“Target saya pengurangan kalau bisa antara 700 sampai 1000 orang kalau memang memungkinkan. Tetapi kalau pengurangan itu akan berakibat terhadap kinerja pemerintah daerah, saya juga akan mempertimbangkan lagi,” kata Bupati Halikinnor di Sampit, Kamis.
Halikinnor memantau seleksi tenaga kontrak yang dilaksanakan di gedung tenis di kompleks Stadion 29 November Sampit. Di lokasi ini seleksi diikuti tenaga kontrak bidang teknis dan administrasi.
Seleksi juga dilaksanakan di RSUD dr Murjani Sampit bagi tenaga kontrak bidang kesehatan dan di Balai Pelatihan Guru bagi tenaga kontrak bidang pendidikan.
Menurut Halikinnor, jika mengacu pada aturan maka tenaga kontrak seharusnya dihapuskan, namun dirinya menilai kebijakan ini tidak bisa serta merta diterapkan di daerah karena tenaga kontrak ini masih sangat dibutuhkan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan di perdesaan.
Untuk itulah pemerintah daerah memilih menyeleksi bahwa tenaga kontrak yang benar-benar dibutuhkan maka akan tetap dipertahankan. Namun bagi yang kinerjanya dinilai tidak sesuai harapan maka kontrak kerjanya tidak akan diperpanjang.
Halikinnor mengaku sudah menyampaikan masalah ini kepada pemerintah pusat. Dia menegaskan, seleksi tenaga kontrak ini bukan berarti ingin melanggar aturan. Pemerintah daerah mempunyai argumentasi bahwa ini tidak mungkin serta merta dihapus sepanjang kebijakan pemerintah pusat juga membatasi kuota penerimaan aparatur sipil negara (ASN).
“Ini betul-betul menyesuaikan kebutuhan. Saya juga berharap dengan berkurangnya tenaga kontrak maka ASN yang terdiri PNS dan PPPK bekerja lebih maksimal. Jangan selama ini tenaga kontrak yang diandalkan, sementara ASN malah tidak optimal,” demikian Halikinnor.
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
Sumber: https://kalteng.antaranews.com/berita/571065/3500-tenaga-kontrak-diseleksi-ulang-bupati-kotim-targetkan-pengurangan-1000-orang
Related Posts
-
Pria 31 Tahun Pengedar Sabu di Sampit Divonis 10 Tahun Penjara
Seorang pria berinisial S (31) warga pendatang yang akan mengedar sabu di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur divonis hakun PN Kotim selama 10 tahun penjara. Informasi yang berhasil dihimpun Hakim sependapat dengan tuntutan jaksa selama 10 tahun penjara, namun dalam vonisnya pria ini didenda sebesar Rp 1 miliar subsider 4 bulan penjara. Sementara berbeda dalam …
-
Petani Terancam Merugi Akibat Banjir
SAMPIT, Sampit – Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur, H. Rudianur menyebut banjir yang melanda di Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur membuat petani terancam merugi. Dari itu ia meminta pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian menyiapkan untuk petani yang merugi akibat banjir yang menyebabkan puluhan hektare hortikultura di Kecamatan Mentaya Hilir Utara gagal panen. “Petani …
-
Dihantam Ombak, Sejumlah Rumah Warga Dusun Kalap Rusak
SAMPIT/TABENGAN.COM – Akibat cuaca buruk dan intensitas hujan yang tinggi sejumlah bangunan rumah milik warga yang berdiri tepat di pinggir pantai, Dusun Kalap, Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), rusak lantaran di hantam ombak.Kabarnya peristiwa bencana alam ini terjadi pada Senin (23/5/2022) lalu. Saat itu sekitar pukul 12.10 Wib, di wilayah …
-
DPRD Kotim minta pemkab tingkatkan dukungan kepada UMKM – ANTARA News Kalimantan Tengah
Sampit (ANTARA) – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Rinie meminta pemerintah kabupaten meningkatkan dukungan kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) karena bersentuhan langsung dengan ekonomi kerakyatan. “Saat ini pelaku UMKM kita sedang bersemangat. Ini harus didukung oleh pemerintah kabupaten dengan memberikan bantuan dan kemudahan agar UMKM semakin berkembang,” kata Rinie di …
-
Sekolah di Kotim Boleh Lanjut PTM Terbatas Jika Penuhi Syarat ini
BORNEONEWS, Sampit – Kotawaringin Timur masih berada di status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3. Sebab itu Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pun masih dilaksanakan secara terbatas. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kotim, Susiawati mengatakan, sekolah yang bisa melakukan PTM terbatas harus memenuhi syarat minimal warga sekolah baik tenaga pendidik maupun pendidik sudah 40 …