Masuk IUP Tambang, Komisi I akan RDP Masalah Desa Bukit Raya

Masuk IUP Tambang, Komisi I akan RDP Masalah Desa Bukit Raya

KELUAR : IM/BERITA SAMPIT – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Parningotan Lumban Gaol saat keluar dari salah satu ruang rapat di kantor DPRD setempat.

SAMPIT – Jajaran Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) saat ini sedang mendalami aduan dari masyarakat maupun pemerintahan desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Berkaitan dengan permasalahan kawasan desa yang mana saat ini masuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) beberapa diantaranya PT Duta Borneo Pratama dan PT Sanmas Mekar Abadi, termasuk beberapa perusahaan pertambangan pemegang IUP di Kecamatan Cempaga yang dinilai menggangu pembangunan di desa-desa setempat.

Menangapi masalah anggota Komisi I DPRD Kotim Parningotan Lumban Gaol mengungkapkan, pihaknya di internal Komisi I tentunya akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum memanggil pihak-pihak terkait dalam permasalahan tersebut.

“Kami saat ini masih melakukan kajian, kemarin kita juga sudah melakukan cek kelapangan, nantinya akan kami tindaklanjuti hingga ke Rapat Dengar Pendapat (RDP),” ungkapnya, Rabu 19 Agustus 2020.

BACA JUGA:   Dewan Gelar RDP Dengan PT SJIM Terkait Jalan Tanah Mas

Pria yang akrab di sapa Gaol itu menegaskan, dengan masuknya IUP pertambangan di kawasan pedesaan tentunya akan berpengaruh terhadap pembangunan di desa itu sendiri, sehingga perlu dilakukan kajian-kajian secara teknis sebelum melanjutkan ke RDP nantinya.

“Yang artinya progres pembangunan di desa yang masuk IUP ini akan terhambat, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap IUP ini melalui RDP tentunya,” sebut legislator partai Demokrat ini.

Saat disinggung terkait IUP beberapa perusahaan pertambangan baik yang beroperasi maupun yang masih belum beroperasi di beberapa kawasan desa di Kecamatan Cempaga Hulu tersebut Lumban Gaol menjelaskan pihaknya dalam konteks itu akan melakukan RDP dengan melibatkan beberapa desa yang masuk di dalam peta IUP itu sendiri.

BACA JUGA:   PDIP Kotim Pastikan Mesin Partai Berjalan Menangkan Halikinnor-Irawati

Lumban Gaol juga menekankan selama ini warga masyarakat kesulitan menggali potensi di desanya masing-masing, terutama untuk membuka izin galian C dan lain sebagainya lantaran dibenturkan dengan IUP pertambangan tersebut.

“Aduan yang diterima Komisi I masalah itu, IUP ini dinilai masyarakat bukan hanya menghambat pembangunan desa, tetapi juga menutup peluang usaha di desa mereka, mau ngurus izin sulit di keluarkan karena tumpang tindih dengan IUP pertambangan yang ada,” bebernya.

Dari data yang ada kawasan desa yang saat ini masuk didalam IUP pertambangan khususnya boxit yakni desa yang terletak di Kecamatan Cempaga, Desa Rubung Buyung, tepatnya Dusun Baninan, dan Desa di Kecamatan Cempaga Hulu, yakni Desa Ubar Mandiri, Keruing, Parit, Bukit Raya, dan Desa Sudan.

(im/beritasampit.co.id).

Sumber: BeritaSampit.co.id

Copyright © 2020 Sampit
%d bloggers like this: