Bawaslu Terima 313 Aduan Pencatutan Nama Oleh Calon DPD

Bawaslu Terima 313 Aduan Pencatutan Nama Oleh Calon DPD

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima 313 aduan masyarakat serta pengawas Pemilu karena dicatut, baik nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh bakal calon anggota DPD untuk dimasukkan dalam Sistem Informasi pencalonan (Silon). Data aduan dari 21 provinsi itu didapat selama 15 hari pendirian posko aduan Bawaslu terkait dukungan DPD hingga 19 Januari.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty lalu menyampaikan, telah beri instruksi kepada seluruh jajarannya untuk menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan mengoreksi nama-nama tersebut. “Serta menghapus data sebagaimana mestinya,” terang dia dalam keterangan tertulis, Selasa (24/1).

Nama-nama tersebut didapat dari laporan yang masuk melalui posko aduan masyarakat secara offline. Petugas posko datang langsung ke kantor Bawaslu daerah terdekat. Ada juga pengaduan secara online, melalui link aduan masyarakat pada Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota.

Selanjutnya, dari total jumlah aduan yang masuk, aduan terbanyak ada di Aceh, yaitu sebanyak 56 aduan. Kemudian disusul oleh Jawa Timur, yaitu sebanyak 35 aduan, dan Jawa Barat yaitu sebanyak 29 aduan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Bawaslu, terdapat 164 bakal calon anggota DPD yang tersebar di 21 provinsi yang dilaporkan mencatumkan nama dan/atau NIK masyarakat maupun pengawas yang mengaku bukan sebagai pendukung salah satu bakal calon namun namanya terdaftar dalam akun Silon.

Loly sampaikan, per 19 Januari 2023, dari total 313 aduan, Bawaslu sudah menindaklanjuti sebanyak 224 nama/NIK masyarakat dengan meneruskannya kepada KPU. 

Sebagai informasi, pendirian posko aduan yang dilakukan oleh Bawaslu, merupakan tindaklanjut atas dikeluarkannya Surat Intruksi Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

Aturan itu harus ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran Bawaslu di daerah. Selain intruksi untuk mendirikan posko dan meneruskan aduan yang masuk ke KPU, melalui surat intruksi tersebut, Bawaslu mengintruksikan seluruh jajarannya didaerah untuk juga melakukan beberapa hal.

Pertama, melakukan sosialisasi dan/atau imbauan kepada masyarakat untuk memastikan nama dan/atau data pribadi tidak terdapat dalam daftar pendukung bakal calon anggota DPD dalam Silon. Jika tidak pernah merasa memberikan dukungan kepada bakal calon yang bersangkutan.

Kedua, mempermudah masyarakat untuk melakukan pengaduan dan menyampaikan keberatan atas pencatutan nama dan/atau NIK-nya dengan mendirikan posko aduan online. Hal tersebut merupakan catatan refleksi dari perjalanan Bawaslu membuka posko pengaduan pencatutan NIK pada tahapan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu. 

Ketiga, tetap membuka posko aduan sampai pada hari penetapan pemenuhan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran. Surat intruksi tersebut merupakan upaya Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan pencalonan anggota DPD, yang berdasarkan jadwal di Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, sudah dimulai pada 6 Desember 2022 dan berakhir di 25 November 2023. 

“Selain itu, juga merupakan wujud komitmen Bawaslu dalam menegakkan aturan, mencegah terjadinya berbagai bentuk dugaan pelanggaran dan sengketa proses pemilu serta menjaga data dan hak pilih warga negara agar tidak disalahgunakan,” pungkas Lolly.


Sumber: https://www.validnews.id/nasional/bawaslu-terima-313-aduan-pencatutan-nama-oleh-calon-dpd

Leave a Reply

Copyright © 2023 Sampit

BERITA

KONTAK

ABOUT

SAMPIT.ID adalah portal agregasi berita tentang kota Sampit (Kotawaringin Timur).

email: [email protected]

STAY CONNECTED

Copyright 2016-2022 Sampit.ID