Aparat Diminta Tindak Tegas Aksi Massa di Lokasi PT Gemareksa Mekarsari dan PT Satria Hupasarana

Aparat Diminta Tindak Tegas Aksi Massa di Lokasi PT Gemareksa Mekarsari dan PT Satria Hupasarana

Padahal sudah sangat jelas berdasarkan penjelasan ahli hukum pidana dan perdata berdasarkan hasil pertemuan dengan Polres Lamandau serta pihak terkait, sengketa sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI terhadap dengan hasil NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) yang mana para pihak dapat mengajukan gugatan kembali terhadap hak atas tanah yang disengketakan. 

Ditambahkan Yunabet, dalam penguasaan dan pendudukan pada kawasan kebun tersebut, massa Yayasan Borneo Sarang Peruya dan sejumlah Ormas dari luar Kabupaten Lamandau, telah melibatkan anak-anak dan ibu-ibu.

Massa yang terdiri dari anak-anak dan ibu-ibu serta sejumlah massa tersebut berasal dari luar daerah seperti Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, dan Kota Palangka Raya. Mereka tinggal di dalam tenda-tenda yang didirikan dalam kebun milik perusahaan. 

PT. Gemareksa Mekarsari dan PT. Satria Hupasarana kata Yunabet, saat ini telah memenuhi semua aturan sehubungan dengan dikeluarkannya Hak Guna Usaha (HGU), baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat berupa plasma dan kemitraan sebagai Corporate Social Responsibility (CSR). 

“Kelengkapan legalitas kedua perusahaan kami sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Lahan sudah diukur ulang oleh ATR/BPN Lamandau an semuanya sesuai dengan Sertifikat HGU yg dikeluarkan oleh pihak ATR/BPN,” katanya.

Lebih lanjut disampaikannya, belum lama ini Polres Lamandau, Pemkab Lamandau, Yayasan Borneo Sarang Paruya (BSP) dan semua pihak terkait telah menyatakan kesepakatan pada tanggal 21 November 2022 yang melibatkan ahli hukum Pidana serta Perdata.

Bahkan setelah pertemuan yang menyatakan hasil bahwa kedua belah pihak diberi waktu 1 minggu atau paling lambat 28 November 2022 untuk memberikan tanggapan terkait gugatan Perdata baru terhadap hak atas tanah yang disengketakan kepada Pemkab dan Polres Lamandau. 

“Masyarakat dan kita selaku perusahaan tidak boleh melakukan pemanenan dan penguasaan atas lahan sengketa Perdata PT. Satria Hupasarana dan Masrumsyah Cs, seluas 486,76 hektare. Bila ada yang melakukannya maka hal itu sudah menjadi kasus tindak pidana dan melanggar hukum. Dalam hal ini maka Polres Lamandau dan instansi terkait tentu dapat bertindak tegas,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan video yang beredar luas terkait penjelasan Ketua DPP Borneo Sarang Paruya (BSP), Wili Tawung Uju, secara tegas menyebutkan, dirinya selaku pimpinan besar BSP membantah kalau massa dari Ormasnya yang melakukan pemanenan di PT. Gemareksa Mekarsari di Desa Perigi.

Dia sudah melakukan penarikan pasukannya terhitung sejak 10 hari yang lalu. Dirinya mempersilahkan kepada pihak terkait untuk melakukan pengecekan dan meminta pihak terkait untuk tidak menyebarkan fitnah terhadap BSP. 

“Selamat siang, salam sehat. Saya selaku pimpinan besar Borneo Sarang Paruya, Wili Tawung Uju. Bahwa issue-issue kalau BSP itu memanen di PT. Gemareksa di areal Desa Perigi, saya sudah menarik pasukan 10 hari lalu. Tidak ada pasukan BSP di kawasan itu. Disitu hanya masyarakat dengan koalisi Ormas. Tolong cek! Jadi jangan di fitnah-fitnah itu BSP, kami menghormati kesepakatan yang ada. Saya menyatakan sikap, disitu tidak ada tindakan BSP apalagi memanen milik Koperasi Perjuangan, boleh dicek dan jangan sebar fitnah. Kami taat hukum dan taat NKRI harga mati,” katanya dalam Video berdurasi 01.25 menit itu. (RILIS/B-11)




Sumber: https://www.borneonews.co.id//berita/284018-aparat-diminta-tindak-tegas-aksi-massa-di-lokasi-pt-gemareksa-mekarsari-dan-pt-satria-hupasarana

Leave a Reply

Copyright © 2022 Sampit

BERITA

KONTAK

ABOUT

SAMPIT.ID adalah portal agregasi berita tentang kota Sampit (Kotawaringin Timur).

email: [email protected]

STAY CONNECTED

Copyright 2016-2022 Sampit.ID