Legislator Kotim Minta Pemerintah Pusat Perjelas Teknis Pencabutan 59 Perizinan Demi Jaga Kondusifitas Daerah

Legislator Kotim Minta Pemerintah Pusat Perjelas Teknis Pencabutan 59 Perizinan Demi Jaga Kondusifitas Daerah

Foto: Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Sutik saat diwawancarai, di Sampit, Rabu (12/1/2022)(ZONAKALTENG/SDM).

ZONAKALTENG, Sampit-Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Sutik meminta agar pemerintah pusat memperjelas teknis pencabutan 59 perizinan di kabupaten setempat demi menjaga kondusifitas daerah.

“Kita meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI memperjelas terkait pencabutan 59 perizinan Perusahaan Besar Swasta (PBS) baik bidang perkebunan kelapa sawit hingga pertambangan,” katanya, di Sampit, Rabu, 12 Januari 2022.

Dikatakannya, apakah pencabutan tersebut karena adanya pelanggaran, atau disebabkan faktor lainnya dan bagaimana teknis pasca pencabutan perizinannya.

“Proses pelaksanaan nantinya harus jelas, apakah nantinya akan dikelola oleh BUMN atau dilakukan lelang kembali,” ucapnya.

Menurut dia, kejelasan pasca pencabutan itu bertujuan agar menjaga kondusifitas di daerah khususnya Kotawaringin Timur ini yang mana bisa saja terjadi konflik berkepanjangan pasca pencabutan perizinan tersebut nantinya.

“Karena sampai sekarang ini masih belum jelas mekanisme pasca pencabutan tersebut. Sekarang ini sudah mulai muncul isu pengklaiman di masyarakat berkaitan dengan hal ini dilokasi pencabutan Perizinan dimaksud. Hal ini harus kita hindari supaya tidak menimbulkan konflik di lahan yang bermasalah tersebut,” paparnya.

Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kotim ini juga mengharapkan, agar dalam konteks ini pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah melalui instansi masing-masing, segera melakukan inventarisasi terkait hal ini supaya tidak menjadi pro dan kontra di masyarakat.

“Hal seperti ini harus segera mungkin di selesaikan, baik itu dengan memperjelas pasca pencabutan 59 Perizinan tersebut maupun melakukan koordinasi lintas instansi pemerintah itu sendiri supaya masyarakat tidak gagal paham terkait hal ini,” tutupnya. (SDM/A1).

 

Berita Legislator Kotim Minta Pemerintah Pusat Perjelas Teknis Pencabutan 59 Perizinan Demi Jaga Kondusifitas Daerah ini agregasi dari:
https://www.zonakalteng.co.id/2022/01/12/legislator-kotim-minta-pemerintah-pusat-perjelas-teknis-pencabutan-59-perizinan-demi-jaga-kondusifitas-daerah/.

Copyright © 2022 Sampit_ID
%d bloggers like this: