Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia: Kelemahan dan Urgensinya

Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation di Indonesia: Kelemahan dan Urgensinya

SEBAGAIMANA dikutip dari laman Mongabay.co.id yang berjudul “Pejuang Tanah Anti Sawit di Kotawaringin Timur Meninggal” pada tanggal 26 April 2020, Hermanus bin Binson menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Murjanis, Sampit. 

Hermanus merupakan petani adat yang berasal dari Desa Penyang, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Hermanus ditangkap bersama Didik bin Asap dan James Watt yang merupakan aktivis lingkungan dan ditahan dengan tuduhan mencuri buah sawit. Padahal saat itu lahan sawit tersebut masuk dalam kawasan sengketa. 

Selain itu, pembaca juga mungkin masih ingat penangkapan Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, Effendi Buhing, yang juga terjadi di tahun 2020 dengan tuduhan yang sama yaitu pencurian di lingkungan perusahaan sawit. 

Hakikatnya, hingga sekarang setiap orang yang hidup di negara ini berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperjuangkan haknya apabila lingkungan tempat tinggalnya terancam rusak sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Istilah Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) dipelopori oleh George W. Pring dan Penelope Canan yang artinya sebagai gugatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk melawan balik tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat. 

SLAPP bertujuan untuk menakuti, mengintimidasi, atau membungkam kritik partisipasi masyarakat atau pejuang lingkungan hidup. Contohnya adalah berdasarkan data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tercatat 11 aduan terkait diskriminasi yang berasal dari organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum sepanjang tahun 2020. Sementara itu, di tahun 2020 Komnas Perempuan mencatat 36 kasus kekerasan terhadap perempuan pembela HAM. Selanjutnya, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Pembela HAM mencatat 116 kasus diskriminasi dari Januari-Oktober 2020.

Banyaknya jumlah masyarakat dan aktivis lingkungan hidup yang terkena SLAPP ini jelas bisa memberikan dampak buruk berupa menurunnya partisipasi masyarakat karena masyarakat yang menjadi korban biasanya tidak ingin lagi menyuarakan kepentingan mereka terkait lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam perkembangannya diperlukan Anti-SLAPP. Hingga saat ini, Anti-SLAPP di Indonesia diatur di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang berbunyi: “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

Pasal 66 UU PPLH di atas mengatur agar setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut, baik secara pidana maupun perdata. Pasal tersebut hadir karena pertama, sering terjadinya pembungkaman terhadap masyarakat yang memperjuangkan kepentingan lingkungan oleh pemerintah atau pihak-pihak lain yang berwenang, kedua, sering terjadinya pelaporan balik dengan dalil pencemaran nama baik kepada masyarakat yang melaporkan kasus lingkungan hidup kepada aparat berwajib. 

Selain diatur dalam Pasal 66 UU PPLH. Anti-SLAPP juga diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Walaupun telah diatur dalam kedua peraturan tersebut, akan tetapi keberadaan Anti-SLAPP masih belum memadai dan masih memiliki berbagai kekurangan. 

Kekurangan yang pertama terdapat di dalam Pasal 66 UU PPLH di mana Anti-SLAPP terbatas pada perlindungan terhadap masyarakat atau aktivis lingkungan yang menggunakan haknya secara aktif. Padahal kenyataannya, perlu juga perlindungan terhadap keluarga atau orang-orang terdekat masyarakat atau aktivis lingkungan. 

Kekurangan kedua terdapat di dalam SK KMA Nomor 36/2013 di mana pihak yang memperjuangkan lingkungannya tetap menjalani proses persidangan terlebih dahulu yang nantinya akan diputuskan melalui putusan sela, dengan artian, aktivis lingkungan tetap harus membuktikan pada proses persidangan bahwa dirinya adalah korban SLAPP, selain itu SK KMA berisi himbauan bagi hakim dan bukan peraturan yang bersifat mengatur. 

Ketiga, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terkait SLAPP dan Anti-SLAPP karena hingga saat ini pun penegak hukum masih menerima dan memproses tuntutan maupun gugatan hukum kepada mereka yang berusaha memperjuangkan lingkungannya, dan celah hukum terakhir adalah perlunya langkah hukum progresif dari pemerintah Indonesia untuk memperbarui hukum lingkungan terlebih berkaitan dengan Anti-SLAPP

Adanya kekurangan tersebut membuat angka kriminilatas terhadap aktivis lingkungan tetap tinggi. Di mana pada tahun 2014, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat 173 aktivis lingkungan ditangkap, 7 dilecehkan dan 2 meninggal dunia (WALHI, 2015, “Menagih Janji Menuntut Perubahan: Tinjauan Lingkungan Hidup”, Jakarta) dan di tahun 2019, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mencatat 128 aktivis dan 50 kelompok pejuang HAM serta lingkungan menjadi korban kekerasan. Data di atas menunjukkan bahwa tidak hanya individu yang menjadi korban kekerasan akan tetapi juga kelompok masyarakat mengalami kekerasan atau diskriminasi. 

Adapun penulis berpendapat, beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan penerapan Anti-SLAPP di Indonesia. Pertama, penting adanya sosialisasi dan edukasi kpeada masyarakat terkait SLAPP. Sosialisasi penting dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui hak-hak yang dimiliki dan paham ketika terdapat tuntutan atau gugatan kepada dirinya. 

Kedua, perlu adanya kordinasi dan sinergi antar penegak hukum agar mereka memiliki pemahaman yang sama terkait SLAPP dan mengetahui pentingnya Anti-SLAPP. 

Ketiga, peraturan terkait Anti-SLAPP perlu diatur dalam tingkat yang lebih tinggi seperti undang-undang atau peraturan pemerintah mengingat, dan terakhir adalah perlunya definisi tegas Anti-SLAPP di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan definisi yang spesifik terkait siapa yang dapat dilindungi dari SLAPP, sehinga kedepannya Anti-SLAPP dapat diterapkan dengan baik dan pemenuhan hak masyarakat terlebih masyarakat adat demi lingkungan hidup yang baik dan layak dapat terpenuhi tanpa diskriminasi terhadap kebebasan berpendapat. 

Kana Kurnia

(Pengajar Hukum Universitas Mulia Balikpapan)

Artikel ini juga bisa Anda baca di Koran Info Indonesia edisi Selasa, 14 Juni 2022.

Editor: Wahyu Sabda Kuncahyo




Sumber: https://www.infoindonesia.id/read/2022/06/14/16436/anti-strategic-lawsuit-against-public-participation-di-indonesia:-kelemahan-dan-urgensinya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2022 Sampit

Subscribe dan Like!

Dapatkan informasi terbaru tentang Sampit secara realtime!

BERITA

KONTAK

ABOUT

SAMPIT.ID adalah portal agregasi berita tentang kota Sampit (Kotawaringin Timur).

email: [email protected]

STAY CONNECTED

Copyright 2017 Sampit.ID