Bahas Detail Tata Ruang, DPRD Agendakan Kembali RDP

Bahas Detail Tata Ruang, DPRD Agendakan Kembali RDP

IST/BERITASAMPIT – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, M. Kurniawan Anwar dari fraksi PAN.

SAMPIT – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Jumat 14 Agustus kemarin melaksanakan kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak pengelola terminal khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) terkait Detail Tata Ruang (DTR).

Menurut anggota komisi IV DPRD Kotim, M Kurniawan Anwar rapat bersama pengelola Tersus dan TUKS akan dijadwalkan kembali. Sebab, pada rapat yang digelar Jumat kemarin hanya dihadiri tiga perusahaan.

”Materi rapat kemarin terkait DTR, harusnya juga melibatkan banyak stakeholder dan eksekutif lainnya. Tapi yang hadir hanya 3 perusahaan yang bergerak di bidang Tersus dan TUKS. Oleh sebab itu kami akan mengagendakan kembali RDP mengundang stakeholder terkait sesuai data Tersus dan TUKS di Kotim,” ucap M Kurniawan Anwar, Sabtu 15 Agustus 2020.

BACA JUGA:   Camat Parenggean Bisa Dipolisikan Bacalon Independen Karena Cuitan di Medos

Lewat kesempatan rapat yang dihadiri oleh pihak KSOP Klas III Sampit ini. Legislator partai PAN itu juga mempertanyakan tugas utama KSOP adalah di kepelabuhan dan gerak kapal. Dirinya mempertanyakan bagaimana yang dimaksud pelabuhan, serta bagaimana mekanisme pengawasan KSOP terhadap Tersus dan TUKS yang ada di kotim.

Dengan diterbitkannya peraturan menteri Nomor. 20 Tahun 2017 merupakan acuan yang harus di patuhi, pada pasal 8 ayat 2 hurup B menjelaskan persyaratan teknis dan dilanjutkan pasal 13 dan 14 juga menjelaskan izin dapat dicabut apabila ada ditemukan indikasi tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.

BACA JUGA:   Wilmar Group Akui Telah Merealisasikan Bantuan Covid-19 Untuk Karyawan

“Kami sangat mendukung investasi, tapi investor juga harus memperhatikan dampak sosial dan dampak lingkungan sekitar, sehingga bisa tercipta kerukunan berusaha dan bermasyarakat” kata pria yang akrab disapa Iwan ini.

Ditambahkan Iwan. Dan tidak kalah penting pemerintahan daerah harus hadir bersama DPRD untuk membuat sebuah regulasi agar ada dampak Pendapatan Anggaran Daerah terhadap aktifitas Tersus dan TUKS tersebut.

(im/beritasampit.co.id).

Sumber: BeritaSampit.co.id

Copyright © 2020 Sampit
%d bloggers like this: