Dibalik Rapat Tertutup di DPRD, Anggaran Rp 11,3 M Tidak Jadi Dipangkas Asal Diam-diam?

Dibalik Rapat Tertutup di DPRD, Anggaran Rp 11,3 M Tidak Jadi Dipangkas Asal Diam-diam?

DRM/BERITA SAMPIT – Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim, M. Abadi S. Pd.

SAMPIT – Ketua Fraksi PKB DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) M. Abadi S.Pd bereaksi keras dengan adanya upaya-upaya tidak transparan dari berbagai pihak, baik oknum-oknum DPRD maupun eksekutif yang membahas rasionalisasi anggaran yang merupakan uang rakyat tersebut melalui rapat tertutup Kamis 23 April 2020.

Dibincangi beritasampit.co.id, Jumat 24 April 2020, Abadi menyayangkan sikap Ketua DPRD Kotim yang tidak menghargai interupsi anggota, atau perwakilan fraksi partai politik yang memiliki kursi di DPRD setempat, seolah-olah DPRD Kotim hanya Ketua dewan.

“Dan sangat kita sayangkan Ketua DPRD Kotim tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan interupsi terkait hal itu, bahkan dalam SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 Tanggal 9 April 2020, sudah sangat jelas terkait rasionalisasi anggaran tersebut,” bebernya.

Disisi lain dia juga menjelaskan pada point ke 12 ditegaskan, dalam rangka memastikan pelaksanaan penyesuaian APBD Tahun anggaran 2020 pada (huruf B), DPRD kabupaten agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses penyesuain APBD tahun anggaran 2020 pada masing-masing daerah.

BACA JUGA:   Tangani Sampah di Kecamatan, DLH Kotim Akan Salurkan Kendaraan

“Kenapa kami dari Fraksi PKB tidak diberi kesempatan untuk berbicara ketika rapat bersama pihak eksekutif. Padahal saya merupakan anggota DPRD Kabupaten Kotim yang sah dan mewakili partai. Seharusnya Ketua DPRD dalam hal ini memberikan pertimbangan, bahwa saya jadi anggota DPRD dipilih 1000 lebih masyarakat, sementara didalam tatib ataupun aturan PP 12 tahun 2018 bahwa setiap anggota berhak untuk mnyampaikan pendapat, bahkan sangat jelas disebutkan dalam SKB bahwa DPRD bukan pimpinan DPRD,” tegasnya.

Bahkan selain itu dia juga menyebutkan, Ketua tim anggaran eksekutif dalam rapat lanjutan Rasionalisasi Anggaran saat itu sempat menyampaikan berkaitan dengan anggaran Rp 11,3 Miliar tidak akan dipangkas apabila mau secara diam-diam. Hal ini menurutnya, bertentangan dengan hati nuraninya yang ingin benar-benar memetingkan kepentingan masyarakat termasuk menjaga marwah partai serta marwah lembaga legislatif dan transparansi kepada publik.

BACA JUGA:   JPU Tidak Membantah Eksespi Pejuang Agraria dan Lingkungan Desa Penyang

“Dia bilang tidak akan dipangkas asal mau diam-diam, apa maksudnya,” ucapnya.

Terpisah Sekertaris Daerah (Sekda) Halikinnor SH selaku ketua tim anggaran eksekutif di konfirmasi siang ini masih belum memberikan tanggapan terkait apa yang disampaikan oleh ketua Fraksi PKB Kotim tersebut. Apakah benar anggaran Rp 11,3 miliar tidak jadi dipangkas dengan konsekuensi harus secara diam-diam.

Diketahui, rapat lanjutan Rasionalisasi Anggaran antara Eksekutif dan legislatif yang hingga saat ini belum jelas hasil kesepakatan maupun kesimpulannya tersebut dilakukan secara tertutup ketika Sekda Hadir. Sementara dirapat sebelumnya dilakukan secara terbuka untuk umum. (Drm/beritasampit.co.id).

Copyright © 2021 Sampit
%d bloggers like this: