisa bertahan meski kondisi belum normal.

Terobosan pemberdayaan usaha kecil ini penting karena siapapun tidak bisa memastikan sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir, sementara masyarakat membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Penanganan penularan COVID-19 sangat penting karena kaitannya dengan keselamatan, namun tidak kalah penting pula penanganan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. 

Baca juga:

Penanganannya tidak cukup dengan memberikan bantuan sembako dan uang kepada masyarakat terdampak COVID-19, tetapi justru lebih efektif dengan mendorong bangkitnya kegiatan ekonomi masyarakat.

Aktivitas ekonomi diharapkan bisa kembali berjalan meski di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi agar masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitas ekonomi.

“Mari kita semua bergandengan tangan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Masyarakat juga harus mendukung dan mengikuti upaya-upaya yang dilakukan pemerintah agar bencana ini segera berlalu sehingga aktivitas kembali normal. Apa yang dilakukan pemerintah juga untuk kepentingan masyarakat,” ujar Abdul Kadir.

Aspirasi dari masyarakat menjadi bahan bagi DPRD untuk berkontribusi mendorong eksekutif dalam menangani situasinya pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Nasib masyarakat harus menjadi prioritas agar tidak sampai ada yang menderita.

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

PAN tetap pilih Rudini di pilkada Kotim

PAN tetap pilih Rudini di pilkada Kotim

Sampit (ANTARA) – Nama H Muhammad Rudini masih menjadi nama terkuat yang tetap dipilih Partai Amanat Nasional (PAN) untuk diusung sebagai calon bupati pada pemilu kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah.

“Surat keputusan terkait rekomendasi untuk Rudini itu sudah kami terima di DPW PAN Kalteng beberapa waktu lalu. Sekarang pun tetap. Tidak ada yang berubah di tengah jalan,” kata Sekertaris DPW PAN Kalteng, Makhbub Indra Pratama dihubungi dari Sampit, Selasa.

Pernyataan ini sekaligus menepis kabar beredar bahwa ada figur selain Rudini yang telah mendapatkan rekomendasi dari PAN untuk mengikuti pilkada nanti. Makhbub memastikan sampai saat ini hanya ada satu nama yang direkomendasikan DPP PAN yaitu Muhammad Rudini.

Politisi muda yang merupakan putra Bupati Seruya dua periode almarhum H Darwan Ali ini dinilai merupakan kader terbaik yang akan diusung PAN. DPP PAN justru memberi keleluasaan kepada Rudini untuk memilih figur yang akan mendampinginya sebagai calon wakil bupati saat pilkada nanti.

Saat ini Rudini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur. Dengan prestasi dan pengalamannya di dunia politik, tokoh muda yang juga Ketua DPC PAN Kotawaringin Timur ini dinilai akan mampu menarik simpatik masyarakat dan memenangi pilkada yang dijadwalkan Desember 2020 nanti.

Makhbub menerangkan, sampai sejauh ini DPW PAN Kalteng hanya mengantongi satu nama yang resmi mendapat rekomendasi dari DPP PAN untuk maju sebagai calon Bupati Kotim yakni atas nama Muhammad Rudini.

Baca juga:

“Rekomendasi itu merupakan keputusan Ketua Umum DPP, makanya kami wajib mengamankannya. Semua jajaran mulai ranting, cabang, DPD dan DPW diharapkan patuh terhadap keputusan ini,” harapnya.

Makhbub Indra meyakinkan bahwa PAN akan konsisten dan komitmen terhadap nama yang telah diputuskan DPP PAN. Seluruh mesin partai dan simpatisan akan bekerja keras untuk mengamankan kebijakan tersebut.

Sementara itu, pilkada rencananya digelar pada Desember nanti. Meski pandemi COVID-19 masih terjadi namun suasana politik di Kotawaringin Timur mulai meningkat.

Selain Rudini, sejumlah nama lain muncul sebagai bakal calon Bupati Kotawaringin Timur, seperti Halikinnor, Suprianti Rambat, Yoyo Sugeng Triyogo, HM Taufiq Mukri dan lainnya. 

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

Legislator Kotim prihatin harga karet kembali anjlok

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Hj Darmawati mengaku prihatin dengan kembali anjloknya harga karet di daerah itu karena berdampak terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada …

Sumber: ANTARA

Wacana pembentukan pansus COVID-19 kembali bergulir di DPRD Kotim

Wacana pembentukan pansus COVID-19 kembali bergulir di DPRD Kotim

Sampit (ANTARA) – Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penanganan COVID-19 kembali bergulir di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, bahkan sudah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD setempat.

“Sesuai usulan sejumlah anggota, disepakati bahwa pembahasan masalah pansus ini diagendakan. Nanti tergantung bagaimana hasil saat pembahasan,” kata Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur Muhammad Rudini saat memimpin rapat Badan Musyawarah, Selasa.

Sempat terjadi pembahasan alot terkait penjadwalan pembentukan Pansus COVID-19. Ada anggota dewan yang mengusulkan agar Badan Musyawarah menjadwalkan agenda pembahasan pansus, namun ada pula yang menilai tidak perlu sampai pembentukan pansus.

Anggota Fraksi Golkar Muhammad Arsyad mengatakan, Badan Musyawarah sudah seharusnya menjadwalkan rapat pembahasan pansus karena merupakan aspirasi banyak anggota dewan. Ini merupakan bagian dinamika politik yang lumrah.

“Dijadwalkan saja. Nanti soal banyak yang setuju dibentuk atau tidak, biarkan nanti hasilnya seperti apa. Kalau memang dirasa tidak perlu, nanti juga pasti akan terlihat,” tegas Arsyad.

Tanggapan serupa disampaikan Parningotan Lumban Gaol. Menurutnya, penjadwalan pembahasan Pansus COVID-19 tidak perlu dipermasalahkan karena itu bukan hal dilarang.

Baca juga:

“Walaupun saya termasuk orang yang mungkin tidak setuju dibentuk pansus, tapi karena ini bagian dari demokrasi, saya rasa tidak apa-apa dijadwalkan. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa,” kata Lumban Gaol.

Sementara itu, setelah melalui pembahasan yang alot, Badan Musyawarah akhirnya menjadwalkan pembahasan pembentukan Pansus COVID-19 pada 9 Juni nanti atau pekan depan.

Pansus COVID-19 diwacanakan dibentuk untuk mengawal pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19. Pansus tidak bertujuan mencari-cari kesalahan, tetapi justru ingin memastikan semua berjalan dengan baik, maksimal dan sesuai aturan hukum.

DPRD mendukung penuh upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam menangani COVID-19. Pengawasan yang dilakukan DPRD sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan anggaran.

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

Masyarakat Kotim antusias sambut pendataan lanjutan terdampak COVID-19

Masyarakat Kotim antusias sambut pendataan lanjutan terdampak COVID-19

Sampit (ANTARA) – Keputusan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah melakukan pendataan lanjutan calon penerima bantuan sosial, disambut antusias masyarakat terdampak pandemi COVID-19.

“Saya datang ke kelurahan karena sebelumnya tidak masuk daftar, padahal katanya sudah diusulkan. Saat situasi sulit dampak COVID-19 saat ini, bantuan dari pemerintah akan sangat membantu bagi masyarakat kecil seperti kami,” kata Ramlah, warga Sampit, Selasa.

Luasnya dampak pandemi COVID-19 terhadap sosial dan ekonomi masyarakat, membuat banyak keluarga membutuhkan bantuan. Warga pun menanyakan karena banyak dari mereka tidak masuk dalam penerima bantuan, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Seperti terlihat di kantor Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang, puluhan warga datang silih berganti ke kantor yang terletak di Jalan Kenan Kandan tersebut. Mereka umumnya adalah warga yang mengaku terdampak COVID-19 namun belum ada menerima bantuan pemerintah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengucurkan dana sebesar Rp90.373.500.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi ini untuk bantuan sosial untuk 180.747 warga terdampak COVID-19.

Gubernur H Sugianto Sabran secara simbolis menyerahkan bantuan untuk warga Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit, Kamis (28/5). Melalui bantuan ini, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat bantuan Rp500.000 yang disalurkan melalui Bank Kalteng.

Kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan bantuan sosial untuk 20.986 kepala keluarga dengan nilai total Rp10.493.000.000. Jumlah ini cukup besar karena penduduk di kabupaten ini memang merupakan yang terbanyak di Kalimantan Tengah.

Namun ternyata, masih banyak warga yang belum masuk dalam daftar penerima. Banyaknya warga yang datang mempertanyakan bantuan itu tidak hanya terjadi di Kelurahan Baamang Tengah, tetapi juga dialami banyak warga di kelurahan dan desa lain, termasuk yang mengadu kepada anggota DPRD setempat.

Lurah Baamang Tengah Zikrillah menjelaskan, banyaknya warga yang datang tersebut menanyakan dan ingin memastikan apakah nama mereka masuk dalam daftar yang diusulkan kembali atau tidak. Kebetulan saat ini di kantor itu masih terpampang daftar penerima bantuan tahap pertama.

Zikrillah menjelaskan, pendataan sebelumnya dilakukan berjenjang berdasarkan usulan dari tingkat RT. Namun banyak RT yang menyampaikan usulan daftar nama penerima bantuan melebihi batas yang ditentukan sehingga tidak sempat diserahkan kepada pemerintah kabupaten yang kemudian diteruskan kepada pemerintah provinsi.

Jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan pada tahap pertama sekitar 1.050 keluarga penerima dari sekitar 12.000 kepala keluarga yang ada di Kelurahan Baamang Tengah. Jumlah tersebut tidak termasuk 450 kepala keluarga yang menjadi penerima bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial.

Hasil rapat 22 Mei lalu, pemerintah kelurahan diminta untuk menyisir kembali siapa-siapa warga yang tidak terakomodir dalam penyaluran bantuan tahap pertama dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, supaya bisa diusulkan kembali.

Baca juga:

“Kebetulan saat ini kami juga sudah dapat instruksi dari pihak kecamatan dan bupati untuk segera mengumpulkan dan diusulkan kembali data-data warga yang terdampak COVID-19. Makanya mungkin warga yang datang itu ingin memastikan bahwa mereka termasuk dalam daftar nama yang akan diusulkan untuk tahap berikutnya,” kata Zikrillah.

Zikrillah mengatakan, warganya sangat terbantu dengan bantuan tersebut. Hanya saja mungkin karena tidak semua bisa terakomodir saat itu maka ada pendataan kembali.

Sementara itu Gubernur Sugianto Sabran saat memantau pemeriksaan rapid test di Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mengusulkan warga yang belum mendapat bantuan.

“Jangan sampai ada warga Kotawaringin Timur yang kelaparan. Kalau itu sampai terjadi maka kita yang berdosa. Kita harus membantu masyarakat kita dalam menghadapi situasi sulit ini,” demikian Sugianto.

Baca juga:

Baca juga:

Sumber: ANTARA

Gubernur Minta Masyarakat yang Reaktif Saat Rapid Test Langsung Dikarantina

Gubernur Minta Masyarakat yang Reaktif Saat Rapid Test Langsung Dikarantina

ILHAM/BERITA SAMPIT – Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, saat memberikan hasil rapid test pada para pedagang PPM Sampit, Selasa 2 Juni 2020.

SAMPIT – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran, dengan tegas meminta kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, untuk langsung melakukan karantina pada warga yang ditemukan reaktif dari hasil rapid test, yang digelar Pemerintah Provinsi Kalteng, di Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit, dan juga Pasar Umar Hasyim Kecamatan Samuda Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Selasa 2 Juni 2020.

“Hasil rapid test kalau sudah reaktif langsung dikarantina, tidak usah lagi isolasi mandiri di rumah, karena berbahaya nanti mereka jalan-jalan kena lagi yang lain tertular,” tegas Sugianto.

BACA JUGA:   TNI dan Polri Sediakan 2000 Nasi Kotak Untuk Masyarakat Palangka Raya

Meski bagi warga yang ditemukan reaktif pada rapid test massal itu, akan dilakukan uji Swab langsung guna memastikan positif atau tidak, namun setidaknya dengan mengantisipasi, melakukan karantina upaya pencegahan lebih baik untuk memutus mata rantai penyebaran virus itu.

“Saya meminta kepada Pemda melakukan karantina, reaktif kita akan swab, jika positif dirawat, dan jika tidak silahkan kembali ke rumahnya,” tegasnya.

BACA JUGA:   Dampak Covid-19, DAD Kotim Minta PBS Peduli dengan Warga Sekitarnya

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalteng telah membeli rapid test sebanyak 6.000 unit, rencananya, kata Sugianto, akan ditambah lagi sekitar 4.000 unit sehingga menjadi 10.000 unit rapid test, yang nantinya digunakan untuk kabupaten dan kota se-Kalteng.

“Harapan kita dari hasil rapid test ini kita bisa menekan penyebaran Covid-19 di Kalteng ini, supaya kita bisa menuju ketahapan New Normal,” pungkas Sugianto Sabran. (Cha/beritasampit.co.id).

Copyright © 2020 Sampit