Pola konsorsium jadi solusi keterbatasan anggaran infrastruktur Kotim

Pola konsorsium jadi solusi keterbatasan anggaran infrastruktur Kotim

Sampit (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Muhammad Kurniawan Anwar menilai, penerapan pola konsorsium bisa menjadi solusi terbatasnya anggaran dalam memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur di daerah ini.

“Kenapa konsorsium tidak dari dulu? Kalau ini bisa berjalan di Kelurahan Tanah Mas maka seharusnya juga bisa dilaksanakan di daerah lain. Di Kotawaringin Timur ini kan banyak perusahaan,” kata Kurniawan di Sampit, Jumat.

Rapat kerja Komisi IV pada Kamis (23/7) terkait keluhan warga tentang kerusakan jalan, menghasilkan solusi menggembirakan. Keluhan kerusakan jalan poros Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Baamang, menemukan solusi dengan disepakatinya rencana perbaikan dan peningkatan jalan melalui konsorsium atau patungan dana antara pemerintah daerah dan dua perusahaan di wilayah itu.

Kurniawan berharap solusi seperti ini juga bisa diterapkan di wilayah lain di Kotawaringin Timur. Hampir di semua kecamatan, khususnya di luar pusat kota, terdapat banyak perusahaan besar, terutama perkebunan kelapa sawit.

Tidak berlebihan jika pemerintah meminta kepedulian pihak perusahaan dengan mengharapkan kontribusi mereka membantu merawat, memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur, khususnya jalan.

Saat ini masih banyak jalan di Kotawaringin Timur yang kondisinya memprihatinkan dan memerlukan penanganan serius. Membutuhkan waktu lama jika perbaikannya hanya mengharapkan dana pemerintah yang terbatas, terlebih di tengah rasionalisasi anggaran akibat pandemi COVID-19 ini.

Seperti di kawasan Utara, kata Kurniawan, banyak jalan antarkecamatan dan desa yang perlu menjadi perhatian. Perusahaan diharapkan turut andil merawat, memperbaiki dan meningkatkan jalan tersebut.

Bahkan, jalan di sekitar Kota Sampit pun sebagian rusak dan perlu penanganan serius. Perusahaan perlu dilibatkan karena mereka juga menggunakan jalan umum, apalagi truk angkutan milik perusahaan berbobot berat sehingga diyakini menyumbang signifikan terhadap laju kerusakan jalan.

“Di kawasan hulu (Utara) banyak jalan rusak, seharusnya juga panggil perusahaan untuk membantu perbaikan dengan pola konsorsium ini. Kita juga harus adil dengan wilayah lain di kabupaten ini. Di dalam kota juga banyak jalan rusak dan tidak ada penerangan,” kata Kurniawan.

Kurniawan menegaskan, pemerintah kabupaten harus melakukan pendekatan secara tepat dan efektif agar perusahaan bersedia membantu perbaikan dan peningkatan infrastruktur daerah. Komunikasi yang efektif diyakini akan membuat perusahaan memiliki pemahaman yang sama untuk bersama-sama menjaga infrastruktur daerah ini.

Kurniawan juga mengingatkan pemerintah kabupaten mengkaji secara matang dampak yang akan timbul oleh operasional sebuah perusahaan, sebelum memutuskan memberikan izin kepada perusahaan tersebut. Jangan pemerintah ribut ketika perusahaan sudah beroperasi, padahal pemerintah sendiri yang mengeluarkan perizinan tersebut.

Sumber: ANTARA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 Sampit
%d bloggers like this: